Komitmen dan Tata Kelola Dana Pensiun BUMN

Untuk mengatasi persoalan dapen BUMN, diperlukan komitmen, terutama yang memiliki skema program pensiun manfaat pasti.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga menghitung dana pensiun yang diambil di Kantor Pos Besar, Yogyakarta.

Selama tahun 2023, dana pensiun BUMN kerap diberitakan bermasalah. Diduga, ada puluhan dapen dengan rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa sebanyak 70 persen dari 48 dana pensiun pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas. (Kompas, 2 Januari 2024).

Dari pemberitaan, sayangnya masih minim solusi terhadap persoalan yang menimpa sejumlah dapen BUMN. Padahal, solusi terhadap dapen-dapen BUMN tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi industri dana pensiun secara keseluruhan.

Untuk mengatasi persoalan dapen BUMN, yang pertama-tama harus ada adalah: komitmen. Ini terutama bagi dapen BUMN dengan skema program pensiun manfaat pasti (PPMP). Pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan BUMN terkait, harus memenuhi pendanaan baik secara langsung maupun dicicil. (pasal 154 UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/ PPSK).

Komitmen ini penting oleh karena pendirian program pensiun demi untuk kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua. UU Dana Pensiun yang lama, UU Nomor 11 Tahun 1992 menjelaskan, keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.

Setelah komitmen dipenuhi maka pengawas dan pengurus dapen idealnya segera menjalankan tata kelola. Walau sebaik apa pun tata kelola, pengelola dapen idealnya berpegang pada integritas pribadi karena pengelolaan dana pensiun demi menjamin hari tua peserta, yang semakin uzur semakin tidak mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Komitmen ini penting oleh karena pendirian program pensiun demi untuk kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua.

Ketika komitmen dan tata kelola sudah dijalankan dengan baik, dapen perlu merencanakan pengembangan investasi secara jangka panjang dengan lebih realistis. Dengan perencanaan yang realistis, dapen dapat menekan risiko dengan menghindari investasi yang spekulatif bahkan menyimpang.

Di sisi lain, para peserta dapen disarankan untuk realistis dalam mengharapkan kinerja dari dapen. Program yang realistis tentunya berarti tidak mematok kenaikan manfaat berkala atau bonus rutin tiap tahun. Kenaikan manfaat atau bonus harus disesuaikan dengan kinerja dapen.

ARSIP PUSPENKUM KEJAGUNG

Tersangka kasus dugaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditahan Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (9/5/2023). Modus yang ditemukan berupa pemberian fee makelar dan menaikkan harga tanah, serta melakukan investasi penyertaan modal ke PT Indoport Utama dan PT Indoport Prima.

Harapan yang realistis sangat penting agar pengurus dapen dapat bekerja dengan tenang dan tidak tergiur dengan iming-iming investasi yang fantastis yang justru mengancam masa depan dapen. Kenaikan manfaat atau bonus, secara realistis, hanya dimungkinkan berkat bantuan dari pendiri atau pemberi kerja.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, keberlanjutan program dana pensiun lebih utama daripada kinerja sesaat dapen. Demi keberlanjutan dapen, tata kelola yang baik harus dijalankan seiring dengan keberpihakan lebih dari pendiri atau pemberi kerja