Etika Pejabat Publik

Di negara ini, banyak pejabat publik yang dipilih oleh rakyat lewat mekanisme pilihan secara langsung, yang tidak menyelesaikan masa jabatannya dengan tuntas.

Bupati, wali kota, dan gubernur, belum selesai masa tugasnya, sudah mengundurkan diri karena mengincar jabatan lain yang di atasnya. Kepercayaan warganya yang terwujud ketika dahulu memilihnya sudah tidak dianggap penting lagi. Yang ada dalam nafsunya adalah jabatan yang lebih tinggi dan lebih moncer.

Sepemahaman saya, regulasi di negara kita tak mengatur dengan jelas apakah pejabat yang tak menyelesaikan masa tugasnya akan dikenai sanksi.

Mungkin ini bisa menjadi pemikiran ke depan agar semua pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung tak dengan mudahnya meninggalkan tanggung jawabnya. Orang Jawa bilang ”tinggal glanggang colong playu”.

Tidak menyelesaikan masa tugas sebenarnya termasuk mengkhianati sumpah dan janji ketika dilantik dengan menyebut nama Tuhan. Namun, dengan enteng itu dilakukan demi mengejar posisi yang lebih menguntungkan.

Jangan bicara etika di negeri ini. Meskipun orang-orang yang melanggar etika itu tahu serta paham apa yang telah dilakukan, dari narasi dan bahasa tubuhnya tidak ada rasa sungkan atau malu dengan perbuatannya.

Sekali lagi, jangan bicara etika di negeri ini karena terlalu banyak orang yang tidak beretika, dan nyaman-nyaman saja.

SRI HANDOKO