Kehadiran personel TNI perlu dilengkapi infrastruktur patroli laut dan udara seperti dermaga dan lapangan terbang perintis. Semakin lengkap dan banyak pos pemantauan di pulau-pulau terluar, akan memberikan rasa aman.
Oleh
Djoko Madurianto Sunarto
·4 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (kanan) dan Jenderal Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komando setelah upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022). Markas Besar TNI menggelar upacara serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono setelah acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sehari sebelumnya. Setelah prosesi upacara, kegiatan akan dilanjutkan dengan acara pisah sambut dan acara tradisi. Adryan Yoga Paramadwya (Z20) 20-12-2022
Selamat atas dilantiknya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru. Karena panglima baru berasal dari Angkatan Laut, perkenankan saya menyumbang pemikiran.
Berawal dari berita Kompas (6/10/2022) berjudul ”China Pacu Kekuatan Militer” yang menyebutkan bahwa China dalam 10 tahun terakhir telah memperbarui pasukan dengan membangun angkatan laut terbesar sekaligus mengembangkan persenjataan.
Angkatan Laut China menjadi terbesar dunia dalam hal jumlah kapal perang dan kapal selam, 777 unit. Empat negara di bawahnya adalah Rusia (603 unit), Korea Utara (492 unit), Amerika Serikat (490 unit), dan Kolombia (453 unit). Indonesia di urutan ke-10 dengan 282 unit.
Kekuatan China perlu menjadi pertimbangan karena China adalah salah satu negara yang banyak melakukan klaim teritorial di Samudra Pasifik. Situasi ini menyebabkan perlombaan senjata yang memicu perkembangan aliansi strategis baru dan membuat Asia Pasifik menjadi area panas. Korea Selatan, Jepang, China, dan Australia meningkatkan kekuatan angkatan lautnya demi mempertahankan supremasi di Pasifik.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengungkapkan bahwa Indonesia bakal memiliki kapal induk militer 2023. Saya sangat mendukung semua usaha untuk menjaga kedaulatan kemaritiman NKRI, tetapi ada baiknya kita mulai dari hal-hal yang paling mendasar: membangun kedaulatan dengan menempatkan personel TNI pada semua pulau terluar Indonesia dan pulau-pulau tak berpenghuni lainnya.
Kehadiran personel TNI perlu dilengkapi infrastruktur patroli laut dan udara seperti dermaga dan lapangan terbang perintis. Semakin lengkap dan banyaknya pos pemantauan wilayah kelautan di pulau-pulau terluar, termasuk yang tak berpenghuni, akan memberikan rasa aman bagi nelayan kita. Kalau perlu, berdayakan para nelayan menjadi bagian dari intelijen kita.
Indonesia dengan 282 unit kapal perangnya dapat secara rutin berpatroli dalam rangka keamanan laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan kewajiban mengunjungi semua pulau terluar dan terpencil. Kegiatan tersebut sudah bisa menggantikan peran sebuah kapal induk militer bahkan lebih dari itu.
Peristiwa pembangunan pulau buatan Pemerintah China di atas batu karang di Laut China Selatan (LCS) bisa menjadi pembelajaran betapa pentingnya menjaga kedaulatan pulau-pulau terluar yang kita miliki agar tidak hilang tenggelam dan diklaim oleh negara lain.
Djoko Madurianto Sunarto Pugeran Barat, Yogyakarta 55141
Surat Pembaca
Kolom di harian Kompas yang tidak pernah saya lewatkan adalah Surat Kepada Redaksi. Saya membaca itu dulu sebelum berita-berita utama.
Topik yang dibahas sangat beragam, dari politik, ekonomi, sosial, hingga agama. Belum lagi yang berbagi pengalaman, juga saran dan keluhan.
Dua tahun terakhir saya cukup aktif mengirim tulisan dengan berbagai topik untuk Surat Kepada Redaksi. Namun, tidak semua bisa dimuat.
Tahun 2021 ada 17 tulisan dan tahun 2022 ada 18 tulisan saya yang dimuat. Bahkan, cukup banyak yang menjadi semacam ”headline” kolom itu. Terima kasih atas kesempatan yang tidak bisa didapat oleh banyak orang ini.
Usulan saya, pertama, bisakah ada pemberitahuan untuk yang tidak dimuat supaya bisa dikirim ke media lain?
Kedua, banyak tulisan yang topiknya bermanfaat dan tidak lekang oleh waktu. Bisakah dipertimbangkan untuk dikumpulkan menjadi buku?
Ketiga, bisakah kolom Surat Kepada Redaksi mendapat ruang lebih banyak sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak tulisan?
Beberapa tahun lalu, sewaktu media cetak masih menjadi tumpuan para pembaca, ”Surat Kepada Redaksi” pernah mendapat porsi satu halaman penuh di akhir pekan.
Dalam tahun 2023, semoga edisi cetak harian Kompas terus berlangsung di tengah banyaknya media cetak yang pamit karena beratnya disrupsi digital. Sekalipun ada kabar mengejutkan karena ternyata ada kenaikan harga langganan yang cukup besar.
