Berbekal keinginan dan sedikit pengalaman, saya pun mencoba mengembangkan perangkat lunak sendiri secara otodidak. Sumber pembelajaran dapat dengan mudah diakses di internet, Namun, saya butuh teman untuk mengerjakannya.
Oleh
Sutan Azhary
·4 menit baca
FRANSISKUS WISNU W DANY UNTUK KOMPAS
Kepala Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Basuki Yusuf Iskandar bersama peserta pelatihan Google di Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Membaca surat Pak Edwin Dewayana pada 12 September 2022 berjudul ”Membangun SDM Teknologi” membuat saya teringat igauan semasa kuliah. Mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju jika para siswa di sekolah menjawab ”SDM berkualitas” saat ditanya ”apa kekayaan terbesar Indonesia?”
Bekerja di sektor yang erat kaitannya dengan teknologi tinggi sering membuat saya bertanya, ”mengapa hingga saat ini kita hanya bisa mengimpor hampir segala kebutuhan yang terkait operasional?”
Pertanyaan itu sering diikuti pertanyaan berikut: ”dapatkah kita memproduksi sendiri di dalam negeri?”
Berangkat dari itu semua, saya tertantang saat berkesempatan melihat pengembangan perangkat lunak di luar negeri, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional rutin secara signifikan di lapangan.
Berbekal keinginan dan sedikit pengalaman, saya pun mencoba mengembangkan perangkat lunak sendiri secara otodidak. Meskipun sumber pembelajaran—baik teoretis maupun praktis—dapat dengan mudah diakses di internet, saya tetap butuh teman untuk mengerjakannya. Ternyata tidak mudah untuk mencari teman ini.
Sebagai alumnus PTN pun rasanya masih sulit bagi profesional untuk merintis kolaborasi dengan mahasiswa meskipun sudah ada program Kampus Merdeka, sedangkan mahasiswa juga butuh akses terkait apa yang dibutuhkan di ranah profesional, agar alur informasi tidak melulu satu arah dari dosen. Namun, melihat atmosfer kompetitif di kampus, mestinya ini bisa menjadi awal dan ladang potensial pembangunan SDM teknologi.
Saya pun sepakat, kondisi ini krusial sehingga perlu menjadi kesadaran bersama dan segera.
Sutan AzharyTomang, Jakarta Barat 11440
Info Pameran
ARSIP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Salah satu sudut pameran “Showcase dan Business Matching Tahap Kedua” dengan tematik produk alat pertanian, manufaktur, dan alat berat, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Berbagai alat pertanian produk lokal ditawarkan untuk digunakan memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Saya penggemar aneka pameran, seni lukis, kain tradisional, fotografi, tanaman, bahkan prangko.
Info pameran banyak saya dapat dari Kompas. Sayang, beritanya sering mepet, hari terakhir, bahkan sudah lewat.
Mohon berita pameran diturunkan hari pertama atau sebelumnya, untuk antisipasi dan pengunjung lebih banyak.
Stefani NindyaCipinang Kebembem, Jakarta 13240
Catatan Redaksi:
Terima kasih atas kesetiaan Anda membaca Kompas. Usulan kami pertimbangkan.
Pembetulan
Terima kasih atas pemuatan surat saya ”Kalender DPR” (Kompas, Selasa, 13/9/2022).
Saya ternyata kurang teliti. Seharusnya alokasi dana pengadaan kalender Rp 955 juta, bukan Rp 955 miliar.
Mohon ralat ini bisa dimuat agar tidak ada polemik.
A RistantoJatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi
Tarif Pariwisata
Sejumlah wisatawan mengunjungi Keraton Surakarta, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/9/2019). Keberadaan jalan tol itu mendorong kunjungan wisatawan ke Solo.
Saat ini Pulau Komodo dan Candi Borobudur menerapkan harga masuk baru yang terbilang mahal. Namun, alasan di balik itu sebenarnya baik dan mulia: pemerintah ingin menjaga keberlangsungan tujuan wisata tersebut, termasuk makhluk hidup, budaya, dan kelestarian alamnya.
Berdasarkan evaluasi, memang jumlah pengunjung harus dibatasi karena dapat mengganggu makhluk hidup ataupun warisan leluhur yang sudah berusia ratusan tahun.
Namun, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Mungkin dengan pembagian kelas sesuai harga tiket masuk dan akomodasi yang didapat.
Saya ingin bertanya, mengapa Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak melakukan relaksasi PBB pada 2022 ini?
Sebagai pembanding, Kota Bandung memberikan relaksasi dengan Perwal Nomor 29 Tahun 2022 bahkan pemerintah pusat pun melakukan relaksasi berupa perpanjangan insentif pajak dengan PMK-113/PMK.03/2022 dan PMK114/PMK.03/2022 terkait Pandemi Covid-19.
Dengan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saya berhak mendapatkan jawaban dan detail penggunaan pajak di KBB.
Mengapa demikian? Saya melihat Jalan Kolonel Masturi yang longsor 1,5 tahun ini tidak juga diperbaiki, juga jalan-jalan rusak di KBB lain. Bukankah itu seharusnya diperbaiki dengan uang pajak yang ditarik Pemda KBB?
Belum lagi kasus korupsi oknum pejabat KBB dalam lima tahun terakhir yang sangat menyakiti hati rakyat.
