ADB dan Percepatan Pemulihan Asia Pasifik
Peran sentral ADB menjadi makin kentara di era pemulihan ekonomi kawasan ini dari pandemi Covid-19. Namun, masih banyak tantangan bagi ADB membantu negara-negara anggota mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Asia dan Pasifik kini menjadi episentrum pertumbuhan global. Ketika pertumbuhan global 2023 diperkirakan melemah, Asia dan Pasifik justru terus menguat.
Prediksi pelemahan global diyakini efek dari tekanan inflasi yang tinggi, kondisi likuiditas yang ketat, ruang fiskal yang terbatas, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi, serta kegagalan sektor perbankan di Amerika Serikat dan Eropa yang menambah risiko dan volatilitas pasar keuangan global.
Karena itu, pemilihan tema utama keketuaan Indonesia di ASEAN, ”Epincentrum of Growth”, dirasa sangat relevan. Merujuk proyeksi Asian Development Outlook (ADO) yang baru dirilis Bank Pembangunan Asia (ADB), pertumbuhan ekonomi 2023 Asia Pasifik diperkirakan 4,8 persen, meningkat dari 4,2 persen tahun 2022.
Tren pemulihan ini didukung meningkatnya konsumsi dan investasi di banyak ekonomi regional, pertumbuhan sektor pariwisata, serta pengiriman uang yang meningkat seiring berkurangnya pembatasan perjalanan. Namun, risiko dirasa masih tetap ada akibat meluasnya skala konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi harga komoditas memicu inflasi global, pengetatan moneter, peningkatan utang, serta gejolak perbankan di AS dan Eropa.
Merujuk proyeksi Asian Development Outlook yang baru dirilis Bank Pembangunan Asia, pertumbuhan ekonomi 2023 Asia Pasifik diperkirakan 4,8 persen, meningkat dari 4,2 persen tahun 2022.
Pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan
Peran sentral ADB menjadi makin kentara di era pemulihan ekonomi kawasan ini dari pandemi Covid-19. Sidang Tahunan Dewan Gubernur ADB ke-56 di Korea Selatan selesai dihelat pada 2-5 Mei 2023.
Kehadiran Menteri Keuangan sebagai Gubernur ADB untuk Indonesia menjadi krusial untuk memberikan arahan kebijakan strategis ADB dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan.
Peran penting Indonesia juga dicerminkan dari kepemilikan saham terbesar keenam di ADB sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia sebagai direktur eksekutif dari konstituensi yang terdiri dari Armenia, Fiji, Indonesia, Kepulauan Cook, Kirgistan, Niue, Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, di mana secara bersama memiliki hak suara terbesar keempat.
ADB didirikan pada 1966. Indonesia salah satu dari 31 negara pendiri. Dalam perjalanannya, ADB banyak berperan aktif membantu negara anggota melalui pembiayaan, hibah, investasi, dukungan asistensi teknis, dan pengetahuan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F04%2F39fe901d-0936-4e74-83dd-f85c715476f1_jpg.jpg){kind=logo}
Pengunjuk rasa dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Aksi tersebut bertepatan dengan Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-56 yang berlangsung pada 2-5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan.
Masih banyaknya tantangan kekinian yang dihadapi membuat ADB terus berkomitmen mendukung negara-negara anggota untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Secara umum, tantangan tersebut, pertama, penguatan arsitektur kesehatan kawasan, khususnya pascapandemi. Mengatasi pandemi saat ini dengan lebih baik dan siap menghadapi pandemi apa pun di masa depan adalah kunci mengamankan ekonomi kawasan.
Pada 2022 di bawah presidensi Indonesia, G20 sukses menciptakan Dana Pandemi (Pandemic Fund) bekerja sama dengan Bank Dunia dan WHO.
Dibentuknya dana itu agar semua negara ke depannya mampu mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana pandemi berikutnya dengan mobilisasi berbagai sumber daya kesehatan dan keuangan untuk pencegahan pandemi, kesiapsiagaan, dan tanggapan (pandemic prevention, preparedness, and response/PPR).
Cerita sukses itu kemudian dilanjutkan Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN tahun 2023 dengan mengusung isu arsitektur kesehatan kawasan dalam pertemuan ASEAN.
Pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN ke-9 pada 31 Maret 2023 menyepakati usulan itu sekaligus berupaya membahas kolaborasi antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan regional. Di saat bersamaan, disusun laporan mengenai penilaian kesenjangan pembiayaan global dan mekanisme pembiayaan internasional yang ada untuk PPR pandemi dan diskusi lanjutan mengenai kemungkinan fasilitasi keuangan kawasan.
Baca juga: ASEAN+3 Sepakat Perkuat Kerja Sama Keuangan
Kedua, mendukung pendanaan untuk mekanisme transisi energi. Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan iklim adalah menyelaraskan aturan investasi global untuk mendorong program dan sektor yang menghasilkan pengurangan emisi secara signifikan. Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan (ATSF) adalah contoh bagaimana anggota ASEAN bekerja sama dalam mendukung implementasi pendanaan transisi energi.
Skema ATSF Versi 2 yang dirilis Maret 2023 telah memasukkan pendanaan transisi energi dalam kategori kegiatan hijau dan amber tier 2 dan 3 dengan beberapa prasyarat teknis di setiap kategori.
Versi ini juga selaras dengan output presidensi G20 Indonesia tentang Keuangan Berkelanjutan yang mempromosikan transisi energi yang teratur, adil, dan terjangkau.
Konvergensi pandangan antara forum regional dan global sangat penting untuk mempercepat upaya pencapaian target net zero. ATSF Versi 2 dianggap sebagai taksonomi pertama yang memasukkan kegiatan transisi energi dalam kategori kegiatan hijau dan kuning yang memenuhi syarat pembiayaan.
Taksonomi hijau ini diharapkan dapat diperluas di kawasan Asia dan Pasifik untuk mempercepat proses transisi energi. Kerja sama Indonesia dan ADB dalam mekanisme transisi energi (ETM) diharapkan dapat dipercepat dengan terbitnya ATSF 2. ETM merupakan proyek percontohan yang juga diharapkan dapat diperluas ke negara-negara Asia dan Pasifik.
Ketiga, penguatan ketahanan pangan. Situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini telah membuat negara-negara menghadapi risiko kerawanan pangan. Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 menyadari pentingnya peningkatan ketahanan pangan di kawasan ASEAN.
Upaya ini membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan multiaspek yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam pilar ASEAN dan badan-badan sektoral. Indonesia juga mengusulkan untuk mempromosikan kontribusi sektor keuangan ASEAN dalam menangani agenda ketahanan pangan kawasan bekerja sama dengan badan-badan terkait di bawah Pilar Ekonomi.
Sebagaimana usulan Dana Pandemi, pertemuan 31 Maret 2023 juga menyepakati inisiatif Indonesia untuk berkontribusi dalam pembiayaan ketahanan pangan dalam upaya bersama untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas di kawasan, termasuk kerja sama dengan badan-badan sektoral terkait.
Pertemuan juga menyambut baik usulan Indonesia untuk Deklarasi Para Pemimpin ASEAN mengenai Penguatan Ketahanan Pangan dan Nutrisi di bawah Pilar Ekonomi. Indonesia mendorong isu kerawanan pangan menjadi salah satu fokus ADB di Asia dan Pasifik, ADB dapat mendorong investasi di sektor pertanian, serta membentuk rantai pasok yang efisien di kawasan guna mewujudkan ketahanan pangan.
Menjawab berbagai tantangan global yang makin meningkat, peran mitra pembangunan, seperti Bank Pembangunan Multilateral, menjadi urgen.
Reformasi MDB
Menjawab berbagai tantangan global yang makin meningkat, peran mitra pembangunan, seperti Bank Pembangunan Multilateral (MDB), menjadi urgen. Dibutuhkan MDB yang lebih gesit dengan visi dan misi yang dipertajam dan diperkuat, termasuk model bisnis serta kapasitas keuangannya.
Itu mengapa perlu meningkatkan ruang investasi MDB tanpa membebani negara anggota. Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20, 15-16 Juli 2022, G20 menyambut baik Laporan Peningkatan Kapasitas Investasi MDB, Tinjauan Independen atas Kerangka Kerja Kecukupan Modal (CAF).
Laporan ini menetapkan rekomendasi yang ditujukan untuk membuka sumber daya tambahan guna memaksimalkan dampak pembangunan MDB sambil mempertahankan peringkat kredit dan perlakuan kreditor yang diutamakan.
Indonesia kemudian mendorong ADB menindaklanjuti rekomendasi laporan CAF dan melaksanakan reformasi sesuai karakteristik internal organisasi tanpa mengorbankan peringkat utang AAA-nya. Diharapkan, dengan mengikuti rekomendasi CAF, ADB bisa melipatgandakan kemampuan investasi dan pendanaannya yang secara tak langsung akan mendukung pertumbuhan di kawasan.
Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kementerian Keuangan
Febrio Kacaribu
