Masalah DKI Jakarta tidak hanya mengatasi banjir dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Membaca di Kompas (Minggu, 5/2/2023) tentang kemiskinan ekstrem di Jakarta, inilah problematika lain yang tak kalah penting.
Oleh
Arifin Pasaribu
·3 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
Anak-anak bermain di kawasan perkampungan nelayan padat penduduk Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2022). KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK) 17-01-2023
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono—menjabat sejak 16 Oktober 2022—menulis di Kompas (Sabtu, 4/2/2023) bahwa semua orang merindukan Jakarta yang ramah, informatif, dan menjadi ruang hidup yang terbuka untuk segala kebaikan.
Harapan semua orang, siapa pun dia, apa pun latar belakangnya, bisa dengan aman dan damai tinggal di Jakarta. Sama-sama bisa menggapai mimpi untuk memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Sebagai pemangku jabatan Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi mengulas visi dan langkah konkret untuk memajukan Jakarta.
Pertama, Pemprov DKI mengupayakan terobosan emisi rendah karbon. Kota yang nyaman dan sehat tentunya harus sejuk, teduh, hijau, dan rendah polusi (green city).
Kedua, guna menunjang keberlangsungan hidup, termasuk ranah ekonomi yang mendasari bidang-bidang lain, infrastruktur menjadi obyek penting. Pemprov DKI membenahi dan terus meningkatkan infrastruktur, juga memastikan lingkungan yang bersih.
Penjabat Gubernur juga mengatakan terbuka terhadap kritik dan saran demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dengan dana APBN Rp 83 triliun, saya sebagai warga Jakarta berharap semua agenda bisa terwujud.
Saya melihat kerja nyata Penjabat Gubernur yang telah mengeruk sungai agar bebas endapan. Termasuk upaya mengoptimalkan sodetan yang mengalirkan air melalui kanal-kanal menuju Kanal Banjir Timur.
Namun, di sisi lain, masalah DKI Jakarta tidak hanya mengatasi banjir dan bagaimana mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Membaca berita di Kompas (Minggu, 5/2/2023), tentang kemiskinan ekstrem di Jakarta, inilah problematika lain yang tidak kalah penting.
Kehidupan di Ibu Kota kian berat, seperti dirasakan Arif (49), nelayan di Kampung Apung, Penjaringan, Jakarta Utara. Pendapatannya kurang dari Rp 300.000 per bulan dan baru sekali menerima bantuan sosial tahun 2020, saat pandemi Covid-19.
Warga Kampung Apung lainnya, Indah (50), juga tidak pernah menerima bantuan langsung tunai (BLT).
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, ada 0,89 persen kemiskinan ekstrem di DKI pada Maret 2022. Dibandingkan Maret 2021, dengan kemiskinan ekstrem 0,60 persen, berarti terjadi kenaikan hingga 0,29 persen.
Sungguh ini menjadi tugas berat Heru Budi Hartono. Semoga harapan semua pihak menjadikan Jakarta sebagai kota bijak, cerdas, dan manusiawi bisa terwujud.
Arifin PasaribuKompleks PTHII, Kelapa Gading Timur, Jakarta 14240
Sekolah Vokasi
Bersama ini, saya ingin menyampaikan pendapat kepada Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Saya alumnus STM Pembangunan Temanggung Jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Saya lulus tahun 1985 dengan program pendidikan empat tahun sebagai lulusan ke-8. Tahun 1990 (lulusan ke-13) ada pengembangan jurusan baru, yaitu Agronomi. Selanjutnya ada penambahan jurusan Kimia Analis. Nama sekolah kami sekarang SMK Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah.
Lulusan SMK dengan pendidikan empat tahun tak membuat kami rugi waktu. Bahkan kami merasa siap mental dan fisik untuk terjun ke dunia industri. Masyarakat pun menerima SMK empat tahun ini, bahkan sekolah kami terpaksa menolak sebagian pendaftar karena kuota sudah terpenuhi.
Ironisnya, saat ini ada keputusan yang ambigu. Jurusan Teknologi Pangan dan Agronomi (sekarang Agro Industri) menjadi SMK dengan masa pendidikan tiga tahun. Namun, Jurusan Kimia Analis tetap empat tahun.
Sebagai Ketua Alumni SMK Negeri 1 (STM Pembangunan) Temanggung, kami pernah menyampaikan keberatan saat dinas pendidikan pusat menyosialisasikan melalui Zoom.
Kami berharap lama pendidikan tetap empat tahun, apalagi calon siswa dan orangtuanya tidak berkeberatan. Para lulusan pun merasa lebih siap karena ada program kerja praktik.
Dinas pendidikan menjelaskan berbagai teori tentang spektrum dengan bahasa mahatinggi, tidak terjangkau oleh kenyataan bahwa lulusan SMK dipersiapkan menjadi tenaga terampil siap kerja.
Sebagai ketua alumni dan dosen, saya merasakan bahwa Merdeka Belajar bukan berarti Merdeka Berpendapat. Sebaiknya hindari kalimat pokok-e dan menyuruh kami manut.
