Deklarasi Djuanda: Dari Negara Kepulauan ke Keadilan Iklim

HERYUNANTO

Ilustrasi

Setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, masyarakat Indonesia memperingati Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember. Peringatan ini sangat penting untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, termasuk dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan kebudayaan masyarakat yang hidup di atasnya.

Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda, sebuah deklarasi yang dikumandangkan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Namun, penggagas utama deklarasi ini adalah Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum Indonesia yang sangat genius.

Deklarasi ini muncul untuk melawan kolonialisme Belanda yang ingin melanggengkan penguasaan sumber daya alam (SDA), khususnya di lautan.

Baca juga : "Nyali" Deklarasi Djuanda

Pada 1939, Belanda membentuk hukum nasional formal pertama, Territoiale Zeeen Maritime Kringen Ordonatie, untuk mengontrol penuh ruang laut. Hukum ini menegas- kan hak milik kolonial atas wilayah pesisir dan laut. Hukum ini mengakui ruang laut Indonesia hanya tiga mil diukur dari batas pasang terendah.

Sebelumnya, Belanda telah menjalankan politik penguasaan ruang laut. Sepanjang 1596-1942, telah dibangun dan diperluas banyak pelabuhan setelah mengeksploitasi SDA, khususnya rempah-rempah di kawasan darat. Di antara pelabuhan yang dibangun adalah pelabuhan di Batavia, Surabaya, dan Medan.

Perluasan Pelabuhan Batavia tahun 1870 dilakukan untuk mengekspor rempah-rempah dan komoditas lain yang dikeruk dari banyak daerah, terutama Sumatera dan Maluku, ke Eropa.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Indonesia memiliki batas laut dengan 10 negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Timor Leste, dan Australia.

Selama periode kolonial, Pemerintah Belanda telah banyak membentuk departemen yang bertugas untuk mengontrol dan menguasai wilayah pesisir dan laut, di antaranya Departemen van Landbouw, Nijverbeid en Handel (Departemen Pertanahan dan Pertanian, 1905). Selanjutnya, dibentuk Burgerlijk Openbare Werken (Badan Pekerjaan Umum Sipil, 1911).

Pada tahun 1931 dibentuk Departemen van Ekonomische (Departemen Perekonomian) dan diubah menjadi Departemen van Landbouw en Visirrej (Departemen Pertanian dan Perikanan), di mana unit kelautan dan perikanan berada di bawah departemen ini.

Substansi dan kontekstualisasi

Substansi utama Deklarasi Djuanda adalah seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, merupakan bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia.

Dan dengan demikian, seluruh perairan yang disebut di atas merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan Indonesia negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Deklarasi Djuanda kemudian diakui oleh dunia internasional pada 1982 melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Pengakuan ini memiliki sejumlah implikasi, di antaranya pengakuan terhadap perluasan wilayah kedaulatan Indonesia secara hukum baik wilayah perairan maupun wilayah udara.

Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan Indonesia negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Perairan pedalamannya seluas 666.000 kilometer persegi. Sebanyak 56 persen teritorial Indonesia adalah lautan. Dampaknya, luas wilayah RI bertambah 2,5 kali lipat dari 2.027.087 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus dari titik pulau terluar, terciptalah garis maya mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut (Latipulhayat, 2022).

KOMPAS/YOLA SASTRA

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Namiun, kini pantai-pantai di Indonesia terancam abrasi, seperti di Nagari IV Koto Hilie, Batang Kapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ini. Hingga foto ini diambil pada Selasa (8/10/2019), abrasi telah mengikis garis pantai masuk ke daratan sepanjang sekitar 300 meter.

Sampai hari ini, melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia telah memiliki kejelasan wilayah kedaulatan, khususnya di lautan yang berbatasan dengan sejumlah negara lain.

Tak hanya itu, ribuan pulau di perairan dalam serta 111 pulau-pulau kecil terluar (terdepan) menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Di atas ribuan pulau, terbangun hubungan erat antara masyarakat Nusantara dan laut. Hubungan itu beragam dan sangat kaya nilai luhur. Hubungan tersebut sangat penting untuk manusia saat ini yang menjadi penanda sosial-budaya dan hukum, kesadaran tentang tempat hidup, kebanggaan dan harga diri, spiritualitas, kesehatan, dan keamanan manusia.

Namun, setelah 65 tahun Deklarasi Djuanda diproklamasikan, hubungan erat itu kini terancam oleh pembangunan ekstraktif yang dikembangkan pemerintah. Hampir 800.000 hektar proyek reklamasi terus dibangun di banyak wilayah.

Baca juga : Kota-kota yang Terendam di Masa Depan

Sampai 2040, lebih dari 2,6 juta hektar akan terus dibangun. Lebih dari 79.000 orang terdampak buruk. Sejalan dengan itu, proyek pertambangan terus dikebut. Walhi mencatat (2021), izin usaha pertambangan (IUP) seluas 2.919.870,93 hektar berada di wilayah pesisir dan 687.909,01 hektar berada di wilayah laut. Dampaknya, lebih dari 5.000 desa pesisir tercemar.

Hubungan erat masyarakat dengan laut juga terancam oleh krisis iklim. Sejak 2017, sebanyak 5.416 desa pesisir tenggelam oleh banjir rob akibat kenaikan air laut yang disebabkan krisis iklim. Pada saat yang sama, 83 pulau kecil terluar (terdepan) terancam tenggelam akibat kenaikan air laut. Jika pulau-pulau ini tenggelam, kedaulatan Indonesia akan hilang.

Ke depan, Deklarasi Djuanda harus dijadikan dasar oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan ruang laut yang berorientasi pada keadilan iklim, dengan keselamatan pesisir, laut, pulau-pulau kecil, serta kehidupan masyarakat yang hidup di atasnya menjadi prioritas utama.

Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Nasional

WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Parid Ridwanuddin