Muchamad Zaid Wahyudi dalam ”Usia Harapan Hidup Manusia Indonesia Anjlok” menulis, usia harapan hidup manusia Indonesia pada 2021 anjlok dibandingkan 2019. Usia laki-laki menurun drastis dibanding perempuan.
Namun, selain perbaikan kualitas manusia Indonesia secara fisik, lebih penting lagi memperbaiki tata nilai dan akhlak bangsa ini. Masih ada korupsi endemik, kekerasan terhadap anak dan perempuan di lembaga pendidikan dan agama, kriminalitas, pembunuhan, dan banyak lagi.
Sisi kecerdasan masyarakat dalam studi PISA 2018 beberapa kali saya tampilkan dalam rubrik ini. Dibanding 2015 terjadi penurunan skor PISA Indonesia. Kesimpulannya, mutu manusia Indonesia dari sisi fisik, akhlak, tata nilai, dan kecerdasan merosot memprihatinkan.
Di sisi lain, ada optimisme ekonomi yang ditampilkan Chatib Basri (Kompas, 31/8/2022) bahwa Indonesia masuk lima besar terbaik di antara negara-negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada triwulan II-2022. Namun, dia juga menuliskan sisi yang mengancam prestasi ini: korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakibatkan ambruknya sektor perbankan pada 1998.
Harapan muncul ketika tahun 2002 pemerintah membentuk Komite Anti Korupsi, sayang menyurut belakangan ini. Tajuk Rencana Kompas (18/8/2021) mengingatkan, pemerintah tampaknya tidak menangkap kebatinan masyarakat yang sudah muak pada korupsi.
Pada 6-8 September 2022, 24 koruptor menghirup udara bebas. Ketidakpekaan terhadap tata nilai dan pembinaan akhlak ditunjukkan dengan diberikannya remisi massal untuk koruptor berskala besar.
Tidak cukup melontarkan semboyan membangun manusia Indonesia tangguh. Perlu kepedulian, kemauan politik, dan tindakan nyata untuk membangun manusia Indonesia yang menyeluruh. Jika berhasil, bisa menjadi warisan paling berharga pemerintahan Presiden Jokowi.
Hadisudjono SastrosatomoAnggota Tim Pengarah Pusat Etika Bisnis dan Organisasi SSPEBOSS-STM PPM Menteng Raya, Jakarta
RT, Oh, RT
Peran RT RW dalam penanggulangan covid-19 Infografik
Kompas Minggu (4 September 2022) mewartakan suka duka menjadi RT. Menarik.
Orang biasanya under estimate dengan tugas RT. Ternyata ada banyak peran strategis RT ini. Selain mengurus administrasi kependudukan, justru di tingkat RT-lah basis data kependudukan.
RT/RW selalu didampingi organisasi PKK. Biasanya anggota PKK yang bekerja menghimpun data keluarga dan data lain. Misalnya, data pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, serta kemiskinan secara rinci dan lengkap.
Data semacam ini sungguh berguna bagi data kependudukan, mulai dari tingkat kelurahan, kota, provinsi, hingga nasional. Dapat digunakan sebagai pijakan dalam membuat kebijakan di tingkat kota.
Dalam kasus penanggulangan terorisme dan narkoba, misalnya, bisa dideteksi sejak dini dari tingkat RT.
Dalam situasi pandemi Covid-19 di mana pemerintah mengucurkan berbagai bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial yang bernilai triliunan rupiah, peran RT dalam menyediakan data agar tidak salah sasaran sungguh besar. Apalagi RT juga ikut memperkuat kohesi sosial untuk bertahan menghadapi pandemi Covid 19. Tentu masih ada peran-peran lain RT: tokoh masyarakat, juru damai, dan tentunya keteladanan di tengah masyarakat.
Akhirnya, ketika kita mencoba memahami berbagai peran RT, sebenarnya kita juga sedang belajar menghargai peran orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang lebih dari biasa-biasa saja.
BharotoJl Kelud Timur I, Semarang
UU Suksesi Mahkota
Sultan Hamengkubuwono XRaja Keraton Yogyakarta
Ratu Elizabeth II yang wafat 8 September 2022 pada usia 96 tahun meninggalkan banyak warisan. Salah satunya adalah Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013 (Succession to the Crown Act 2013) yang disahkan 25 April 2013.
UU tersebut mengesahkan hukum-hukum suksesi takhta Inggris yang intinya adalah anak tertua menjadi ahli waris takhta. Tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan.
Wacana raja perempuan pernah muncul saat Sri Sultan HB X mengatakan, perempuan pun boleh menjadi raja dalam suksesi keraton. Pernyataan ini memantik ketegangan baru bagi kerabat keraton dan masyarakat Yogyakarta.
Keraton Yogyakarta sepanjang 250 tahun lebih tak mengenal perempuan sebagai raja. Dalih jender sebagaimana disampaikan oleh HB X, memunculkan gelombang resistensi dari berbagai kalangan.
Ketegangan ini memicu polarisasi di antara kerabat keraton yang sesungguhnya sejak lama telah saling berkontestasi dalam banyak hal.
Premis dasar yang perlu diambil adalah tidak satu pun sistem di dunia sepenuhnya stabil, bebas dari konflik. Apalagi suksesi Keraton Yogyakarta bersinggungan dengan posisi kepala daerah.
Karena itu, perlu visi untuk mengatur suksesi, terutama bagi HB X, untuk mengawal proses politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Paugeran Praja Kejawen yang dianggap konstitusi keraton mesti dikodifikasi ulang.
Keraton dan masyarakat Yogyakarta bisa berkaca pada Parlemen Britania Raya yang mengesahkan Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013 (Succession to the Crown Act 2013) pada 25 April 2013.
Andreas Joko WicoyoGlagahsari RT 002 RW 001, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, 55164
Pilihan Ganda atau Pilihan Jamak?
Bapak Liek Wilardjo adalah pakar istilah bahasa Indonesia dan panutan saya. Namun, saya agak bingung sewaktu Pak Liek Wilardjo menulis multiple choice merupakan padanan pilihan ganda (Kompas, Jumat 9/9/2022).
Selama ini saya menerjemahkannya sebagai pilihan jamak. Pilihan ganda jika hanya ada jawaban A atau B, terjemahan dari double choice?
Mungkin terlalu berlebihan, mohon pencerahan.
Bambang SugengDosen di Semarang
