Reformasi Saudi

Reformasi terus berlangsung di Arab Saudi. Masyarakat merespon positif gerak perubahan tersebut yang terlihat dari indeks kebahagiaan warga Saudi yang cukup tinggi. Sampai kapan reformasi Saudi ini akan terus bergerak?

HERYUNANTO

Ilustrasi

Banyak yang bertanya mengenai apa dan bagaimana dasar, rationale, serta arah reformasi Arab Saudi.

Banyak pula yang merespons, baik positif maupun negatif, proses reformasi yang sedang berlangsung di negara terbesar di kawasan Teluk Arab ini.

Bagi yang kontra, mereka menganggap proses reformasi tersebut salah arah, tidak akan langgeng, menodai nilai-nilai keislaman, serta bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Akan tetapi, bagi kelompok yang pro, mereka akan memandang proses reformasi yang berlangsung saat ini sudah on the right track menuju ”Saudi baru”.

Saya termasuk kelompok yang mengapresiasi dan menyambut positif proses reformasi sosial-ekonomi yang diprakarsai oleh Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) karena sejumlah alasan mendasar.

Pertama, Saudi memiliki potensi sumber daya alam (SDA) melimpah dan warisan pusaka budaya yang kaya, tetapi selama ini tidak dikelola dengan baik dan bahkan cenderung diabaikan pemerintah sebelumnya.

Kedua, Arab Saudi juga memiliki sumber daya manusia (SDM) potensial dan melimpah, termasuk kalangan cendekia, perempuan, dan pemuda (misalnya ribuan alumnus program beasiswa King Abdullah Scholarship Program yang belajar di berbagai kampus mancanegara), tetapi lagi-lagi, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk ikut membangun dan memajukan negara-kerajaan ini.

Tak dioptimalkannya potensi SDA dan SDM itu karena selama ini, khususnya sejak awal 1980-an, arah dan kebijakan Pemerintah Saudi bisa dikatakan terlalu berorientasi agama dan didominasi perspektif militansi-konservatisme Islam.

Baca juga : Perempuan Arab Saudi Menuju Luar Angkasa

Baca juga : Perempuan Arab Saudi dan Iran, Peta Sejarah yang Berlawanan

Perspektif militansi-konservatisme Islam ini dalam banyak hal anti-kemajuan, kemodernan, dan progresivisme sehingga bidang-bidang di luar agama, seperti ekonomi, bisnis, sains, teknologi, budaya, dan pendidikan, hampir tidak terjamah, apalagi dikembangkan.

Pemerintah sibuk mengurusi masalah keagamaan serta fokus merawat eksistensi Islam Wahabi atau lebih tepatnya Islam Hanbali yang menjadi mazhab resmi negara. Mereka tidak terlalu memedulikan masalah perekonomian karena sudah dimanjakan oleh berkah ”emas hitam” (minyak).

Krisis minyak

Keadaan mulai berubah ketika terjadi krisis minyak, yakni anjloknya harga minyak di pasar global hingga 70 persen, khususnya antara tahun 2014 dan 2016, yang menurut Rob Davies dipicu oleh percekcokan antara Arab Saudi dan Iran mengenai pemangkasan produksi minyak.

Para pengamat minyak dari Bank Dunia, seperti Marc Stocker, John Baffes, dan Dana Vorisek, menganggap anjloknya harga minyak kala itu yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Tak pelak, anjloknya harga minyak tersebut memengaruhi sektor-sektor lain: ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan lainnya. Krisis minyak juga memengaruhi budget pemerintah karena 80 persen pendapatan negara dihasilkan dari minyak. Menurut Bank Dunia, rendahnya harga minyak menyebabkan defisit anggaran negara Saudi hingga 118 miliar dollar AS (sekitar 16 persen dari PDB) pada 2016 dan 97 miliar dollar AS pada 2017.

