PBB Tahun 2024

Warga lansia berharap Badan Keuangan Daerah memperhatikan kesulitan yang dialami warga lansia dan mempertimbangkan kembali perubahan itu agar tak terjadi keterlambatan penerimaan pembayaran PBB.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak 7,1 juta wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan sampai dengan Senin (13/3/2023).

Sesuai dengan keluhan kami yang dimuat di Surat Kepada Redaksi (Kompas, 17 Juli 2023), ”PBB Tahun 2023”, ternyata penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 berubah dari penyampaian langsung dari kelurahan kepada warga melalui RW/RT dan penyampaian oleh petugas satpam langsung ke warga, menjadi warga harus mengambil sendiri di kelurahan dan tak dapat diwakilkan.

Kami telah melaksanakan sesuai aturan tersebut. Namun, setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2023 langsung dari kelurahan, kami membaca ternyata di bawah SPPT PBB tahun 2023 itu ada catatan sebagai berikut: ”Badan Keuangan Daerah Kota Depok berencana tidak lagi menyampaikan SPPT PBB-P2 dalam bentuk cetakan. SPPT PBB-P2 akan disampaikan dalam bentuk e-SPPT. Segera daftarkan NOP PBB anda melalui https//:bkd.depok.go.id”.

Terhadap perihal di atas, beberapa warga, teman, dan tetangga sangat berkeberatan karena untuk membayar PBB saja dibuat sangat ribet. Terutama bagi pemilik rumah yang telah lanjut usia.

Umumnya, para lansia ini telah ditinggalkan oleh anaknya karena masing-masing sudah hidup mandiri. Dengan perubahan sistem ini, mereka harus mengikuti aturan dengan sistem aplikasi daring, mencetak sendiri SPPT PBB 2024, dan seterusnya.

Semoga Badan Keuangan Daerah memperhatikan kesulitan yang dialami warga lansia dan mempertimbangkan kembali perubahan itu agar tak terjadi keterlambatan penerimaan pembayaran PBB.

HARDJONO

Jalan Tanimbar, Cinere