Tempat Duduk KA Ekonomi

Ada baikya jika pejabat PT KAI sekali-sekali naik kereta api ekonomi jarak jauh, seperti KA Serayu jurusan Pasar Senen-Purwokerto atau KA Kahuripan jurusan Kiara Condong Bandung-Kediri. Akan terasa lelahnya.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pekerja mengecat bagian dalam ruangan gerbong kereta di Balai Yasa Surabaya Gubeng Jelang angkutan Lebaran 2022 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Untuk mendukung program angkutan lebaran 2022 Balai Yasa Surabaya Gubeng mempercepat perbaikan 75 kereta. Saat ini terdapat 20 kereta yang sudah dalam tahap finishing dengan target selesai pada 18 April 2022. Sejak Januari Bali Yasa melakukan peraikan rata-rata 50 kereta perbulan. Kompas/Bahana Patria Gupta (BAH)

Saya adalah salah satu pengguna jasa kereta api. Secara berkala saya naik kereta api ekonomi lokal (komuter) dan antarkota. Fasilitas kereta api yang sejuk dan tepat waktu membuat perjalanan terasa nyaman.

Apabila dibandingkan dengan yang dulu, kereta api ekonomi sekarang juga lebih bagus, baik tampilan, layanan, maupun fasilitasnya. Namun, ada satu ketidaknyamanan yang sudah lama dikeluhkan para pengguna kereta api ekonomi, khususnya kereta jarak jauh atau antarkota. Masalah ada pada tempat duduk penumpang yang terlalu rendah dengan tinggi 25-30 cm.

Sangat melelahkan duduk di tempat duduk penumpang yang terlalu rendah, apalagi untuk perjalanan jarak jauh. Untuk itu, melalui rubrik Surat Kepada Redaksi ini, saya sebagai pengguna, memohon kiranya PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa mempertinggi tempat duduk penumpang menjadi berkisar 40-45 cm. Secara teknis sepertinya tidak sulit dan mudah dilakukan.

Ada baikya juga jika pejabat PT KAI sekali-sekali bersedia mencoba naik kereta api ekonomi jarak jauh, seperti KA Serayu jurusan Pasar Senen-Purwokerto atau kereta ekonomi Kahuripan jurusan Kiara Condong Bandung-Kediri Jawa Timur. Akan terasa lelahnya.

Kalau tidak salah, standar ketinggian tempat duduk/kursi adalah 40-50 cm. Bisa dibandingkan pula dengan banyak referensi lain.

Terima kasih saya ucapkan kepada Redaksi Harian Kompas yang telah berkenan memuat surat terbuka ini.

Budi Sartono Soetiardjo Cilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung

Masa Bakti

Suasana Kantor Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/12/2019). Kepala desa dan bendahara dari desa tersebut diduga melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1,15 miliar.

Berita para kepala desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (17/1/2023), terasa amat janggal. Mereka menuntut pemerintah/DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Teknologi informatika menuntut penyelesaian yang cepat dan mudah dalam segala hal. Misalnya menyimpan data dan menyebarkan informasi ke warga. Kemudahan yang didapat oleh kepala desa membuat ia bisa memanfaatkan waktunya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan komunikasi antarwarga.

Seorang kepala desa pada masa baktinya dituntut untuk mengenal dan menguasai semua ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus menerapkan kebijakan yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan positif bagi wilayahnya. Kepala desa wajib mengembangkan diri, termasuk menguasai teknologi informatika.

Sudah bukan eranya lagi pejabat publik dianggap sebagai jabatan politis yang notabene demi suara rakyat, kemudian mengabaikan kemampuan (skill and knowledge).

Masa jabatan 6 tahun sebaiknya dibatasi 5 tahun saja. Sebaliknya masa jabatan yang hanya 1-2 tahun terlalu singkat untuk dapat menunjukkan kinerja.

FX WibisonoJl Kumudasmoro Utara, Semarang 50148

Kok Ibu Begitu?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika menerima wawancara khusus Harian Kompas di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (9/1/2023). Ia memaparkan sejarah perjalanan panjang PDIP menjadi salah satu partai politik besar di Indonesia dan harapan-harapannya akan kepemimpinan nasional masa mendatang. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 9-1-2023

Saya terlebih dahulu memohon maaf kepada keluarga besar PDI-P sebelum melanjutkan surat terbuka ini.

Saya kok miris ya mengikuti pidato Ibu Ketua Umum dalam acara ulang tahun ke-50 partai terbesar baru-baru ini.

Seperti biasanya, Ibu Megawati kali ini juga bicara sinis dan melecehkan pihak lain. Di dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan menjadi presiden kalau tidak ada PDI-P.

Dulu Ibu Mega juga berulang-ulang mengatakan bahwa Pak Jokowi hanyalah sekadar petugas partai.

Saya hanya dapat menduga-duga apa yang mendasari semua itu. Mungkinkah Ibu Mantan Presiden kurang legawa sehingga tidak menghormati presidennya?

Apakah layak seorang kepala negara direndahkan seperti itu di depan publik? Alhamdulillah, Pak Jokowi sangat rendah hati dan cuma tersenyum mendengarnya.

Saya percaya partai apa pun dan calon yang diusungnya harus saling menguatkan dan menyumbangkan kelebihan masing-masing.

Janganlah Ibu terlalu jumawa. Saya yakin sebagian pemilih di luar PDI-P, pada Pemilu 2014 dan 2019 memilih Jokowi karena alasan figurnya, ketimbang partainya.

Begitu pula kini. Rakyat tetap mendukung Jokowi karena yakin pada kepribadian dan kehebatannya sebagai pemimpin. Banyak orang tak melihat dari mana ia berasal.

Saya yakin, walau dicalonkan partai lain, pemilih akan tetap mendukung Jokowi.

Renville AlmatsierJl KH Dewantara, Ciputat, Tangerang Selatan 15411