Pemerintah perlu memiliki strategi dan kebijakan baru perberasan di tengah upaya menjaga harga di tingkat petani, konsumen, dan stok pangan.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Buruh tani mencari sisa-sisa bulir padi yang masih terbawa jerami setelah dirontokkan saat panen di Wonorejo, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, 1 Maret 2023.
Menjelang puncak panen raya padi di beberapa tempat yang dipantau Kompas, harga gabah menguntungkan petani (Kompas, 14/3/2023). Gabah petani menjadi rebutan antara pengusaha penggilingan beras skala besar dan Bulog serta penggilingan padi kecil.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Badan Pangan Nasional segera menetapkan harga pembelian gabah kering panen oleh Bulog. Tujuannya untuk mencegah harga jatuh di tingkat petani (Kompas, 12/3/2023).
Kebijakan beras pemerintah selama ini adalah menjaga produktivitas tanaman padi tetap tinggi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat nasional. Pemerintah memberikan insentif bagi petani dengan subsidi harga pupuk dan pestisida, membuat irigasi, dan menjaga harga gabah di tingkat petani. Menjaga harga gabah, selain untuk memberi insentif petani berproduksi, sekaligus menjaga harga tetap terjangkau konsumen, terutama kelas pekerja.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Penebas padi, Jumangin, memantau kerja buruh borongan yang sedang memanen padi, di Desa Pelem Gadung, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah, pada musim panen raya 1 Maret 2023.
Kita menghadapi persoalan sama saat tiba musim panen raya pada beberapa tahun terakhir. Petani mengeluh harga gabah jatuh, sementara Bulog kesulitan mendapatkan beras karena tidak mampu bersaing harga dengan penggilingan atau pedagang beras.
Kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sangat bertumpu pada ketersediaan beras sebagai sumber karbohidrat, padahal Indonesia kaya dengan berbagai sumber karbohidrat. Kebijakan ini perlu ditinjau kembali untuk ketahanan pangan yang lebih baik di tengah perubahan iklim, kesehatan penduduk, dan kesejahteraan petani.
Perhatian Presiden Jokowi pada keseimbangan produksi, konsumsi, harga yang diterima petani dan konsumen, serta cadangan pangan nasional dicerminkan dari hadirnya Badan Pangan Nasional. Presiden memerintahkan badan tersebut membuat strategi harga sehingga memiliki dasar kebijakan pangan, terutama beras.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pekerja menjemur gabah sebelum digiling di Desa Kramat, Dempet, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 3 Maret 2023.
Hasil temuan Kompas memperlihatkan masuknya investasi penggilingan besar menyerap gabah petani dan mendongkrak harga tingkat petani. Namun, harga di tingkat konsumen tetap perlu dijaga agar tetap terjangkau dan tidak memicu inflasi.
Dalam mengatur harga, pemerintah dapat mengatur ketat produksi dan distribusi gabah/beras atau membebaskannya sama sekali. Pilihan kebijakan lain adalah mengendalikan produksi dan distribusi, mengingat proses produksi padi disubsidi pemerintah sehingga seharusnya tak diperjualbelikan bebas.
Salah satu alternatif kebijakan adalah menata ulang tata niaga beras, antara lain, dengan menetapkan kuota produksi yang wajib dijual kepada Bulog yang wajib membeli dengan harga kompetitif. Peran menjaga stok pangan beras dapat dilakukan bersama pemerintah daerah dan BUMN pangan.
Selanjutnya, tugas Bulog menyediakan beras untuk masyarakat yang tidak mampu membeli dengan harga pasar dan sebagai cadangan beras pemerintah.
