Keketuaan Indonesia 2023: ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan

Di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN berhasil meluncurkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2. Taksonomi ini penting untuk menjamin kepastian bagi investor yang tertarik dengan proyek ekonomi hijau.

Tahun ini Indonesia menjadi ketua ASEAN setelah pada 2022 sukses dalam presidensi G20. Keketuaan ASEAN adalah momen penting karena di setiap keketuaan ASEAN sejak tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011, Indonesia selalu melahirkan usulan yang fundamental.

Bagi Indonesia, momentum keketuaan ASEAN menjadi penting tidak hanya untuk mengukuhkan perannya sebagai pemimpin (leader) di kawasan, tetapi juga memastikan pembahasan agenda di forum sejalan dengan kepentingan nasional.

Keketuaan Indonesia di ASEAN saat ini berada di tengah terjadinya pergeseran-pergeseran kekuatan ekonomi dan politik global. Situasi geopolitik dan geoekonomi global yang sangat dinamis menuntut kelincahan diplomasi dan keteguhan menjaga amanat konstitusi, yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Seiring bayang-bayang dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dan naiknya tekanan geopolitik global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melemah dengan tekanan laju inflasi cukup tinggi. Hal ini menimbulkan kompleksitas respons kebijakan, tak hanya di tiap-tiap negara, tetapi juga di kawasan regional, dan bahkan di level global. Perlambatan ekonomi China beberapa waktu belakangan juga menambah risiko dan ketidakpastian ekonomi global.

Perlambatan ekonomi China beberapa waktu belakangan juga menambah risiko dan ketidakpastian ekonomi global.

Dinamika global yang terjadi saat ini bagai dua sisi mata uang, yang tidak hanya memberikan tantangan, tetapi juga membuka kesempatan bagi ASEAN dan Indonesia untuk tumbuh bersama menjadi kawasan penting dalam percaturan ekonomi dunia. Kerja sama internasional yang saat ini mengalami tantangan yang sangat berat—seiring kecenderungan terjadinya fragmentasi ekonomi dan politik—sangat layak untuk terus dipertahankan, baik di level regional maupun global.

Solidaritas ASEAN menjadi modal yang perlu terus dipupuk dan diperkuat untuk bergerak maju, mengarungi gelombang tantangan global ke depan.

Episentrum pertumbuhan

Pada keketuaan tahun ini, Indonesia berkomitmen agar ASEAN terus berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Data menunjukkan kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, masih tumbuh kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Hal tersebut semakin memantapkan Indonesia untuk mengusung komitmen keketuaan di ASEAN 2023 yang tecermin dalam tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

Keinginan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia patut diimbangi dengan upaya-upaya konkret untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Melanjutkan hasil kesepakatan G20 tahun lalu, Indonesia kembali menempatkan agenda keuangan berkelanjutan meski isu pembiayaan masih menjadi tantangan utama untuk memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang adil dan terjangkau.

Untuk memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung transisi ekonomi berkelanjutan, di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN juga berhasil meluncurkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2. Taksonomi ini penting untuk menjamin kepastian bagi investor yang tertarik dengan proyek-proyek ekonomi hijau.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Presiden RI Joko Widodo memimpin KTT Ke-20 ASEAN dan India di Jakarta, Kamis (7/9/2023). Konferensi ini merupakan rangkaian KTT Ke-43 ASEAN yang berlangsung pada 5-7 September 2023.

Taksonomi tersebut merupakan yang pertama di dunia, yang mengklasifikasikan aktivitas transisi energi, sehingga diperkirakan akan menarik lebih banyak partisipasi dan investasi sektor swasta.

Keberadaan ATSF diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan di ASEAN, tentu mencakup Indonesia, dalam menjalankan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip bertahap, adil, dan terjangkau. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan ASEAN adalah meningkatkan interoperabilitas ATSF dengan berbagai taksonomi yang ada di dunia, termasuk taksonomi Uni Eropa.

Agenda pembiayaan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN mengingat fungsi penting infrastruktur sebagai platform dan prasyarat berjalannya aktivitas-aktivitas ekonomi. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di ASEAN masih sangat tinggi.

