Politik Dinasti

Media massa arus utama berperan membantu publik memahami tentang politik dinasti agar publik lebih terbuka wawasannya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Senin (16/10/2023). Aksi itu untuk menentang praktik politik dinasti.

Perpolitikan di Indonesia sedang gonjang-ganjing. Hal ini terkait dengan apa yang disebut dengan politik dinasti. Harian Kompas melalui berbagai artikel dan rubrik telah banyak membahas politik dinasti ini. Sungguh pembahasan tersebut telah membantu publik untuk memahami tentang politik dinasti.

Mengapa dengan politik dinasti? Setidaknya ada dua hal, pertama, politik dinasti bertentangan dengan meritokrasi. Kedua, politik dinasti tidak menyediakan ruang kompetisi yang setara dan adil.

Anita Lie (Kompas, 26/10/ 2023) menulis, meritokrasi adalah visi di mana kekuasaan dan hak istimewa akan dialokasikan berdasarkan prestasi individu dan bukan berdasarkan asal-usul sosial.

Sementara argumen yang membela politik dinasti menyatakan bahwa akhirnya tergantung dari rakyat yang menentukan sendiri pilihannya. Argumen ini tidak bisa sepenuhnya diterima karena yang menjadi masalah adalah kesempatan atau peluang seorang berada di posisi yang bisa dipilih itu. Apalagi argumen yang menyatakan bahwa itu untuk mengabdi rakyat semata, sungguh klise.

Berkaitan dengan dampak negatif dari politik dinasti, Indra Tranggono (Kompas, 11/10/2023) menulis, (dengan adanya politik dinasti) maka orang-orang yang memiliki integritas, komitmen, dedikasi, kemampuan, dan investasi politik pun menjadi termarjinalkan! Negara kita pun terancam menjadi negara kekeluargaan/kekerabatan!

Setidaknya ada dua hal, pertama, politik dinasti bertentangan dengan meritokrasi. Kedua, politik dinasti tidak menyediakan ruang kompetisi yang setara dan adil.

Arya Fernandez (Kompas, 27/10/2023) pun menulis tentang risiko jika terjadi eskalasi ketidakpuasan terhadap dinasti politik, bukan tidak mungkin ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menurun. Ini tentu akan memengaruhi legacy politik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah terjaga dengan baik sejak periode pertama memimpin negara ini, sejak 2014.

Pada akhirnya, pilihan memang berada di tangan rakyat. Namun, ketika menentukan pilihan, rakyat juga harus memiliki pengetahuan, referensi, dan pemahaman yang memadai tentang hal ini, bukan sekadar polemik, melainkan memilih dengan sadar!

Di sinilah sebenarnya pentingnya peran media massa arus utama (mainstream) seperti Kompas untuk turut memberikan penjelasan, pencerahan kepada publik agar publik lebih terbuka wawasannya. Terima kasih Kompas.

Semoga pesta demokrasi kita nanti dapat berlangsung dengan baik, aman, lancar, damai, dan berkualitas.

Bharoto

Jalan Kelud Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah