Pilpres 2024 semoga menghasilkan nakhoda bijak, didampingi menteri-menteri yang kompeten. Dengan demikian, terwujud Zaken Kabinet, kabinet yang diiisi para profesional, kompeten, berintegritas, dan mengabdi ke rakyat.
Oleh
Hadisudjono Sastrosatomo
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (2/9/2022). Dalam kunjungan ini, Presiden mengecek penyaluran BLT BBM. BLT BBM didistribusikan sebagai pengalihan subsidi BBM.
Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM subsidi. Suatu hal yang patut kita apresiasi, menunjukkan keberanian memikul tanggung jawab.
Sayang, banyak pendamping Presiden yang tidak bisa mendukung dengan komunikasi publik yang benar dan mendidik. Hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dalam lingkup tanggung jawabnya, cukup jelas memaparkan tentang latar belakang kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, masyarakat perlu disadarkan bahwa Indonesia adalah net importer minyak dengan harga minyak dunia di luar kendali kita. Menteri yang terkait seharusnya tegas dan jelas mendukung kebijakan pemerintah.
Kritik yang sekadar reaktif seolah-olah membela kepentingan rakyat harus ditanggapi dengan cerdas. Caranya dengan memaparkan kebijakan yang dijalankan pemerintah dengan jernih dan mudah dimengerti publik.
Ada berita yang membuat kita mengelus dada. Seorang petinggi partai yang berkunjung ke suatu tempat di Sumatera Utara dengan bangga membagikan bibit padi untuk dua kali tanam dalam setahun. Rakyat menanggapi, jangankan dua kali setahun, menanam satu kali setahun pun susah karena harga pupuk tidak terjangkau.
Sang petinggi partai, yang juga ketua badan beratribut mewakili kepentingan rakyat, tidak peka terhadap masalah mendasar di akar rumput. Mereka yang hanya diingat dan dirayu setiap lima tahun sekali.
Kata Bivitri Susanti (Kompas, 1/9/2022), ”Seperti ada jembatan putus antara kita, warga negara, dengan para wakil di legislatif dan eksekutif. Kita datang dan mencoblos setiap lima tahun sekali, tetapi dalam kurun waktu antara pemilu yang satu dan pemilu lainnya seakan ada jurang pemisah antara warga dan wakilnya.”
Kejadian ini mencerminkan, menteri yang bertanggung jawab tidak menghayati masalah petani yang seharusnya jadi lingkup pengayomannya. Padahal, kita baru mendapat penghargaan swasembada beras dari IRRI.
Bayang-bayang penyalahgunaan kekuasaan saat krisis minyak goreng mencerminkan ketidaksiapan si pejabat menjadi public servant berdedikasi. Alangkah beratnya tugas Presiden dibantu mereka yang tidak kompeten.
Kita berharap Pilpres 2024 menghasilkan nakhoda penerus kebijakan didampingi menteri-menteri yang kompeten. Semoga impian Zaken Kabinet, kabinet yang diiisi para profesional, kompeten, berintegritas, dan mengabdi kepada kepentingan rakyat bisa terwujud. Ingat, mereka pemegang amanah 270 juta rakyat Indonesia dan bukan petugas partai.
Hadisudjono SastrosatomoJl Pariaman, Pasar Manggis, Jakarta, 12970
Hari Penglihatan
Seorang penarik becak memandu seorang pejalan kaki penyandang disabilitas penglihatan menyeberangi Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (24/5/2021). Ketersediaan fasilitas untuk membantu penyandang disabilitas penglihatan dapat menyeberang jalan raya dengan aman masih relatif minim di Yogyakarta.
Sebentar lagi, hari Kamis minggu kedua bulan Oktober, kita memperingati Hari Penglihatan Sedunia.
Menurut International Agency for the Prevention of Blindness, Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia yang penduduknya terganggu penglihatannya.
Tahun 2020, sekitar 35 juta penduduk Indonesia terganggu penglihatannya dan 3,7 juta di antaranya buta. Sekitar 80 persen kebutaan disebabkan oleh katarak. Katarak bisa ditolong dengan operasi.
Namun, jutaan penderita katarak di Indonesia belum dioperasi. Padahal, BPJS menanggung biaya operasi katarak. Pemerintah dan swasta juga sering mengadakan operasi katarak massal gratis.
Ternyata jumlah operasi katarak belum cukup menghilangkan penumpukan kasus katarak. Perlu suatu gebrakan. Perlu suatu percepatan.
Dua hal bisa dilakukan. Pertama, menggencarkan operasi katarak rutin melalui program BPJS. Fasilitas kesehatan tingkat 1 perlu meningkatkan sosialisasi katarak dan mempermudah sistem rujukan.
Kedua, pemerintah memimpin gerakan operasi katarak massal gratis untuk menyelesaikan penumpukan. Jika penumpukan sudah teratasi, gerakan bisa berhenti.
Gerakan ini perlu dilakukan secara sistematis. Rencana, target, dan monitor di setiap wilayah harus jelas.
Operasi katarak massal ”murah” jika semua pihak berkoloborasi. Katakanlah Rp 500.000 per orang. Maka, target sejuta operasi katarak per tahun hanya butuh Rp 500 miliar. Relatif kecil dibandingkan manfaat yang didapat.
Di Indonesia saat ini ada sekitar 3.000 dokter spesialis mata. Jika setiap minggu 2.000 dokter spesialis mata bersedia mengoperasi 10 pasien katarak, dalam satu tahun target satu juta pasien terlayani.
