Perilaku Turis Asing

KOMPAS/PRIYOMBODO

Turis asing berboncengan tanpa mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor di kawasan Kuta, Bali, Sabtu (18/3/2023). Masih dijumpai turis asing yang tidak mentaati aturan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor di Bali.

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan, devisa Indonesia dari sektor pariwisata mencapai 4,26 miliar dollar AS pada 2022. Namun, perilaku buruk turis asing perlu ditindaklanjuti agar tidak mengganggu semua pemangku kepentingan.

Salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang sangat mendunia adalah Bali. Terkenal dengan keindahan alam, keramahtamahan masyarakat, adat istiadat, dan keseniannya. Turis domestik dan mancanegara selalu membanjiri Bali. Tahun 2022, Bali menempati urutan kedua sebagai destinasi paling populer dunia setelah Dubai (versi Tripadvisor). Bali lebih terkenal daripada Indonesia.

Turis asing sangat merasakan kebebasan tinggal di Bali, bahkan mungkin melebihi negeri sendiri. Ini juga salah satu alasan turis mancanegara selalu ingin kembali atau bahkan menetap di Bali.

Belakangan ini ramai (viral) pemberitaan di media sosial, perilaku beberapa turis asing di Bali yang membuat resah, terkesan memandang remeh. Mereka tidak mematuhi aturan, hukum, budaya, dan adat istiadat setempat.

Beberapa perilaku turis asing yang meresahkan, seperti pelanggaran aturan lalu lintas berkendaraan, bertindak kriminal, bekerja ilegal dengan visa turis, memalsukan dokumen untuk mendapatkan KTP, melebihi batas waktu tinggal, bahkan ada turis yang keberatan dan marah-marah karena suara kokok ayam di sekitar penginapannya.

Memang tidak semua turis asing berlaku buruk. Masyarakat Bali pun sangat diuntungkan dari sisi perekonomian dengan adanya pariwisata dan turis asing yang datang. Namun, di sisi lain, perilaku turis asing yang kebablasan sudah mencederai perasaan masyarakat Bali.

Tidak ada asap kalau tidak ada api. Perilaku buruk turis asing di Bali tidak lepas bagaimana kita memperlakukan mereka, bahkan sejak kedatangan melalui pintu keimigrasian.

Namun, kurang bijak rasanya pernyataan pejabat keimigrasian Bali yang meminta agar masyarakat Bali tidak langsung memviralkan perilaku buruk turis asing di media sosial. Ia meminta masyarakat melapor pada laman pengaduan yang disediakan atau kantor imigrasi setempat. Dengan demikian, citra Bali tidak dicap buruk dan dinilai tidak aman bagi turis asing.

Hal ini harus menjadi kepedulian kita bersama. Otoritas kepariwisataan bersama keimigrasian harus menyikapi dan memperbaiki sistem dan aturan yang harus dipatuhi. Jangan karena hanya ingin turis asing betah dan kunjungan meningkat, ekosistem lokal kita menjadi rusak. Ada nilai moral bangsa yang perlu selalu kita jaga.

Kita harus ingat bahwa dalam diplomasi internasional, pemerintah selalu menyuarakan bahwa Indonesia tidak mau dan tidak boleh diatur oleh negara lain. Selain itu, warga Indonesia di luar negeri pun tidak diperlakukan sebebas turis asing di Bali saat ini.

Pangeran Toba P HasibuanSei Bengawan, Medan 20121

Konsultasi Gratis

Kita sering mengeluhkan kualitas layanan publik. Namun, jika ada yang baik, tentunya perlu kita apresiasi.

Salah satu layanan publik yang berkualitas baik dan sudah saya rasakan sendiri adalah program layanan konsultasi dokter, disingkat konter, buka 24 jam, milik Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Layanan ini sangat membantu saya sebagai pendatang di Kota Semarang. Respons yang diberikan cepat dan solutif. Apresiasi ini, menurut saya, tidak berlebihan karena saya sering menemukan program-program inovatif yang berjalan baik di awal, kemudian mandek.

Layanan konter memudahkan saya yang masih buta tentang Kota Semarang, terutama dalam hal layanan kesehatan. Cukup menuliskan pertanyaan ke nomor Whatsapp, responsnya segera, dan diarahkan sesuai kebutuhan.

Pengalaman yang membuat saya sangat merasa terbantu dengan layanan ini adalah ketika saya harus mencari salah satu jenis obat karena stok di rumah sakit habis. Saya cek di sejumlah apotek ternama dengan jaringan cabang yang luas, stok obat tersebut tetap tidak ada.

Bingung, pasti. Sebab, obat itu harus diminum esoknya. Kemudian saya terpikir layanan konter ini, menanyakan apotek mana di Kota Semarang yang masih memiliki stok obat tersebut. Lima belas menit kemudian, saya mendapatkan nama apotek dengan ketersediaan obat itu.

Sebelum pertanyaan seputar apotek, saya juga telah beberapa berkonsultasi tentang kesehatan dan direspons dengan baik. Selain respons cepat, layanan ini juga gratis.

Terima kasih Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Azizah Nur AlfiJl Gurami, Kota Semarang

Satgas BLBI

Saya suka mengamati iklan satgas bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kompas. Salah satunya tentang alamat para obligor, bisa lokasi perusahaan atau tempat tinggal pengurusnya.

Terkadang satgas BLBI tidak akurat menulis alamat. Pada iklan Selasa, 4 April 2023, tertulis alamat Hutomo Mandala Putra selaku pengurus PT Timor Putra Nasional. Tepatnya di Jalan Cendana Nomor 12, RT 002 RW 001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat.

Tidak ada Kecamatan Gondangdia di Jakarta. Yang ada adalah Kelurahan Gondangdia di Kecamatan Menteng. Merujuk pada letak Jalan Cendana, lokasinya adalah di Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng. Jadi, satgas BLBI menempatkan nama kecamatan menjadi kelurahan dan sebaliknya.

Silap redaksional? Mungkin. Tetapi, pernah juga seingat saya satgas BLBI menulis jalan di Kota Pematang Siantar dilanjutkan dengan kata ’Medan’. Yang benar Kota Pematang Siantar, lalu diikuti dengan nama provinsi ’Sumatera Utara’.

Samdysara SaragihDesa Gla, Meunasah Baro,, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Pajak dan Keadilan

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, digunakan untuk biaya pembangunan, seperti infrastruktur, fasilitas publik, atau subsidi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Andaikan wajib pajak (WP) badan atau pribadi mencapai 200 juta orang per tahun, segala kebutuhan dasar masyarakat akan terpenuhi. Apalagi laporan WP naik 3,13 persen (Kompas, 3/4/2023).

Kasus pajak mencuat lagi terkait anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang suka pamer kekayaan dan menganiaya seseorang. Hal ini mengundang sinisme masyarakat. Masyarakat menduga kemewahan yang dipamerkan hasil korupsi pajak.

Saya adalah pegawai swasta dengan penghasilan UMR, tetapi konsisten melaporkan pajak. Saya berpraduga, jangan-jangan harta haram itu bagian dari pajak yang saya bayarkan. Berarti bayar pajak untuk keadilan tidak tercapai.

Pemerintah gencar kampanye agar rakyat wajib bayar dan lapor pajak, bahkan dengan sanksi bagi yang melanggar. Pemerintah mengintimidasi rakyat melalui kebijakan, tetapi tidak memberi teladan.

Kisah memalukan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu bukan hal baru. Sebelum muncul kasus Rafael Alun Trisambodo, kita pernah mendengar nama Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Angin Prayitno Aji, dan seterusnya.

Pegawai pajak ditengarai mengatur kesepakatan nominal pajak WP dengan berbagai modus (Kompas, 31/3/2023, ”12 Tahun Terima Gratifikasi”). Nilainya mencapai puluhan miliar. Ini harus diberantas agar rakyat bisa menikmati manfaat bayar pajak.

Yes SugimoJalan Melati Raya, Melatiwangi, Cilengkrang, Bandung 40616

Pokoknya...

Pemain Timnas U-20 Indonesia melakukan pemanasan di Lapangan Bunyodkor 1, Tashkent, Uzbekistan, Jumat (3/3/2023). Timnas U-20 Indonesia bakal melawan Timnas U-20 Suriah dalam kualifikasi Grup A Piala Asia U-20 pada Sabtu 4 Maret 2023 di Stadion Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

Setelah menolak kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U-20, Gubernur Bali kembali menolak kehadiran atlet Israel pada World Beach Games, yang juga akan diselenggarakan di Bali.

Jika demikian caranya, satu per satu momen kejuaraan kelas dunia bakal lepas dari tangan Indonesia. Semoga saja tidak berdampak negatif: sanksi ataupun hal yang lain.

Kehadiran delegasi Israel di Sidang Majelis Ke-144 IPU (Inter-Parliamentary Union) di Bali belum lama ini mulus-mulus saja tanpa gejolak. Begitu pula kehadiran atlet panjat tebing Israel dalam salah satu kejuaraan di Bali.

Mengapa Indonesia belakangan demikian restriktif? Dalih dan argumen politik selalu mewarnai sehingga memunculkan kesan Indonesia sebagai negara partisan dan diskriminatif di bidang olahraga.

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan peristiwa lain, seperti kerja sama bisnis, perdagangan, seni-budaya, teknologi? Apakah berlaku sikap dan aturan yang sama?

Dilema-simalakama ini bakal berkepanjangan apabila kehadiran Israel selalu dipersoalkan. Dalam hal ini, pemerintah harus bersikap tegas, membuat aturan yang tidak mendua.

Penolakan dua kepala daerah atas kehadiran timnas Israel di final piala dunia sepak bola U-20 jelas memperlihatkan pusat dan daerah tidak solid,

Bagaimanapun juga, kepala daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, termasuk di bidang olahraga. Karena itu, olahraga dan politik tidak boleh dicampuradukkan. Sikap ini bisa menjadikan kita menjadi bangsa bak ”katak dalam tempurung”.

Indonesia tidak boleh seperti ini terus-menerus. Apa pun, kita hidup di tengah pergaulan bangsa-bangsa dunia yang dinamis dan terus berubah.

Perjuangan membela bangsa Palestina biarlah menjadi tugas diplomasi pemerintah. Jangan merugikan kepentingan kita yang lain. Toh, di berbagai event politik dunia, Indonesia selalu konsisten dan tak pernah kendur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

Olahraga, seni, budaya, bisnis, dan teknologi memiliki wilayah tersendiri, tidak boleh dicampuradukkan dengan politik praktis yang mengatasnamakan konstitusi ataupun ideologi.

Kita harus menjadi bangsa yang terbuka, yang senantiasa memberi kontribusi positif bagi perkembangan dan perdamaian dunia, tanpa mengorbankan ideologi dan jati diri bangsa.

Budi Sartono SoetiardjoCilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung