Puncak acara milad dikemas sebagai acara internal organisasi dengan agenda utama peluncuran Gerakan Infak Pendidikan 111 Muhammadiyah. Jelas, momen tasyakuran tahunan ini kedap dari kebisingan politik jelang Pilpres 2024.
PP Muhammadiyah menyiapkan panggung khusus untuk melakukan uji publik para calon presiden dan wakil presiden. Sepekan sebelum milad, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu‘ti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan Tinggi Irwan Akib telah mengantarkan undangan kepada ketiga pasangan untuk menghadiri dialog publik di tiga perguruan tinggi Muhammadiyah.
Di tengah meningginya adrenalin tahun politik yang menyulut perdebatan panas di ruang publik, resepsi Milad Muhammadiyah justru menggemakan bencana perubahan iklim dan pemanasan global.
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan pada 21 November di Universitas Muhammadiyah Malang, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diagendakan tanggal 22 November di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dialokasikan pada 23 November di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Tim sukses ketiga pasangan calon sudah menyatakan kesiapan kandidatnya untuk memenuhi undangan ini.
Menurut Mu’ti, ada tiga tujuan dari rangkaian dialog ini.
Pertama, melakukan pendidikan politik bagi pimpinan, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Kedua, mengkaji visi, misi, dan program para bakal capres dan cawapres. Ketiga, menitipkan aspirasi warga Muhammadiyah kepada semua bakal capres dan cawapres. Peta dukungan warga Muhammadiyah masih cair. Kunci memenangi suara Muhammadiyah adalah memenangi adu gagasan dan kebijakan berkeadilan.
Langkah proaktif PP Muhammadiyah mendatangi ketiga blok kekuatan politik pilpres mencerminkan political engagement warga Muhammadiyah dalam proses demokratisasi dan pergantian kepemimpinan nasional. Mencerdaskan calon pemilih menjadi sikap politik organisasi. Cuaca ekstrem politik jelang pemilu harus dimitigasi oleh semua komponen bangsa agar tidak merusak rumah kebangsaan kita.
Muhammadiyah telah berperan sebagai organisasi perantara demokrasi yang bisa memberikan pengaruh kuat ke masyarakat luas (Asyari, 2009).
Netralitas Muhammadiyah dalam menyikapi pilpres dan pemilu legislatif mendatang tidak berarti bersikap masa bodoh, apalagi antipolitik. Rasionalitas dan kesetaraan yang menjadi karakter organisasi telah menjaga hak otonom para anggotanya sehingga bebas menyalurkan aspirasi politiknya (Ishomuddin, 2014).
Khittah Denpasar 2002 yang menjadi kompas politik kebangsaan Muhammadiyah menegaskan pentingnya sikap positif terhadap kekuatan-kekuatan politik berbasis parpol dengan harapan bisa menjalankan fungsi-fungsi politik sebagaimana seharusnya (Nashir, 2010).
Kritik yang dilontarkan Muhammadiyah kepada pemerintah dan kekuatan politik lainnya bertujuan mengoreksi, bukan berarti nir-apresiasi, apalagi memusuhi. Eksistensi Muhammadiyah tidak bergantung pada kemapanan ataupun kemunculan rezim politik tertentu.
Organisasi ini telah teruji hidup dalam pancaroba iklim politik yang sering kali tak berpihak. Siapa pun presiden dan partai penguasanya, organisasi ini selalu menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik; kemakmuran dan keadilan. Muhammadiyah tetap istikamah melayani negeri.
Siapa pun presiden dan partai penguasanya, organisasi ini selalu menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik; kemakmuran dan keadilan.
Etika sosial dan inovasi
Keteguhan Muhammadiyah berkhidmat kepada bangsa telah melintasi orde-orde kekuasaan. Jangkarnya adalah etika sosial Muhammadiyah. Ciri menonjol dari etika ini adalah seruan kepada semua Muslim untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama umat manusia.
Orientasi gerakan dakwahnya adalah kesejahteraan sosial (Jainuri, 2002). Klinik Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) dan Rumah Miskin didirikan tahun 1923. Etika sosial ini yang memotivasi tanggung jawab sosial Muhammadiyah untuk memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembebasan kaum perempuan.
Muhammadiyah terus berinovasi dalam memberikan pelayanan, seperti mendirikan Muhammadiyah Disaster Management Center (2007) dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (2020).
Muhammadiyah menempatkan pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dan pengendali utama dalam pengelolaan pandemi meski organisasi ini memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang bisa membuatnya berkontestasi dengan pemerintah di masa pandemi (Berita Resmi Muhammadiyah, 2018).
Penelitian penulis (2023) menemukan, faktor ketaatan anggota terhadap institusi Muhammadiyah telah mendeterminasi kepatuhan mereka terhadap kebijakan penanganan Covid-19, mengatasi faktor keberpihakan politik, puritanisme keagamaan, dan ketidakpercayaan kepada pemerintah.
Gerakan Infak Pendidikan 111 yang akan dicanangkan pada puncak Milad Muhammadiyah bertujuan menggalang dana abadi pendidikan. Gerakan ini merupakan tekad kolektif untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan Muhammadiyah berbasis swadaya para anggota, simpatisan, bahkan masyarakat umum.
Dana abadi pendidikan akan dialokasikan untuk memperbaiki kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan, revitalisasi dan percepatan pembangunan sarana-prasarana lembaga pendidikan serta pembangunan pusat-pusat keunggulan, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
Dana abadi ini merupakan wujud transformasi dari semangat filantropis dan budaya ta’awun (gotong royong) yang mengakar kuat di Muhammadiyah. Inovasi ini ditempuh untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru swasta yang masih memprihatinkan.
Inovasi lain adalah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam rangka membangun dan memperbaiki fasilitas layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), terutama di Papua.
Salah satu prioritas kepemimpinan Muhammadiyah pasca-Muktamar Surakarta 2022 adalah perluasan pembangunan fasilitas kesehatan (klinik dan rumah sakit) di Indonesia timur.
Pascaresepsi milad, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir akan meluncurkan pembangunan rumah sakit Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong, Papua Barat Daya.
Presiden Joko Widodo sudah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Keberadaan rumah sakit Muhammadiyah pertama di tanah Papua itu akan melengkapi puluhan amal usaha pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) yang telah berkiprah lama.
Pelayanan Muhammadiyah di ”Bumi Cenderawasih” bersifat inklusif. Memberi manfaat kepada lapisan masyarakat yang beragam lebih substansial ketimbang terjebak persentase kuantitatif (keanggotaan). Pada akhirnya, selamat milad ke-111. Jayalah Muhammadiyah, majulah negeriku!
Fajar Riza Ul Haq,Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) PP Muhammadiyah
