Hasil survei Mei 2023 ini menunjukkan upaya pemerintah mengatasi sejumlah pekerjaan rumah sudah diapresiasi publik sehingga konsistensinya harus diperkuat hingga akhir periode pemerintahan.
Oleh
Redaksi
·3 menit baca
Sejak memerintah negeri ini mulai Oktober 2019, inilah kali kedua hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik di atas 70 persen.
Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempunyai ”modal” kepuasan publik, dari hasil survei Litbang Kompas, sebesar 58,8 persen (Oktober 2019). Dalam survei yang dilakukan secara berkala, sekitar tiga bulan sekali, tingkat kepuasan publik pada pemerintah cenderung meningkat, di atas 60 persen, bergantung pada kebijakan dan langkah pemerintahan Jokowi-Amin.
Naik dan turun, begitulah tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah. Dan, pada survei yang dilakukan Januari 2022 tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah menembus angka 70 persen. Tepatnya 73,9 persen responden menyatakan puas pada kinerja pemerintah. Setelah itu, kepuasan publik tak pernah lagi menembus angka 70 persen. Baru pada survei yang dipublikasikan harian ini, Senin (22/5/2023), tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah menembus lagi angka 70 persen, tepatnya 70,1 persen (Kompas, 22/5/2023).
Dari empat bidang yang dilihat dalam survei, tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah pada Mei 2023 paling tinggi dalam kinerja kesejahteraan sosial, sebesar 78 persen, diikuti bidang politik dan keamanan (74,4 persen). Tingkat kepuasan publik terendah adalah dalam bidang penegakan hukum, yakni 59 persen, dan diikuti bidang perekonomian (59,5 persen). Hal ini relatif sama dengan hasil survei sebelum-sebelumnya.
Kinerja pemerintah dalam dua bidang yang terendah hasil survei Litbang Kompas itu sejalan dengan temuan mendalam yang menunjukkan ada dua indikator kinerja pemerintah yang dinilai publik belum baik, bahkan di bawah 50 persen, dalam survei Mei 2023. Dua indikator itu adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum, dengan nilai 42,2 persen. Penilaian ini masih lebih baik dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, yang berada di bawah 40 persen, yaitu 33,1 persen (Oktober 2022) dan 37,9 persen (Januari 2023). Hasil rendah juga terlihat pada indikator penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, yakni sebesar 43,8 persen.
Hasil survei Mei 2023 ini menunjukkan upaya pemerintah mengatasi sejumlah pekerjaan rumah sudah diapresiasi publik sehingga konsistensinya harus diperkuat hingga akhir periode pemerintahan. Hasil survei ini juga bisa dimaknai, masyarakat melihat kinerja pemerintah secara realistis. Sebab, masih terjadi sejumlah kasus korupsi, terutama menimpa kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya. Mereka umumnya terjerat kasus korupsi, yang berangkat dari penyuapan. Jual beli kasus pun masih terjadi.
Di sisi lain, pemerintah memang harus lebih fokus lagi dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Badan Pusat Statistik merilis tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 sebesar 5,45 persen, turun 0,38 persen dibandingkan dengan Februari 2022. Ada 3,6 juta warga usia kerja yang ”tak sepenuhnya” bekerja.
Pemerintahan Jokowi-Amin berlangsung hingga Oktober 2024. Masih ada waktu untuk bekerja memuaskan rakyat.