Memberantas dan Mencegah Korupsi Lewat Transformasi Digital

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah digiring menuju ruang ekspos saat menjadi tersangka dugaan korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Mahadata (big data) dan transformasi digital dapat mendukung pencegahan korupsi. Teknologi digitalisasi yang berupa data raksasa itu, dapat menelusuri dan menjelaskan rekam jejak atau jejak digital dari semua aktivitas manusia maupun organisasi.

Dalam berbagai diskusi, Menteri Koordinator Bidang Luhut Binsar Pandjaitan, telah berulang kali menyampaikan bahwa korupsi dan kejahatan dapat dicegah melalui teknologi digital dan mahadata.

Kemana Korupsi Merambah?

Menurut Bank Dunia (2007), korupsi merupakan manifestasi tata kelola (governance) yang lemah pada pemerintahan, yang mengandung tindakan melawan hukum, dengan penyalahgunaan kepercayaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi untuk kekayaan pribadi tersebut dapat berupa aset moneter, seperti penyuapan atau uang terima kasih (kickbacks) atas kontrak publik, maupun non-moneter seperti nepotisme atau perlindungan atas kegiatan kejahatan seperti seperti gaya preman tetapi berpakaian publik.

Korupsi sering terjadi di negara-negara yang memiliki sistem dan struktur pemerintahan yang tidak transparan sehingga para pemimpin dapat dengan mudah mengambil uang negara atau menyalahgunakan aset negara, untuk kepentingan pribadi atau disia-siakan karena keserakahan (Blundo, Olivier, de Sardan, 2006). Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang masih menjadi momok di Indonesia.

Hal ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi dan penanganan kemiskinan, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menggoncangkan stabilitas sosial dari masyarakat, dan mencipta ketakutan pada para investor (Campos dan Pradhan, 2007).

Ulasan di sini akan membahas bagaimana teknologi data raksasa dan transformasi digital membantu membasmi dan mencegah korupsi di Indonesia.

Teknologi digitalisasi dalam bentuk mahadata dan transformasi digital (Marr, 2019) dapat menelusuri ulang aktivitas yang pernah terjadi sehingga dapat diperoleh gambaran tentang identitas siapa saja yang terlibat, serta bentuk transaksinya. Kapabilitas teknologi digital dengan produknya data raksasa big data dapat menampung segala macam sumber peristiwa dan angka kuantitatif, baik berupa informasi sistematis, tanpa struktur atau masih ruwet, namun dapat dikonstruksi inter relasinya dengan teknologi inteligen digital, atau web dan cloud, sehingga dapat dianalisis untuk memberi makna (McKinsey Global, 2011).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society, Lukas (kiri) dan akademisi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman menjadi pembicara dalam webinar yang diadakan oleh Kompas.id di Telkomsel Smart Office, Telkom Hub, Jakarta, Selasa (6/372023). Webinar yang dipandu oleh Wakil Redaktur Pelaksana Kompas, A Tomy Trinugrohi (kanan) ini bertajuk 'Digitalisasi, Artificial Intelligence, dan Masa Depan Manusia'.

Namun diakui juga, di lain pihak, bahwa teknologi data raksasa tidak melindungi privasi atau kehidupan pribadi orang, atau security (keamanan) orang, dan dapat berefek terhadap hidup orang seperti yang dikenal dengan serangan siber atau cyber intelligence (Kim, Trimi, Chung, 2014).

