Tangani Dampak Kekeringan

Sawah puso dan harga beras bergerak naik akibat kekeringan di sejumlah daerah. Pemerintah perlu membantu masyarakat yang terkena dampak.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Rukini (42) mengambil air dari sumur di tepi ladang, di Dusun Bogor Krajan, Desa Bojong, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (4/9/2023). Sumur tersebut diandalkan oleh warga yang terkena dampak kekeringan akibat kemarau. Sejak April lalu, warga bergantian mengambil air di sumur itu untuk keperluan sehari-hari.

Harian ini beberapa kali melaporkan terjadi kekeringan di berbagai wilayah akibat fenomena iklim El Nino. Dalam edisi Selasa (5/9/2023), Kompas melaporkan sawah puso di beberapa daerah. Sementara itu, harga beras kualitas rendah dan medium bergerak naik di sejumlah kota, antara lain di Makassar serta Jakarta.

Kekeringan akibat El Nino berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, bahkan politik masyarakat. Perlu pula diperhatikan, Indonesia sedang memasuki tahun politik dan akan mengadakan pemilihan umum pada Februari 2024. Akses terhadap pangan, air, dan energi menjadi isu penting bagi masyarakat. El Nino hanya bagian dari perubahan lebih besar: perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan dan banjir secara bersamaan di satu wilayah. Kita harus melakukan pengelolaan air di tingkat nasional dan lokal.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivitas perdagangan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (5/9/2023). Kekeringan akibat El Nino dapat menggerus produksi serta mengerek harga gabah dan beras.

Baca Juga: Terdampak Kekeringan di Jateng, Sebagian Tanaman Padi Puso dan Penggilingan Tutup

Pemerintah sudah mengantisipasi dampak El Nino. BMKG sejak awal 2023 mengingatkan terjadinya kekeringan, tetapi pada saat bersamaan wilayah yang bersisian juga dapat mengalami curah hujan tinggi dengan akibat banjir.

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan serta berupaya mengendalikan harga pangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memperbaiki jaringan irigasi, membuat waduk dan embung. Kementerian Dalam Negeri rutin rapat dengan pemerintah daerah untuk memantau dampak kekeringan dan langkah-langkah mengatasi.

Upaya warga mencari air untuk keperluan manusia, ternak, dan tanaman tak selalu berhasil karena air tanah mengering, seperti juga embung dan bendungan. Dampak lain, penurunan kualitas sanitasi yang memengaruhi kesehatan warga.

Baca Juga: Diklaim Stoknya Berlimpah, Harga Beras di Jatim Justru Melambung

Pangan dan pakan harus tersedia serta mudah diakses. Kita bisa memanfaatkan kerja sama pangan ASEAN. Sementara itu, warga harus menghemat air, mendiversifikasi tanaman pangan dan konsumsi pangan, serta mengatur pola tanam sesuai informasi iklim. Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus menyediakan air bagi warga dengan membuat sumur dalam atau mengirim air sekaligus siaga menghadapi banjir.

Dalam jangka menengah dan panjang pemerintah melakukan proses adaptasi dan mitigasi, termasuk rekayasa sosial warga agar siap menghadapi perubahan iklim.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Pekerja menebar benih tanaman di kawasan Agro Edukasi Wisata Ragunan, di Jakarta Selatan, Desember 2020.

Perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus lebih cepat menghasilkan benih-benih tanaman tahan kekeringan, tahan salinitas tinggi, mampu beradaptasi di lahan pasang-surut dengan produktivitas tinggi, serta menyediakan teknologi pangan nonberas mudah dan menarik dikonsumsi serta bergizi lengkap di tingkat lokal.

Kita semua perlu menyadari perubahan iklim adalah persoalan kompleks. Kita ingin para calon presiden dan anggota legislatif yang akan mengikuti Pemilu 2024 menyadari hal ini dan mampu melahirkan strategi serta kebijakan multidimensi yang menjamin akses yang adil bagi semua.