Memprotes Peta Baru China

Klaim China di LCS berupa ”nine-dash line” (kini ”ten-dash line”) jelas ”mencaplok” ruang laut Indonesia yang sah. Meski demikian, klaim China yang tidak berdasarkan UNCLOS itu perlu disikapi dengan tenang dan strategis.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi dengan tegas menyatakan protes terhadap peta baru yang dikeluarkan China. Peta yang secara resmi disebut China Standard Map Edition 2023 itu memasukkan kawasan laut yang secara sah merupakan bagian dari Indonesia menjadi bagian dari China.

Tidak hanya Indonesia, India juga melakukan protes keras. Alasannya mirip, peta baru China itu memasukkan wilayah Arunachal Pradesh dan Aksai Chin ke dalam peta tersebut. Dua kawasan ini memang menjadi sumber sengketa sejak lama. Kedua negara pernah melakukan kontak senjata pada tahun 2020.

Filipina tidak ketinggalan. Peta baru China diprotes karena memasukkan sebagian besar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina ke dalam wilayah China. Protes juga disampaikan oleh Taiwan karena peta baru itu dengan tegas memasukkan Taiwan sebagai bagian dari China. Malaysia dan Vietnam pun melakukan hal yang sama. Alasannya tidak berbeda. Peta baru China memasukkan kawasan perairan kedua negara itu menjadi bagian dari China.

Peta baru China ini sesungguhnya bukan hal baru. Tidak ada yang mengejutkan. Peta ini adalah penegasan ulang akan klaim China sejak lama. Klaim China di Laut China Selatan (LCS) adalah salah satu contohnya. Sejak lama, China mengklaim hampir seluruh kawasan tersebut dengan sembilan garis putus-putus yang dikenal dengan nine-dash line.

Di peta baru 2023 ini ada penegasan satu segmen garis tambahan sehingga menjadi ten-dash line yang sebenarnya juga sudah pernah ditampilkan sebelumnya. Segmen kesepuluh ini yang menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Ini adalah bagian dari sejarah panjang China.

Di peta baru 2023 ini ada penegasan satu segmen garis tambahan sehingga menjadi ten-dash line yang sebenarnya juga sudah pernah ditampilkan sebelumnya.

Jika tak ada hal baru dari klaim China, mengapa isu ini jadi perbincangan hangat belakangan ini? Hal ini berawal dari acara peluncuran Peta Standar China Edisi 2023 oleh Kementerian Sumber Daya Alam pada saat peringatan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan dan Minggu Publisitas Peduli Pemetaan Nasional, 28 Agustus 2023, di Deqing, Zhejiang.

Acara ini menarik perhatian nasional China dan disiarkan secara internasional sehingga menyita perhatian sejumlah negara, terutama yang terdampak oleh peta baru tersebut.

Peta China 2023 tersebut menyajikan kembali klaim China yang eksesif sehingga memasukkan wilayah beberapa negara menjadi bagiannya. Karena itu, negara-negara yang terdampak tersebut seakan ”dipaksa” untuk mengajukan protes lagi secara resmi. Sekali lagi, yang diajukan China dan yang diprotes negara tetangga bukanlah hal baru. Ini adalah soal mencatat aksi secara resmi.

China ingin sekali lagi mencatat aksi penegasan klaim dan negara tetangga juga wajib mencatatkan protesnya. Jika mereka tak protes, hal itu akan jadi catatan buruk, seakan mereka mengamini klaim China.

Strategi China

Bagi China, tindakan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk memanfaatkan momentum. Dengan mengeluarkan peta baru saat ini, banyak negara di dunia akan membicarakannya. Isunya jadi hangat. Ini momentum tepat karena China hadir di KTT ASEAN di Jakarta, 5-7 September 2023, dan KTT G20 di India, 9-10 September 2023.

Tampaknya China ingin agar isu ini menjadi salah satu topik yang dibahas di forum internasional tersebut. Selama ini, forum-forum ini cenderung menghindari pembicaraan terkait sengketa wilayah.

Bagaimana sikap Indonesia sebaiknya? Penolakan tegas yang disampaikan Menlu Retno melalui media adalah sikap yang tepat. Perlu diingat, posisi Indonesia di LCS selalu konsisten dari dulu berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Bahwa ruang laut yang diklaim Indonesia saat ini adalah sepenuhnya berdasarkan UNCLOS. Indonesia dan China sama-sama telah mengakui UNCLOS sehingga tidak ada alasan untuk tidak menaatinya.

Sesuai UNCLOS, Indonesia tidak berurusan dengan China di LCS. Hak ruang laut Indonesia hanya tumpang tindih dengan Malaysia dan Vietnam. Hanya dengan keduanya Indonesia perlu menetapkan batas maritim. Hal ini sudah dilakukan meski belum sepenuhnya tuntas. Dengan Vietnam, Indonesia bahkan sudah berhasil mencapai kesepakatan batas ZEE pada Desember 2022.

Melalui proses legal yang panjang, dasar laut Indonesia di LCS sudah sepenuhnya jelas. Sebagian besar ruang air lautnya juga sudah jelas. Semua ini hasil kesepakatan dengan negara-negara yang secara legal merupakan tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Vietnam.

Klaim China di LCS yang berupa nine-dash line (kini ten-dash line) jelas ”mencaplok” ruang laut Indonesia yang sah. Meski demikian, klaim China yang tidak berdasarkan UNCLOS tersebut perlu disikapi dengan tenang dan strategis. Indonesia mungkin akan berhati-hati agar sikapnya tak justru dianggap sebagai pengakuan terhadap klaim China yang tidak berdasarkan hukum.

Selain itu, perlu diingat bahwa nine-dash line sudah dinyatakan ilegal oleh Permanent Court of Arbitration tahun 2016. Ini merupakan dukungan hukum bagi sikap Indonesia.

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia harus melakukan langkah terbaik agar KTT ASEAN di Jakarta nanti berjalan kondusif dan tidak terganggu oleh isu sengketa wilayah. Perlu dipastikan, isu peta baru dan kehadiran China tak akan menimbulkan tekanan berlebihan pada anggota ASEAN yang akhirnya berdampak negatif bagi terjadinya dialog yang terbuka.

Baca juga: Peta Baru China Panaskan Suhu Geopolitik Kawasan

I Made Andi Arsana,Dosen Aspek Geospasial Hukum Laut di Departemen Teknik Geodesi, Ketua Program Studi Magister Teknik Geomatika Fakultas Teknik UGM