AFP/FAYEZ NURELDINE

Ola Flimban (kiri) dan Ghada Ahmad (kanan) tengah bekerja di bengkel milik perusahaan Petromin Express di Jeddah City, Arab Saudi, Kamis (26/5/2022). Ola dan Ghada adalah dua dari beberapa pekerja perempuan kini memiliki cukup kebebasan untuk bekerja di bengkel, sebagai montir, sebuah hal yang dulu hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)

Krisis minyak tersebut kemudian mendorong pemerintah memutar otak agar kondisi perekonomian tidak semakin memburuk. Untuk menanggulangi masalah ini, beberapa program dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti meminjam uang dari lembaga donor internasional (seperti IMF), memangkas anggaran atau budget pengeluaran untuk beberapa sektor (misalnya pertahanan, pelayanan publik, dan subsidi minyak), menaikkan harga air dan listrik, menerapkan pajak pertambahan nilai (value-added tax) untuk semua barang dan jasa, dari 5 persen menjadi 15 persen sejak 2020, serta menangkap para koruptor dan meminta mereka mengembalikan uang korupsi ke kas negara.

Visi Saudi 2030

Dari sekian program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang paling fenomenal adalah apa yang disebut dengan Visi Saudi 2030 (ru’yah al-su’udiyah) yang dicanangkan tahun 2016.

Visi 2030 adalah sebuah agenda nasional dan kerangka strategis reformasi sosial-ekonomi yang masif, ekstensif, dan ambisius yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian negara pada minyak (dan gas), memperluas sumber-sumber ekonomi, serta mengembangkan dan memajukan bidang-bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan turisme.

Sejak awal Visi 2030 tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial-budaya. Hal ini disebabkan masalah ekonomi dan sosial-budaya itu, ibarat organ tubuh, saling bertautan satu sama lain sehingga perubahan di satu sektor akan memengaruhi sektor lainnya.

Pula, Visi 2030 mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memaksimalkan potensi SDM dan SDA Saudi yang selama ini terbengkalai dan hampir tak tersentuh karena mereka sibuk mengurusi masalah keislaman, ritual keagamaan, dan ”moralitas publik” rakyatnya.

Sejak peluncuran Visi 2030, dengan dukungan dana dari Saudi Public Investment Fund dan sejumlah donor internasional, pemerintah langsung tancap gas mereformasi semua sektor dari ekonomi dan bisnis hingga sosial dan budaya (termasuk pendidikan, turisme, keagamaan, dan lainnya). Miliaran dollar AS pun digelontorkan untuk menginisiasi berbagai mega/gigaproyek di berbagai bidang.

Sejak awal Visi 2030 tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial-budaya.

Di antara proyek-proyek raksasa tersebut adalah NEOM, sebuah kota cerdas futuristik berbasis teknologi canggih seluas 26,5 kilometer persegi di kawasan Tabuk. Juga Red Sea Project, sebuah proyek untuk menyulap kawasan lebih dari 28 kilometer persegi di sekitar Laut Merah, termasuk 90 pulau, menjadi destinasi turisme internasional.

Kemudian, Green Riyadh, sebuah proyek penghijauan dengan menanam sekitar 7,5 juta pohon guna mentransformasi padang pasir Riyadh menjadi kawasan hijau yang ramah lingkungan. Lalu, Saudi Green Initiative, sebuah inisiatif untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara berbasis clean energy.

Berikutnya, Al-Ula Project, sebuah proyek penggalian situs- situs arkeologis dan sejarah serta untuk menjadikan kawasan Al-Ula di Saudi utara sebagai salah satu pusat arkeologi dunia dan destinasi turisme warisan. Dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, pemerintah juga membangun sejumlah kebun binatang yang bertujuan, antara lain, untuk mengonservasi berbagai hewan langka yang nyaris punah, menyulap padang gurun menjadi lahan pertanian, serta menghidupkan kembali berbagai dunia hiburan dan rekreasi (termasuk membuka gedung-gedung bioskop) yang selama hampir 40 tahun ”mati suri” karena dilarang oleh kelompok Islam militan-konservatif yang mengontrol kebijakan kebudayaan dan keagamaan pemerintah.

AP PHOTO/AMR NABIL

Beberapa orang anggota militer Arab Saudi mengambil gambar dua generasi Kerajaan Arab Saudi, yaitu Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (Kiri) dan Raja Salman, yang tertera di sebuah layar raksasa di sudut Kota Mekkah, Arab Saudi, 3 Juli 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi negara ini dan membahas beberapa persoalan, mulai dari isu minyak, keamanan regional hingga kemungkinan penjualan senjata ofensif kembali milik AS ke Arab Saudi. (AP Photo/Amr Nabil, File)

Reformasi pendidikan dan keagamaan

Bukan hanya itu saja, pemerintah juga mereformasi dunia pendidikan. Berbagai konten, buku ajar, dan kurikulum yang bernuansa militan, kebencian, rasisme, dan etnosentrisme ditarik dari peredaran, diganti dengan yang berhaluan moderat-toleran dan berorientasi pada spirit kemajuan, kemajemukan, dan kebersamaan.

