logo Kompas.id
OpiniKeadilan bagi Rakyat Daerah
Iklan

Keadilan bagi Rakyat Daerah

Tujuh kepala daerah yang ”dipaksa” mengakhiri masa jabatan pada Desember 2023 meminta MK menetapkan supaya mereka bisa tetap memegang jabatan selama lima tahun.

Oleh
REDAKSI
· 2 menit baca
Warga mengamati visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota sebelum memberikan suara dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan di TPS 22, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Desember 2020.
HERU SRI KUMORO

Warga mengamati visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota sebelum memberikan suara dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan di TPS 22, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Desember 2020.

Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Demikianlah bunyi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ayat berikutnya menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu kepala daerah (pilkada) itu diatur dengan undang-undang (UU). Saat ini yang berlaku adalah UU Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Editor:
ANTONIUS TOMY TRINUGROHO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000