Masa Depan Transaksi ASEAN
Dalam era digital, kecepatan dan keamanan adalah segalanya, standardisasi dan identifikasi yang tepat hal yang krusial. Kerja sama di bidang keuangan digital, membuka potensi ekonomi regional ASEAN yang besar.

Ilustrasi
Merujuk data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Statista yang dipublikasikan pada Agustus 2023, Indonesia bersama dengan Malaysia merupakan dua negara ASEAN yang memiliki neraca perdagangan barang (trade balance of goods) tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
Nilai ekspor dikurangi impor barang Indonesia pada tahun 2022 mencapai 54,5 miliar dollar AS, bahkan telah mengungguli Singapura yang sebesar 40,2 miliar dollar AS.
Lebih lanjut, di antara negara-negara ASEAN, perkembangan neraca perdagangan barang Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir merupakan yang paling pesat. Pada 2012, Indonesia hanya menduduki peringkat ketujuh (atau keempat dari belakang) dengan posisi masih importir neto (net importer) 1,6 miliar dollar AS.
Mempertimbangkan posisi dan perkembangan Indonesia di atas, tidak berlebihan tentunya jika kita mau terus mengoptimalkan transaksi internasional kita, termasuk melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.
Transaksi mata uang lokal
Pada 5 September 2023, Indonesia melangkah maju dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.
Dengan disaksikan Presiden Joko Widodo, sepuluh kementerian dan lembaga (K/L) penting negara telah menandatangani nota kesepahaman yang menandai pembentukan Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (Satgas Nasional LCT). Langkah ini diambil di tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Jakarta.
Termasuk dalam K/L yang menjadi anggota Satgas Nasional LCT adalah empat anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dua kementerian koordinator (kemenko) juga terlibat, yakni Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tak kalah penting, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga menjadi anggota.
Lebih lanjut, di antara negara-negara ASEAN, perkembangan neraca perdagangan barang Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir merupakan yang paling pesat.
Tujuan utama dari pembentukan Satgas Nasional LCT adalah untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan negara mitra.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, inisiatif ini akan memperkuat koordinasi antar-K/L dalam proses pengambilan kebijakan dan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.
Lebih jauh, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, memperluas aktivitas ekspor-impor dan investasi, serta mempercepat implementasi QR cross border (lintas negara). Hal ini sejalan dengan kesepakatan yang dicapai pemimpin ASEAN untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi regional guna meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan.
Indonesia telah menjalin kerja sama LCT dengan beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Kesepakatan serupa sedang diupayakan dengan Singapura dan Korea Selatan.
Dengan pembentukan Satgas Nasional LCT, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS dan mempromosikan penggunaan rupiah dalam transaksi internasional. Langkah ini tidak hanya strategis dalam konteks ekonomi, tetapi juga penting untuk memperdalam integrasi dan kolaborasi di tingkat regional.

Menerka arah rupiah digital
Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, mata uang digital menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan.
Dalam konteks Indonesia, akhir tahun lalu BI telah menerbitkan white paper Rupiah Digital. Rupiah Digital pada dasarnya adalah representasi digital dari rupiah yang dikeluarkan BI dan merupakan alat pembayaran yang sah.
Dalam kaitannya dengan transaksi lintas negara ASEAN, jika nantinya Rupiah Digital, khususnya nilai besar, diimplementasikan dengan teknologi rantai blok (blockchain), akan terbuka peluang memanfaatkan automated market makers (AMM) dan smart contract.
AMM adalah algoritma atau protokol yang memungkinkan pertukaran aset digital secara otomatis berdasarkan formula matematika tertentu. Dengan cara tersebut, AMM memungkinkan pertukaran aset digital tanpa memerlukan perantara, seperti bursa tradisional.
Dalam konteks mata uang digital pada transaksi lintas negara ASEAN, di masa depan AMM dapat dimanfaatkan untuk pertukaran mata uang digital antarnegara ASEAN tanpa perlu adanya pihak ketiga sebagai perantara. Dalam skenario ini, bank sentral dan bank komersial di negara masing-masing memiliki peran penting.
Bank sentral berfungsi sebagai penerbit mata uang digital sesuai dengan yurisdiksinya, sekaligus sebagai regulator. Di sini, setiap bank sentral negara ASEAN menerbitkan mata uang digital di platform domestik masing-masing dan menentukan bank komersial mana saja yang dapat mengaksesnya.
Bank sentral juga memastikan stabilitas dan keamanan sistem serta mengawasi transaksi untuk mencegah aktivitas ilegal.
Adapun bank komersial berperan sebagai penyedia likuiditas dan penghubung antara masyarakat dan AMM.
Dengan menyediakan likuiditas, bank komersial memastikan kelancaran transaksi di AMM dan mendapatkan imbal hasil dari biaya transaksi.
Salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan integrasi transaksi lintas negara ASEAN adalah standardisasi.
Di samping itu, bank komersial memudahkan masyarakat untuk mengakses AMM, misalnya dengan menyediakan antarmuka pengguna yang ramah atau aplikasi mobile.
Selain AMM, teknologi rantai blok pada Rupiah Digital berpotensi dihubungkan ke smart contract, khususnya untuk transaksi yang melibatkan surat berharga. Smart contract memungkinkan otomatisasi proses transaksi yang terjadi dalam jual beli surat berharga sehingga mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan manual.
Smart contract adalah kontrak otomatis yang dieksekusi oleh kode komputer. Kode komputer ini secara otomatis melakukan tindakan tertentu ketika kondisi kontrak terpenuhi. Misalnya, ketika seorang investor membeli obligasi, smart contract akan otomatis mengirimkan obligasi kepada investor dan mentransfer dana kepada penerbit obligasi tanpa perlu intervensi manusia.
Menuju standardisasi transaksi
Salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan integrasi transaksi lintas negara ASEAN adalah standardisasi. Mengadopsi standar global, seperti ISO20022, memastikan bahwa semua transaksi diproses dengan cara yang konsisten dan efisien, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kecepatan pemrosesan.
Standar ini memfasilitasi komunikasi di antara institusi keuangan yang berbeda dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang transaksi yang sedang berlangsung.

Selain itu, penggunaan identifier global, seperti legal entity identifier, dapat membantu memastikan bahwa setiap entitas yang terlibat dalam transaksi bisa dengan mudah diidentifikasi. Hal ini akan meningkatkan keamanan transaksi dengan memastikan bahwa hanya entitas yang sah yang dapat berpartisipasi, dan juga mempercepat proses verifikasi.
Dalam era digital, dengan kecepatan dan keamanan adalah segalanya, standardisasi dan identifikasi yang tepat menjadi hal yang krusial.
Pada akhirnya, transaksi lintas negara di antara negara-negara ASEAN tidak hanya untuk mempermudah pertukaran mata uang atau aset digital, tetapi juga sebagai pendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam di antara negara-negara anggota.
Dengan memperkuat kerja sama di bidang keuangan digital, negara-negara ASEAN dapat memanfaatkan potensi ekonomi regional yang besar, memperluas akses pasar bagi produk-produk dan jasa mereka, serta meningkatkan daya saing di panggung global.
Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang utama seperti dollar AS, negara-negara ASEAN dapat memiliki lebih banyak kendali atas kebijakan moneter dan fiskal mereka, memberikan kestabilan ekonomi yang lebih besar di kawasan ini.
Baca juga : Momentum Memperkuat Ekonomi ASEAN
Fransiskus Xaverius TyasEkonom Bank Indonesia