Mendorong Pembangunan Bersih dan Hijau di Indonesia

DIDIE SW

ilustrasi

Saat dunia bergulat dengan ancaman krisis iklim dan ketimpangan yang kian meningkat, saya berkunjung ke Indonesia untuk melihat bagaimana ekonomi terbesar di Asia Tenggara bisa mengatasi tantangan global dengan mempercepat transisi ke energi hijau.

Kunjungan saya sangat tepat waktu. Bulan lalu, UNDP meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia yang menunjukkan ketimpangan yang kian melebar, di mana sembilan dari sepuluh negara mengalami kemunduran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemunduran disebabkan serangkaian krisis baru-baru ini, termasuk pandemi Covid-19 dan kedaruratan iklim. Oleh karena itu, misi saya untuk menghasilkan solusi dari negara-negara di kawasan ini menjadi semakin penting.

Bertepatan dengan kunjungan saya ke Indonesia, solusi energi hijau sedang bergulir di Desa Mata Wee Lima, Nusa Tenggara Timur, di mana pasokan listrik cukup terbatas. Di desa terpencil ini, saat ini, salah satu perempuan operator pembangkit listrik tenaga surya bernama Maria Mensi sedang dalam tahap akhir pengerjaan jaringan PLTS di desanya. Pada saat yang sama, di Jakarta, para pembuat kebijakan telah mendorong investasi yang lebih besar untuk industri kendaraan listrik berbasis baterai.

Upaya ini mungkin tak mencerminkan keseluruhan gambaran transisi energi terbarukan, tetapi menunjukkan komitmen Indonesia mengakhiri kemiskinan ekstrem dan memastikan pertumbuhan ekonomi hijau dan bersih yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat.

Ini tantangan semua negara berkembang kawasan Asia-Pasifik, yang dihuni setengah dari populasi miskin dunia, di mana 135 juta orang masih belum memiliki akses listrik.

Penggunaan energi terbarukan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Akses ke listrik

Penggunaan energi terbarukan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis keuangan Asia hampir 25 tahun lalu, Indonesia telah mengurangi tingkat kemiskinan lebih dari setengah dan menjadi negara dengan pembangunan manusia yang tinggi. Indonesia telah bekerja keras untuk memastikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak dan harapan hidup yang lebih tinggi dalam ekonomi yang berkembang ini.

Namun, Indonesia masih bergulat dengan ketimpangan ekonomi yang menghambat kesejahteraan, terutama bagi masyarakat miskin perdesaan. Di antara akar masalah ketimpangan ini adalah kurangnya akses listrik, faktor kunci yang pada gilirannya menentukan akses ke kesehatan dan pendidikan berkualitas. Tak ada solusi yang mudah, tetapi ada berbagai cara untuk mencapai tujuan transisi energi yang adil.

Kuncinya ada pada teknologi dan pendanaan. UNDP mendukung program transisi energi yang holistik di Indonesia berikut strategi pendanaannya, termasuk memperluas penerapan energi terbarukan di perdesaan melalui tenaga surya dan pengenalan teknologi hemat energi, serta mekanisme seperti sukuk hijau untuk mendanai proyek-proyek hijau.

Berbagai pembelajaran didapatkan dalam waktu singkat. Kemitraan dengan beragam pemangku kepentingan pemerintah dan swasta, termasuk Kadin, sangat penting dalam merancang ekosistem untuk perluasan energi terbarukan yang mencakup reformasi kebijakan.

Awal tahun ini pemerintah meluncurkan kebijakan pajak karbon, menargetkan pembangkit listrik tenaga batubara, dan mengenakan pajak jika emisi karbonnya melebihi batas emisi.

Pajak karbon yang merupakan disinsentif penggunaan bahan bakar fosil adalah salah satu komponen stimulus kebijakan untuk mengurangi emisi dan mempercepat transisi ke sektor energi yang lebih hijau.

UNDP juga bekerja sama dengan pemerintah dalam pengalokasian dan penandaan anggaran perubahan iklim untuk memantau dan melacak pengeluaran dan pengalokasian anggaran terkait iklim di APBN. Instrumen pendanaan inovatif, seperti sukuk hijau, telah menghasilkan dana segar 5,8 miliar dollar AS untuk mengurangi krisis iklim.

Indonesia telah menunjukkan bahwa pemanfaatan energi hijau dan pendanaan hijau butuh kerja sama semua pihak.

Untuk peningkatan skala dan dorongan lebih lanjut, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan perlu meningkatkan kolaborasi untuk memperluas keberhasilan, mendukung penelitian sebagai masukan untuk kebijakan dan regulasi yang lebih baik, dan mendorong investasi untuk kepentingan publik. Selain itu, komitmen politik jangka panjang diperlukan untuk mengurangi hambatan investasi di sektor energi bersih.

Dan tentunya perlu individu seperti Maria Mensi, yang bisa membantu menerjemahkan kebijakan dan investasi untuk mewujudkan transisi menuju pembangunan hijau yang memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia, memastikan tak seorang pun tertinggal.

(Kanni Wignaraja, Direktur Biro Regional Asia-Pasifik UNDP)