Melalui data berstruktur (structured data) atau data yang dalam bentuk excel atau data tidak berstruktur (unstructured data) seperti data transaksi, video, photo dan lain-lain, maka data transaksi setiap orang dapat ditelusuri lewat jejak digital dan data. Produk digitalisasi seperti aplikasi perilaku korupsi, dapat mendeteksi dan dilacak aktivitas pat-guli-pat-nya. Sehingga, bagi mereka yang menyadari kehebatan digitalisasi dan big data maka segala sesuatu dapat transparan sehingga KPK tak perlu turun gunung dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menurut Vrana dan Singh (2021), digitalisasi merupakan revolusi teknologi dan komunikasi yang mengubah “things” (apapun bercirikan fisik, manusia atau barang) menjadi produk digital yang bermakna sehingga apapun dapat diintegrasikan dalam proses dan fungsionalitas (seperti tas uang pindah tangan), atau fenomena perilaku manusia dengan sekitarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sejumlah peserta penyandang difabel mengikuti pelatihan penguasaan teknik-teknik komputasi dan aplikasi Microsoft dalam acara Karya tanpa Batas di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Sebagai ilustrasi, dengan maha data,polisi modern dengan cyber intelligence dapat mengetahui dimana posisi Anda, aktvitas Anda seperti nongkrong di mal, bertransaksi di bank, atau menyerahkan tas dengan miliaran rupiah. Melalui mahadata, mudah melacak di mana Anda berada, seperti di Jakarta atau Medan atau Makasar atau dibelahan bumi lainnya. Kamera pemantau dan kamera lalu lintas akan menghasilkan data yang lengkap.

Penggunaan analisis data transaksi seseorang atau organisasi telah lama digunakan di berbagai negara seperti USA, Inggris, Cina, dan negara lainnya untuk mengurangi tingkat kejahatan seperti kriminal dan korupsi. Semua itu merupakan sumber informasi atau data digital atau rekam digital yang didukung penggunaan teknologi data raksasa.

Baca juga: Liputan Masa Depan Manusia

Mahadata atau data raksasa lebih banyak mengetahui tentang kita, termasuk aktivitas, transaksi, kekayaan, atau data pribadi (Marr, 2019). Kekuatan mahadata juga diyakini melebihi dari jaringan media sosial. Pengaruhnya membentang hampir di semua aspek kehidupan modern, mulai dari perawatan kesehatan hingga eksplorasi ruang angkasa (space exploration), bahkan hingga pemilihan umum yang kita lakukan secara berkala.

Menurut penelitian Nwozor DKK (2022), penerapan digitalisasi pada institusi publik mampu meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memberi layanan publik lebih tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping, tentu saja meningkatkan kapasitas menelusuri kebocoran atau praktek korupsi pada interaksi oknum pemerintah dan masyarakat.

FAKHRI FADLURROHMAN

Petugas keamanan mencetak nomor antre untuk pengguna yang telah mendaftar secara daring di Puskesmas Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (21/10/2022). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan pendaftaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mempermudah pelayanan.

Digitalisasi sistem pemerintahan dapat pula menciptakan upward transparency (pejabat eselon atas mengawasi eselon bawah), serta downward transparency (sebaliknya, eselon bawah dapat mengetahui eselon atas), dan juga horizontal transparency di mana layanan publik selalu siap menjangkau pintu rumah masyarakat tanpa tebang-pilih. Dengan kata lain, pencegahan korupsi tidak merupakan kegiatan defensif, tetapi proaktif dari semua pihak.

Untuk memulai, transformasi digital dapat untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas. Ini akan membuat semua proses pemerintahan lebih terbuka dan mudah dipantau oleh publik. Selain itu, data yang tersedia secara daring akan memudahkan warga untuk melaporkan segala macam pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Transformasi digital juga dapat mendigitalisasi semua dokumen pemerintahan sehingga tidak ada lagi ruang untuk manipulasi data atau penyalahgunaan informasi.

Korupsi telah pula menjadi masalah yng belum terselesaikan di negara-negara di dunia walau telah upaya memeranginya. Kini, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius atas seruan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan agar institusi pemerintahan pusat dan daerah memanfaatkan transformasi digital dan teknologi big data untuk efektivitas layanan publik, serta pemberantasan dan pencegahan korupsi, dengan mentransformasi sistem administrasi publik menjadi transparan.

Manerep Pasaribu adalah, dosen Pascasarjana PPIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dan anggota Indonesia Management Strategic Society (ISMS).

email: [e-mail]

ISTIMEWA

Manerep Pasaribu