Jangan Antiklimaks

Presiden Jokowi menunjukkan kinerja dengan pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan. Kredensial pribadinya terpelihara. Oleh karena itu, jangan jadikan periode kedua kepemimpinannya antiklimaks.

Ibu saya, bidan sederhana, memberi nasihat dalam bahasa Sunda, ulah ngarawu ku siku dan nyengcelengan ari keur boga. Terjemahan bebasnya: jangan meraup semua yang diinginkan dengan sikut dan menabunglah selagi punya.

Nasihat Imam Ghazali qanaah dan zuhud sudah dijalankan ibu tanpa pernah membaca bukunya. Hidup sesuai kemampuan adalah intinya. Kata pepatah Perancis, carilah kebenaran dari seorang anak, dapat diubah menjadi carilah kebenaran dari seorang ibu sederhana.

Berhimpunnya para cerdik pandai dalam mengelola negara tercinta ini tentu penting didasari integritas, kejujuran, nilai luhur, dan akhlak mulia. Namun, 23 Mei 2023 ada berita ”Terimpit tunggakan BUMN Karya”.

Sebelumnya ada berita Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia. Posisi Indonesia jeblok. Dari 139 negara, Indonesia peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-46 pada 2018.

Kinerja logistik Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kinerja LPI dihitung dari customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Korupsi skala astronomik terbaru yang melibatkan lagi seorang menteri makin membebani anggaran negara.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sudah menunjukkan kinerjanya dengan pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan yang belum dituntaskan para pendahulunya. Kredensial pribadinya terpelihara.

Jangan jadikan periode kedua kepemimpinannya menjadi antiklimaks. Ambeg paramaarta, utamakan yang perlu dan bukan yang diinginkan, seperti diungkapkan Chatib Basri, pakar ekonomi, dalam salah satu tulisannya.

Keberpihakan serta keadilan untuk rakyat adalah keniscayaan bagi negarawan yang menyandang amanah kekuasaan. Namun, ingar bingar syahwat kekuasaan lebih mengemuka dibandingkan kepedulian pada masalah nyata bangsa. Semua sibuk koalisi transaksional ketimbang menyumbangkan gagasan mengatasi masalah bangsa.

Rakyat mendambakan tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa. Semoga memasuki kegiatan ibadah haji mendatang, keluhuran budi menyinari para pelaku politik di Indonesia tentang hakikat amanah kekuasaan.

Hadisudjono SastrosatomoAnggota Tim Pengarah Pusat Etika Bisnis dan Organisasi SS-PEBOSS–STMPPM Menteng Raya, Jakarta

Efek Jokowi

Infografik Pemilih Jokowi terhadap Bakal Capres

Politik memang selalu menarik untuk dibahas, apalagi menjelang Pilpres 2024. Hari-hari ini, para bakal capres bermanuver untuk kepentingan elektabilitas. Apa pun dilakukan walau kadang melanggar etika dan kepatutan.

Jokowi berikut keluarganya kini menjadi magnet politik menjelang Pilpres 2024. Ini wajar mengingat Jokowi adalah presiden yang prestasinya tak perlu diragukan.

Di berbagai kesempatan, gerak-gerik Jokowi menjadi sorotan. Terutama saat bersama beberapa bakal capres ataupun cawapres. Publik tahu persis siapa saja yang memperoleh kesempatan bersama Presiden Jokowi seolah mendapatkan endorsement.

Jokowi melakukan segala sesuatunya tentu dengan perhitungan. Endorsement Jokowi memang terbukti efektif.

Beberapa bakal capres sudah menikmati hasilnya. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas baru-baru ini, elektabilitas beberapa bakal capres naik 15 persen berkat ”kebersamaannya” dengan Presiden.

Putra Presiden Jokowi yang saat ini menjabat Wali Kota Solo, juga ”ditempel” para bakal capres. Isu dukung-mendukung terhadap salah satu bakal capres sempat heboh di kota Solo beberapa hari lalu.

Popularitas adalah indikator prestasi dan reputasi Presiden Jokowi. Oleh para bakal capres 2024, faktor ini tampaknya akan dikonversi untuk menjadi elektabilitas suara.

Tidak ada yang salah dengan hal ini, hanya saja, harus tetap dijaga dan selalu dalam koridor etika dan kesantunan politik. Agar kontestasi Pilpres 2024 berjalan bersih dan fair.

Budi Sartono SoetiardjoCilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung

Gagasan Capres

Tingkat elektabilitas capres pilihan publik hasil survei Indikator Politik Indonesia perioe Maret 2023.

Menjelang Pemilihan Presiden 2024, publik sudah disuguhi keriuhan partai politik menentukan calon presiden yang akan diusung.

Sesuai perundang-undangan, hanya satu parpol yang memenuhi syarat dapat mengusung sendiri bakal capresnya sehingga parpol lain yang ingin mencalonkan harus berkoalisi. Ketua umum parpol saling bertemu menjajaki koalisi.

Mencermati survei elektabilitas, hanya tiga capres yang bakal mengikuti kontestasi pilpres. Dengan kata lain akan ada tiga koalisi partai.

Walaupun belum memasuki masa kampanye, para bakal capres sudah mengumpulkan massa dan berorasi dengan dalih konsolidasi atau pertemuan sukarelawan.

Pemilu adalah pesta demokrasi dan proses pilpres seharusnya juga memberikan pendidikan politik yang sehat dan beradab kepada publik.

Pemilu 2024 adalah pemilu untuk kelima kalinya Indonesia melaksanakan pilpres secara langsung oleh rakyat. Namun, sampai saat ini pendidikan politik sebagian besar warga masih rendah, rentan untuk diprovokasi, dan mudah termakan berita hoaks akibat rendahnya tingkat literasi.

Ini terlihat pada Pilpres 2019, polarisasi antarpendukung nyaris mengoyak rajut kebangsaan. Meskipun para kontestan capres sudah akur bahkan masuk dalam kabinet pemerintahan, sampai saat ini masih terasa keterbelahan para pendukung.

Capres diharapkan memberikan ide dan gagasan melalui pencerahan pemikiran untuk solusi masa depan sekaligus memberikan pendidikan politik yang beradab. Tidak membawa isu SARA.

Sebaiknya ide (gagasan) disampaikan dengan spesifik, terukur, masuk akal, dan relevan agar dapat dicapai sesuai tenggat. George T Doran (1981) menyebut dengan kaidah SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-based).

Selain itu, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius para capres dan juga elite politik adalah penanganan korupsi. Persoalan korupsi di negara kita sudah pada tahap akut.

Selama ini hampir tidak terdengar para capres berbicara soal pemberantasan korupsi. Kalaupun ada, sebatas narasi normatif akan memperkuat lembaga peradilan ataupun memperbaiki sistem. RUU perampasan aset hasil tindak pidana tak kunjung selesai sudah lebih dari 10 tahun.

Begitu juga dengan kasus besar proyek nasional dengan biaya Rp 10 triliun yang ternyata nilai korupsinya fantastis, Rp 8 triliun.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk 270 juta lebih dengan beragam permasalahan sosial, ekonomi, pangan, ataupun ketenagakerjaan. Ibarat kapal besar, presiden sebagai nakhoda bersama kru harus mampu menyampaikan kepada penumpang arah dan tujuan serta mengendalikan kapal agar penumpang sampai ke tujuan dengan selamat.

Untuk itu dibutuhkan konsep arah dan tujuan pembangunan yang jelas dan terukur. Pilpres bukanlah sekadar menentukan pemimpin berdasarkan idola publik. Indonesia masih membutuhkan pemikir-pemikir ulung, bukan sekadar politisi yang ingin mengambil keuntungan kelompok atau pribadi, termasuk anggota-anggota DPR yang seharusnya juga memang benar-benar mewakili rakyat.

Pangeran Toba P HasibuanSei Bengawan, Medan 20121

Klub Presiden

Presiden Amerika Serikat sejak 1923 Pemilu AS Infografik Internasional AFP

Di Amerika Serikat, para mantan presiden dan wakil presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat (kecuali Donald Trump) secara berkala bertemu. Pertemuan bersifat tidak resmi, membahas masalah kondisi dan situasi rakyat, negara, serta politik dalam dan luar negeri.

Kumpul-kumpul tersebut mendapat sebutan ”Klub Presiden”. Para mantan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat juga masih dipanggil sebagai ”Mr President dan Mr Vice President”.

Secara berkala, mereka memberikan masukan dan kritik membangun kepada presiden yang sedang menjabat, untuk membangun Amerika Serikat menjadi lebih baik. Mereka tidak lagi memandang asal partai, dan melupakan persaingan keras dan sengit yang selalu terjadi sewaktu pemilihan presiden.

Mereka juga pernah menjabat, karena itu bisa memahami dengan baik tingkat kesulitan dan kompleksitas mengelola negara besar seperti Amerika Serikat yang sekaligus menyandang sebutan ”negara adidaya”.

Di Indonesia, ada mantan presiden dan wakil presiden yang lebih sering asal berbicara dan tidak mencerminkan sebagai negarawan. Mereka menyerang presiden yang sedang menjabat. Bukannya menyampaikan masukan positif, malah menyampaikan kritik yang kontraproduktif.

Hiruk-pikuk tersebut menjadi tambah meriah karena banyak mantan pejabat tinggi pemerintah yang membentuk paduan suara di belakang mantan presiden dan wakil presiden tersebut.

Indonesia adalah negara besar dengan 17.000 pulau serta jumlah penduduk nomor empat terbesar dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Ada kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dengan demografi yang demikian kompleks, memang tidak mudah membangun Indonesia.

Siapa pun yang menjadi presiden di Indonesia pasti akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Selama Orde Lama tidak ada pembangunan signifikan di berbagai sektor, dapat dipahami karena memang Indonesia tidak mampu secara ekonomi. Negara kita juga begitu lama berada dalam genggaman kekuasaan Orde Baru.

Indonesia praktis baru mulai memeratakan pembangunan setelah Orde Reformasi. Selama Orde Baru, pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur berjalan tidak merata.

Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan sumbang saran dari semua pemangku kepentingan. Termasuk para mantan presiden dan wakil presiden, yang tentunya mempunyai pengalaman dalam mengelola dan membangun negara.

Mereka sangat tahu kesulitan yang dihadapi, paham bagaimana menempatkan skala prioritas, dan paham mengenai kemampuan secara ekonomi.

Para mantan presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara, bersikaplah positif selayaknya negarawan. Rakyat pasti akan menaruh hormat dan penghargaan yang tinggi.

Seharusnya masalah politik dan kekuasaan sudah menjadi masa lalu.

Samesto NitisastroPraktisi SDM, Perumahan Pesona Khayangan, Margonda Raya, Depok 16411