logo Kompas.id
OpiniAtas Nama Kuasa Politik
Iklan

Atas Nama Kuasa Politik

Atas nama politik, aturan dalam UU MK ditabrak DPR. Langkah politik DPR itu merupakan catatan hitam dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Oleh
Redaksi
· 3 menit baca
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams seusai mengucapkan sumpah di Istana Negara, Jakarta, 21 Maret 2019.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams seusai mengucapkan sumpah di Istana Negara, Jakarta, 21 Maret 2019.

Keputusan politik DPR mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah memunculkan banyak pertanyaan.

Guntur mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi pada Rabu, 23 November 2022, pukul 09.30, di Istana Negara, Jakarta. Lima jam kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan uji materi Pasal 87 UU MK menyebutkan pemberhentian hakim konstitusi di luar ketentuan Pasal 23 UU MK tidak sejalan dengan konstitusi.

Editor:
ANTONIUS TOMY TRINUGROHO
Bagikan