Dalam periode 2023-2030 dibutuhkan sekitar 2,8 triliun dollar AS atau 184 miliar dollar AS per tahun untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi perubahan iklim. Pembiayaan inovatif dan kreatif dengan melibatkan sektor swasta jadi suatu keniscayaan bagi kawasan ASEAN agar dapat memenuhi pembiayaan infrastruktur.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan menjalankan komitmen transisi energi di kawasan, salah satu upaya yang ditempuh dalam keketuaan ASEAN tahun ini adalah menjadikan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagai bagian dari pendanaan hijau ASEAN dan menyelaraskannya dengan ATSF. Upaya ini dilakukan untuk menarik lebih banyak sumber-sumber pendanaan hijau.

Selain pembiayaan berkelanjutan dan infrastruktur, isu-isu penting lain yang menjadi prioritas keketuaan ASEAN tahun ini adalah pendanaan pandemi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim.

Pengalaman pandemi Covid-19 membuat ASEAN perlu menyadari kesenjangan pendanaan antarnegara dalam menghadapi pandemi. ASEAN harus memobilisasi sumber-sumber pendanaan baik di tingkat kawasan, seperti ASEAN Covid-19 Response Fund, maupun pendanaan dari luar kawasan.

Baca juga: KTT ASEAN Dinilai Tak Cukup Mengakomodasi Problem Masyarakat Sipil

Dalam periode 2023-2030 dibutuhkan sekitar 2,8 triliun dollar AS atau 184 miliar dollar AS per tahun untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi perubahan iklim.

Di sini muncul kebutuhan untuk kolaborasi yang lebih kuat antara otoritas kesehatan dan otoritas keuangan. Pertemuan para menteri keuangan dan kesehatan ASEAN tahun ini memberikan sinyal sangat positif untuk terwujudnya kolaborasi yang lebih kuat untuk menghadapi pandemi di masa depan.

Ketahanan pangan juga menjadi prioritas penting di tengah masih tingginya tensi geopolitik serta perubahan iklim yang jadi ancaman ketahanan pangan di banyak negara, termasuk ASEAN.

Mengingat karakteristik multidimensional upaya mencapai ketahanan pangan, Indonesia mengusulkan perluasan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor. Agenda ini diharapkan mendorong penguatan kebijakan sektor pangan, meningkatkan akses keuangan untuk petani kecil dan menengah, memberikan kemudahan akses terhadap makanan sehat, dan meningkatkan fasilitas perdagangan pangan di kawasan.

Selain berdampak pada ketahanan pangan, perubahan iklim juga meningkatkan terjadinya bencana alam.

Ketahanan fiskal menjadi prakondisi yang fundamental untuk menghadapi dampak bencana. Untuk memperkuat ketahanan fiskal, negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat kerja sama lintas sektor di bidang kebencanaan, yang melibatkan sektor keuangan dan manajemen bencana.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penilaian risiko bencana, pengembangan instrumen pendanaan inovatif yang mampu menjawab kebutuhan setiap anggota, serta mengembangkan strategi pendanaan bencana yang lebih efektif untuk kawasan.

Inspirasi bagi dunia yang berubah

ASEAN juga berupaya terus meningkatkan daya tarik kawasan sebagai tujuan investasi dan perdagangan, terutama melalui simplifikasi administrasi perpajakan serta peningkatan transparansi dan integritas kepabeanan.

Upaya memperkuat ASEAN sebagai sumber pertumbuhan global membutuhkan sinergi antarnegara. Sekali lagi, solidaritas ASEAN mutlak harus terus dipupuk dan diperkuat. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar-otoritas kebijakan di negara-negara ASEAN serta pemanfaatan semua instrumen kebijakan yang tersedia juga menjadi kunci penting pemantapan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Prinsip ini menjadikan ASEAN semakin relevan dan penting di tengah dinamika dan tantangan geoekonomi dan geopolitik. Melalui keketuaan Indonesia, ASEAN tak sekadar diharapkan menjadi episentrum pertumbuhan, tetapi sekaligus menjadi inspirasi bagi dunia yang sedang berubah.

Sri Mulyani Indrawati,Menteri Keuangan Republik Indonesia