Ironi di Tanah Papua

Lukas bukan kepala daerah pertama di Papua yang terjerat kasus korupsi. September ini saja, KPK juga menetapkan dua bupati di Papua sebagai tersangka: Eltinus Omaleng (Mimika) dan Ricky Ham Pagawak (Mamberamo Tengah).

TIM KUASA HUKUM LUKAS ENEMBE

Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani pemeriksaan oleh tim dokter di kediamannya di Kota Jayapura, 14 September 2022.

Papua adalah provinsi yang kaya, terutama dengan hasil tambang dan hutan. Namun, ironi terus bermunculan di kawasan paling timur Indonesia itu.

Saking kaya dan indahnya tanah Papua, musisi Franky Sahilatua menciptakan lagu ”Aku Papua”, yang ditembangkan penyanyi asal Papua, Edo Kondologit. Syairnya, antara lain, berbunyi, ”Tanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak madu, adalah harta harapan”.

Ironi yang terakhir kali terjadi di Papua adalah saat Gubernur Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu. Harian ini melaporkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Lukas menyetorkan uang tunai senilai 55 juta dollar Singapura, atau sekitar Rp 560 miliar, ke kasino di luar negeri. Uang itu diduga terkait dugaan korupsi dan pencucian uang melalui perjudian (Kompas, 20/9/2022).

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar aksi unjuk rasa di ruas jalan perbatasan Kota Jayapura dan Sentani pada Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Lukas Lakukan Transaksi Lewat Judi

Temuan itu terasa ironis karena Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi, tetapi warganya masih didera kemiskinan dan keterbelakangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan, 27,38 persen penduduk Papua masuk kategori miskin. Angka ini jauh di atas persentase penduduk miskin di tingkat nasional, sebesar 9,71 persen.

Masih menurut data BPS tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 2,05, sementara di tingkat nasional hanya 0,42. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya.

Lukas bukanlah kepala daerah pertama di Papua yang terjerat kasus korupsi. September ini saja, KPK juga menetapkan dua bupati di Papua sebagai tersangka, yakni Eltinus Omaleng (Kabupaten Mimika) dan Ricky Ham Pagawak (Kabupaten Mamberamo Tengah).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD bersiap memberikan keterangan pers bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengenai kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (19/9/2022), di Jakarta.

Baca juga: PPATK Blokir Beberapa Rekening Milik Lukas Enembe

Lukas pernah pula tersandung kasus dugaan pelanggaran pemilu, dugaan penyimpangan anggaran Pemerintah Provinsi Papua, dan dugaan korupsi dana bantuan bagi mahasiswa.

Sambil menghormati proses hukum yang berlaku dan asas praduga tak bersalah, serta sikap sebagian warga Papua yang mendukung Lukas, temuan PPATK itu mengundang banyak pertanyaan. Dari mana asal uang itu? Uang yang disetorkan ke kasino ini hampir sepersepuluh dari dana otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni Rp 5,7 triliun.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua tahun 2021 adalah 60,62, lebih rendah dibandingkan IPM Indonesia sebesar 72,29. Hampir semua indikator pembangunan manusia di Papua, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, di bawah rerata nasional.

Jika dana yang ada itu, dari mana pun asalnya, bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, mungkin kini kondisi di sana lebih baik. Papua bisa menjadi contoh yang benar-benar menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat, seperti amanat konstitusi.

Ingatlah, kepala daerah merupakan bagian dari penyelenggara negara, pelayan masyarakat, yang oleh UUD 1945 seharusnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan memperkaya diri.