Guru-guru dan pengelola sekolah yang dipandang radikal-intoleran diberhentikan atau di-training dan ”di-install” ulang pola pikir dan perilaku mereka.

Dunia keagamaan (keislaman) juga tidak luput dari reformasi. Bisa dikatakan, dalam konteks Arab Saudi, agama menjadi salah satu faktor terbesar dan terberat yang menjadi ”batu sandungan” dan pengganjal agenda reformasi.

Menyadari akan hal ini, pemerintah kemudian ”menertibkan” segala aturan, diskursus, dan praktik keislaman yang tidak bersahabat dan mendukung kemajuan dan reformasi sosial-ekonomi. Lembaga-lembaga keislaman yang berorientasi militan-radikal, termasuk lembaga Polisi Syariat, dibekukan.

Para penceramah dan khatib yang suka menebar hate speech, anti-reformasi dan kemajuan, dan berpotensi menyulut perpecahan, ”dirumahkan”.

Institusi-institusi sosial-keislaman (termasuk lembaga ulama Council of Senior Scholars atau hai’ah kibar al-ulama, Shuro Council, dan masjid) yang semula dipenuhi sarjana dan tokoh Islam militan-konservatif diganti dengan yang berhaluan dan berwawasan moderat, toleran, dan progresif, serta mendukung kebijakan dan program-program reformasi pemerintah.

Lebih lanjut, pemerintah juga meningkatkan peran kaum perempuan dan pemuda di ruang/sektor publik yang sebelumnya diabaikan.

Peran perempuan dan pemuda

Lebih lanjut, pemerintah juga meningkatkan peran kaum perempuan dan pemuda di ruang/sektor publik yang sebelumnya diabaikan. Sekitar 42,36 persen populasi Saudi adalah perempuan, dan sekitar 65 persen berusia 15-50 tahun.

Kini, baik perempuan maupun generasi muda banyak menempati pekerjaan sektor publik dan bahkan menduduki pos-pos penting, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, seperti perusahaan, media, dan sekolah.

Sebelumnya, khususnya sejak 1980-an, perempuan hanya boleh bekerja sebagai guru atau perawat (untuk perempuan). Namun, sekarang, hampir tidak ada sektor pekerjaan, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan, yang tidak ada kaum perempuan.

Emansipasi perempuan betul-betul terjadi di semua lini, dan bahkan 30 persen anggota Shuro Council, yang bertugas memberi nasihat berbagai kebijakan publik pemerintah dan kerajaan, juga perempuan.

Respons masyarakat

Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan dan reformasi di Saudi? Tentu saja di mana-mana selalu ada pro-kontra, tetapi saya amati secara umum masyarakat Saudi menyambut gembira dan positif terhadap proses reformasi dan perubahan yang terjadi di negaranya.

Siapa yang tidak senang, perempuan yang sebelumnya tidak bisa dan tidak boleh bekerja di luar rumah kini bisa bekerja sehingga bisa turut membantu ekonomi keluarga. Banyaknya proyek pembangunan artinya terbuka lebar kesempatan bagi warga, khususnya pemuda/i, untuk mendapatkan pekerjaan.

Masyarakat juga bisa dengan leluasa mengekspresikan hobi dan kesukaan seni-budaya mereka di ruang publik (misalnya menikmati hiburan, pertunjukan seni, atau gaya berbusana) tanpa rasa takut dibayang-bayangi oleh Polisi Syariat.

Positifnya respons masyarakat juga bisa dilihat dari indeks kebahagiaan warga Saudi yang cukup tinggi. Indeks tersebut dikeluarkan oleh United Nations Sustainable Development Solutions Networks yang setiap tahun merilis World Happiness Report. Apakah reformasi ini bisa langgeng? Hanya waktu yang akan menjawab.

Sumanto Al Qurtuby Pendiri Nusantara Institute dan Pengajar King Fahd University of Petroleum & Minerals

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Sumanto Al Qurtuby