Kegiatan Presiden Jokowi, termasuk dalam kedudukannya sebagai ketua G20 periode tahun ini, berangsur menempatkan Indonesia secara bermartabat dalam panggung dunia.
Oleh
Hadisudjono Sastrosatomo
·3 menit baca
KOMPAS
Hari kedua puncak gelaran KTT G20 Bali, Rabu (16/11/2022), Presiden Joko Widodo mengajak kepala negara peserta G20 menanam mangrove bersama di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali.
Kita patut bersyukur dan bangga bahwa KTT G20 berlangsung lancar, aman, dan penuh keakraban. Sudah selayaknya Presiden Jokowi bersama para menteri dan seluruh jajaran yang terlibat memperoleh apresiasi.
Penghargaan para pemimpin negara peserta tampak dari bahasa tubuh mereka. Ada kejutan-kejutan kecil, termasuk penampilan ceria Xi Jinping saat berjabatan tangan dengan Joe Biden.
Bagian simbolik yang menggambarkan berhasilnya pertemuan ini tergambarkan dalam deklarasi pemimpin negara peserta (leaders’ declaration) atau Deklarasi Bali. Saatnya perbedaan pandangan di masyarakat diubah menjadi satu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
Para pelaku politik ditantang sikap kenegarawanannya dan mampu menghargai dengan jiwa besar keberhasilan penyelenggaraan perhelatan ini. Sebagai ilustrasi, artikel The Economist (14/11/2022) menggambarkan bagaimana ucapan pebisnis J Riady bernada gurauan, tetapi menyiratkan keprihatinan. Katanya, bangsa Indonesia seakan terbiasa menjadi bagian yang tidak dikenal dalam panggung dunia. Presiden Jokowi mengubah hal ini.
Kegiatan Presiden Jokowi, termasuk dalam kedudukannya sebagai ketua G20 periode tahun ini, berangsur menempatkan Indonesia secara bermartabat dalam panggung dunia. Indonesia memiliki seperlima kandungan nikel dunia, bahan dasar utama baterai untuk menciptakan dunia hijau nir polusi. Indonesia juga memiliki sepertiga cadangan kobalt dunia.
The Economist dalam kajiannya mengemukakan potensi Indonesia tahun 2030 sebagai penghasil terbesar keempat dunia untuk komoditas hijau setelah Australia, Chile, dan Mongolia. Forum KTT G20 juga dimanfaatkan untuk mengundang investor luar negeri ke Indonesia.
Namun, majalah yang sama mengingatkan adanya kesan inkonsistensi kebijakan pemerintah yang menjadi titik lemah. Tidak mudah bagi siapa pun yang terpilih pada 2024 menjadi nakhoda republik tercinta untuk memelihara dan meningkatkan kinerja pemerintah.
Ada 270 juta rakyat Indonesia yang menaruh harapan dan semoga pilihan kita nanti tepat. Perlu kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melepas belenggu keterbatasan.
Hadisudjono SastrosatomoAnggota Tim Pengarah Pusat Etika Bisnis dan Organisasi SS-PEBOSS-STM PPM Menteng Raya, Jakarta
Sertifikat Tanah di Kota Semarang
Keluhan ini terpaksa kami sampaikan secara terbuka karena masalah yang kami alami tidak kunjung selesai.
Baru-baru ini, kami mengurus validasi dan verifikasi surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kepentingan balik nama sertifikat kepemilikan rumah. Rumah itu milik keluarga kami yang berlokasi di Kota Semarang.
Sejak berkas kami masukkan ke kecamatan setempat pada 12 Oktober 2022, hingga 15 November 2022 (berarti sudah satu bulan lebih), validasi dan verifikasi terhadap permohonan kami tak kunjung selesai.
Padahal, kewajiban setoran pajak/BPHTB sudah kami bayar lunas jauh-jauh hari sejak awal proses. Kami seperti dipingpong oleh instansi-instansi terkait, terutama Bapenda Kota Semarang dan kecamatan, dengan berbagai dalih.
Misalnya, sistem online sedang eror dan data belum lengkap. Ternyata, tak hanya kami yang mengalami masalah ini. Banyak pihak lain yang juga senasib, bisa dua hingga tiga bulan validasi tak kunjung beres.
Untuk itu, melalui surat terbuka ini, kami memohon kepada Yang Terhormat Wali Kota Semarang untuk membenahi instansi-instansi terkait agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien karena hal ini sangat merugikan kami. Kami direpotkan, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya.
Salam hormat dan terima kasih kepada harian Kompas yang memuat unek-unek ini.
Budi Sartono SoetiardjoCilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung
