Sekolah Swasta Dijual Saja

Dampak zonasi sangat dirasakan oleh sekolah swasta di bawah naungan yayasan, sementara pemasukan yayasan bersumber dari SPP siswa. Maka, ketika pemerintah menaikkan gaji PNS, pemerintah melukai guru-guru swasta. Adilkah?

Guru swasta kembali menangis setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 8 persen untuk mendorong peningkatan kinerja dan daya beli. Guru PNS dapat perhatian besar, tetapi guru swasta harus ”minta” sama yayasan, berujung diancam kehilangan jam mengajar.

Maju kena mundur kena. Itu bentuk ketidakberdayaan guru swasta. Sulit memang, pasrah diri sebuah solusi atas ketidakberdayaan. Setiap berangkat sekolah hati selalu galau dan sedih karena ongkos ke sekolah harus mengambil uang dapur. Hati pilu terobati dan senyum kami turut merekah saat kita sampai di depan pintu gerbang disambut siswa-siswi yang lucu-lucu.

Sulit bagi yayasan menaikkan gaji gurunya karena jumlah siswa baru sepanjang tahun tergerus oleh sistem zonasi dan sekolah negeri diberi keleluasaan untuk menambah rombongan belajar kelas.

Dampak zonasi sangat dirasakan oleh sekolah swasta di bawah naungan yayasan, sementara pemasukan yayasan hanya bersumber dari SPP siswanya. Maka, ketika pemerintah menaikkan gaji PNS, pemerintah sudah melukai guru-guru swasta. Adilkah?

Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 disebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Amanah ”penyelenggaraan pendidikan nasional” tidak memberikan dikotomi status negeri dan swasta dalam penyediaan akses pendidikan bagi warga negaranya.

Bahkan, Pasal 28D Ayat 2 mengatur setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena itu, ketidakmampuan yayasan memenuhi hak asasi manusia warga negara yang dilindungi konstitusi harus diambil alih oleh pemerintah.

Halimson Redis

Perum Dasana Indah,

Legok, Banten