Menanti Komitmen Elite

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo pada acara Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia, yang digelar Gerakan Nusantara Bersatu, dari simpul-simpul sukarelawan Jokowi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo mulai kembali ikut menghangatkan politik nasional di tengah langkah sejumlah elite politik menyiapkan Pemilu 2024.

Terakhir, langkah kelompok sukarelawan ini terlihat dalam acara Nusantara Bersatu: Satu Komando untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11/2022), yang dihadiri Presiden Jokowi.

Sebenarnya, itu bukan pertemuan pertama sukarelawan yang dihadiri Jokowi. Pada akhir Mei lalu, Jokowi hadir dalam Rapat Kerja Nasional V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah. Pada akhir Agustus, Presiden memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Rakyat di Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: PDI-P Sesalkan Pertemuan Sukarelawan Jokowi di GBK

Keberadaan sukarelawan dalam politik Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sebelum pada Pemilihan Presiden 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2012, sukarelawan sudah hadir di sejumlah pilkada di daerah guna melengkapi dan menambah optimal mesin pemenangan partai. Kehadiran mereka juga didukung fakta bahwa tidak semua pendukung kandidat di pilkada atau pemilu merupakan anggota partai.

Sebagai salah satu kekuatan politik, keberadaan sukarelawan memang tidak seluruhnya tanpa kompensasi. Ini terlihat, antara lain, dari adanya anggota sukarelawan Jokowi yang menjadi komisaris di badan usaha milik negara.

Seperti kekuatan politik lain, misalnya elite partai dan para bakal capres, kini juga waktu penting bagi sukarelawan untuk menyiapkan diri menyambut Pemilu 2024. Sekarang saatnya menyusun kalkulasi dan menanam investasi politik.

Langkah yang tepat pada periode ini akan mencegah ”ketinggalan kereta” saat calon yang didukung, misalnya, mendapat tiket dari partai atau koalisi partai untuk maju pada Pemilu 2024. Hal itu juga bakal memudahkan mendapat target politik, ekonomi, atau sosial, saat calon yang didukung berhasil memenangi pemilu.

Berbagai manuver politik akan banyak terjadi.

Sebagai bagian dari upaya itu, sejumlah manuver politik, seperti silaturahmi antarelite partai atau politisi, mobilisasi massa umpamanya melalui temu sukarelawan atau rapat kader partai, kunjungan atau sosialisasi elite ke daerah, hingga adu pendapat di berbagai media, akan banyak terjadi.

Oleh karena tidak masuk dalam tahapan pemilu, tidak ada aturan yang jelas dalam UU Pemilu terkait berbagai kegiatan itu. Secara legal formal, sulit mencari pelanggaran di dalamnya.

Namun, politik mestinya juga didasarkan pada etika. Jadi, wajar jika muncul pertanyaan tentang kepantasan berbagai manuver politik itu, misalnya di tengah sejumlah warga di Cianjur, Jabar, yang menderita akibat gempa, atau tantangan ekonomi yang tidak ringan pada tahun 2023.

Presiden beberapa kali mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif karena tahun politik datang bersama dengan ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Tanggung jawab terbesar mewujudkan harapan Presiden itu ada di elite politik, baik di partai maupun luar partai seperti sukarelawan. Tindakan mereka akan menunjukkan sampai sejauh mana komitmen itu dipegang dan dilaksanakan. Max Weber pernah menyatakan, kehormatan pemimpin politik atau negarawan ada pada tanggung jawab pribadinya atas apa yang dia lakukan.