Kerja Keras APBN untuk Rakyat

Tahun 2022 bukanlah tahun mudah, tetapi Indonesia bisa bertahan dari guncangan hebat akibat ketidakstabilan ekonomi. APBN bekerja sebagai penahan guncangan ekonomi, juga memberi perlindungan sosial pada penduduk miskin.

HERYUNANTO

Ilustrasi

Kami terpaksa harus mengganti moda kendaraan untuk keperluan sehari-hari dari mobil jadi sepeda.

Demikian cerita salah seorang sahabat yang tinggal di Jerman, pertengahan 2022. Sahabat saya tidak sendirian. Beberapa keluarga lain di sekitarnya juga mengalami hal yang sama.

Berbeda dengan demam bersepeda yang melanda masyarakat Indonesia, hal ini karena tingginya harga BBM di Jerman yang salah satu penyebabnya adalah invasi Rusia ke Ukraina sehingga harga minyak mentah di Eropa sempat meroket dari 99 dollar AS menjadi 129 dollar AS per barel. Ini tak terlalu dirasakan masyarakat Indonesia.

Perlindungan sosial

Sepanjang 2022, Pemerintah Indonesia memberikan subsidi dan kompensasi energi Rp 551,2 triliun, sebuah jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp 188,3 triliun.

Subsidi ini digunakan sepenuhnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi sehingga kenaikan harga BBM jauh lebih rendah dari kenaikan harga energi di banyak negara. Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai kenaikan 71 persen tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat jika tak diberikan subsidi. Di sinilah fungsi APBN bekerja sebagai penahan guncangan jika terjadi ketakstabilan ekonomi.

Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai kenaikan 71 persen tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat jika tak diberikan subsidi.

Kenaikan harga komoditas sepanjang 2022 tak hanya terjadi pada minyak, tapi juga gas alam, batubara, gandum, kedelai, minyak kelapa mentah, dan lain-lain. Ketidakstabilan harga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara, disertai kenaikan suku bunga di negara itu.

Kenaikan inflasi di AS dan Inggris bahkan yang terburuk sepanjang 40 tahun terakhir. Ini semua berpotensi memicu resesi global. Untuk itulah pada 2022 APBN kembali ”beraksi” dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Perlindungan sosial ini bagaikan tameng bagi masyarakat untuk menahan gejolak ekonomi dunia. Pada 2022 pemerintah menyalurkan dana perlindungan sosial Rp 461,6 triliun guna menjaga daya beli. Anggaran ini digunakan, antara lain, untuk Program Keluarga Harapan Rp 28,7 triliun bagi 10 juta keluarga.

Selain itu, Kartu Sembako Rp 44,1 triliun untuk 18,8 juta keluarga, bantuan langsung tunai desa Rp 26,9 triliun untuk 7,5 juta keluarga, subsidi listrik Rp 56,2 triliun untuk 38,9 juta pelanggan, subsidi BBM Rp 15,2 triliun sebanyak 16,5 juta kiloliter, dan lain-lain. Sungguh nikmat tiada tara bagi para masyarakat miskin dan tak mampu yang menerima perlindungan sosial.

Skema Kebijakan Perlindungan Sosial Infografik

Mereka dapat bertahan karena APBN bekerja keras untuk bisa mewujudkan amanat konstitusi kita yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk itu, pemerintah juga melakukan penciptaan lapangan kerja serta memberikan dukungan bagi UMKM dan badan usaha melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Dana untuk PC-PEN 2022 sebesar Rp 396,7 triliun, turun drastis dari Rp 655,1 triliun pada 2021. Pembelanjaan PC-PEN yang sesuai kondisi ini menunjukkan pemerintah tak ugal- ugalan dalam melakukan belanja negara. Walau penerimaan negara meningkat sebagai dampak naiknya harga komoditas dunia, belanja negara tetap produktif dan sesuai kebutuhan.

Disiplin anggaran ini menyebabkan defisit 2022 lebih kecil dari perkiraan semula Rp 840,2 triliun (4,5 persen PDB) menjadi Rp 464,3 triliun (2,38 persen PDB). Pencapaian defisit di bawah 3 persen PDB ini bahkan lebih cepat satu tahun dari yang diamanatkan UU No 2/2020.

Pencapaian defisit di bawah 3 persen PDB ini bahkan lebih cepat satu tahun dari yang diamanatkan UU No 2/2020.

Pemulihan ekonomi

Melalui program PC-PEN dan dengan kian terkendalinya pandemi, ekonomi di berbagai sektor mulai bangkit lagi. Sektor yang paling terpuruk selama pandemi, seperti transportasi yang turun 15 persen serta akomodasi dan makanan minuman yang turun 10,3 persen, sudah mulai tumbuh positif. Pada 2022, transportasi tumbuh 21 persen; akomodasi dan makanan minuman 11,3 persen.

Secara regional, terlihat semua daerah mengalami pemulihan ekonomi. Termasuk Bali dan Nusa Tenggara, yang kini tumbuh 6,69 persen, sejalan dengan pelonggaran mobilitas dan kebangkitan pariwisata. Selain Bali dan Nusa Tenggara, wilayah Sulawesi, Jawa, serta Maluku dan Papua juga tumbuh di atas perekonomian nasional.

Peningkatan kegiatan ekonomi di daerah juga terlihat dari aktivitas ekonomi daerah yang melonjak sangat tinggi. Ini tecermin pada penerimaan pemerintah daerah dari pajak daerah berupa pajak hiburan naik 212 persen, penerimaan pajak restoran naik 40 persen, penerimaan pajak hotel naik 89 persen, dan retribusi parkir naik 34,9 persen. Data ini menunjukkan kegiatan masyarakat di daerah sudah semakin tinggi dan diharapkan berlanjut sebagai bagian pemulihan ekonomi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Perkampungan padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada 2023 menurun di kisaran 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3-6,0 persen, dan perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378.

Melalui APBN 2022, masyarakat juga diberikan kenikmatan yang langsung terasa manfaatnya berupa, antara lain, pembangunan jembatan 24.393,3 meter, pembangunan jalan baru 609,2 km, beserta pemeliharaan jalan 47.580,2 km dan penambahan jalan tol 11,9 km.

Pembiayaan investasi juga diberikan ke beberapa BUMN yang mendukung sektor prioritas nasional dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti infrastruktur, energi, dan transportasi. Dikucurkan dana ke BUMN yang memiliki misi pembangunan agar bisa menyelesaikan proyek strategis nasional.

Suntikan dana diberikan, antara lain, pada Hutama Karya, Adhi Karya, dan Waskita Karya untuk sektor infrastruktur; PT KAI dan Garuda Indonesia untuk sektor transportasi; serta PLN untuk sektor energi. Melalui APBN, maskapai kebanggaan Garuda dapat kembali terbang menjelajah angkasa Nusantara dan mancanegara.

Tahun 2022 bukanlah tahun mudah, tetapi Indonesia bisa bertahan dari guncangan hebat akibat ketidakstabilan ekonomi. Tahun 2023 tak lebih mudah, tetapi bermodalkan kinerja APBN 2022 yang sangat baik, pemerintah optimistis bisa melanjutkan pemulihan ekonomi.

Tahun 2022 bukanlah tahun mudah, tetapi Indonesia bisa bertahan dari guncangan hebat akibat ketidakstabilan ekonomi.

Namun, pemerintah juga waspada dalam menghadapi ketidakpastian global, terutama dari adanya normalisasi kebijakan moneter The Fed yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan konflik Rusia-Ukraina yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan energi dunia.

Dengan kondisi tersebut, anggaran pemerintah senantiasa antisipatif terhadap ketidakpastian. APBN juga tetap dijaga dengan tata kelola yang baik agar terhindar dari praktik korupsi. APBN adalah alat yang digunakan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap rupiahnya tak boleh dikhianati, setiap rupiah harus bisa dinikmati oleh rakyat.

Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak