Politik SARA merusak tatanan kohesi sosial melalui sentimen primordial, mengoyak kehidupan berbangsa yang susah payah dirajut para pendiri bangsa. Tanpa mengecilkan daya rusak politik uang dalam pemilu dan pilkada, politik SARA menjadi ancaman serius 2024.
Di tengah realitas politik yang kehilangan akal sehat, jauh dari keadaban, dan mengabaikan nilai-nilai yang menghargai kemanusiaan, kita perlu memulai gerakan antipolitik SARA. Bangun kesadaran bersama melalui hashtag (#) gerakan antipolitik SARA secara sistematis, terstruktur, dan masif agar Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung aman, damai, dan penuh keadaban.
Memitigasi rantai politisasi SARA bisa dimulai dari verifikasi dan validasi data pemilih, memastikan kebenaran dan keakuratan peserta pemilih. Akurasi data pemilih penting untuk menangkal politik SARA.
Selanjutnya, pihak-pihak berkompeten terkait pemilu dan pilkada serentak 2024 mesti memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya politisasi SARA, juga politik uang dan kampanye hitam.
Pegiat demokrasi, para tokoh agama, organisasi keagamaan, dan kelompok lintas agama harus menciptakan kondisi kondusif serta menyatukan tekad dan komitmen mendukung pemilu dan pilkada damai bermartabat.
Mari kita kuatkan soliditas dan komitmen bersama untuk menghargai pilihan politik dan keberagaman bangsa Indonesia sehingga kita bisa memilih pemimpin yang bijak, mampu memajukan bangsa dan negara.
Y Priyono PastiGuru Swasta di Pontianak, Kalimantan Barat
Halte Tosari
Penumpang sedang menunggu kedatangan bus Transjakarta di Halte Tosari, Jakarta Barat pada Jumat (7/10/2022).
Halte bus Transjakarta di Tosari, Jakarta Pusat, menjadi tempat transit dan menunggu banyak calon penumpang.
Setiap jam sibuk pukul 16.00-20.00, halte tersebut terasa sempit. Berjubel orang menunggu, apalagi bila saat jarak kedatangan bus Transjakarta lebih dari 10 menit.
Tosari jadi titik kumpul mereka yang berkantor di Jalan Sudirman, Tanah Abang, Grand Indonesia, BCA Tower, dan para penumpang KRL yang meneruskan perjalanan setelah turun di stasiun KRL dan MRT Dukuh Atas.
Selain sesak, di halte tak tersedia toilet dan informasi pintu antrean sesuai rute.
Semoga layanan bus Transjakarta segera diperbaiki.
A RistantoJatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi
Sengketa Medik
Saya pasien korban malapraktik dan telah melapor ke polisi. Tiba-tiba ada dr ES yang mengaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menelepon. Ia mengatakan ada solusi penanganan medis dari IDI untuk kasus saya.
Ternyata pengobatan gagal, padahal ada kasus sejenis yang lebih parah, sembuh. Saya bertanya kepada IDI, mendapatkan penjelasan bahwa inisiasi damai bukan dari IDI, melainkan tindak pribadi dr ES.
Sebelumnya, saya tidak kenal dr ES dan baru bertemu di forum rapat IDI saat saya dan dokter terlapor diundang resmi IDI wilayah DKI Jakarta perihal kasus malapraktik.
Setiap kali mengecek ke PB IDI, MKEK, dan IDI wilayah DKI Jakarta, aduan resmi saya ditanggapi ”masih proses”. Kini hampir dua tahun, belum ada penyelesaian.
Dari awal saya melapor resmi ke Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Dinas kesehatan lalu berkoordinasi ke IDI wilayah DKI Jakarta. Mengapa data saya bisa digunakan pengurus IDI secara pribadi?
Pada kasus saya, dr ES memungut biaya Rp 25 juta. Mohon perhatian Kementerian Kesehatan untuk melindungi pasien dari praktik kesehatan yang merugikan.
KarlinaTanjung Duren Utara, Jakarta Barat
