Brigadir J

Kasus Brigadir J alias Nofriansyah Hutabarat membuat hiruk pikuk seluruh negeri. Presiden Joko Widodo sampai turun tangan, memerintahkan agar ada penyelidikan dan peristiwa dibuka seterang-terangnya.

Meskipun terlambat, akhirnya Polri menetapkan beberapa tersangka. Walaupun masih banyak yang ditutup-tutupi, kita percayakan saja kepada Polri agar bisa membukanya menjadi terang benderang. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi.

Masyarakat harus terus mengontrol dan tidak perlu segan-segan berbicara jika dirasa ada yang menyimpang dalam proses penyelidikan serta penyidikan. Kawal ketat sampai ke pengadilan dan ada keputusan hukum yang mengikat. Menghilangkan nyawa orang itu tidak dibenarkan sama sekali, apa pun alasannya, apalagi oleh penegak hukum kepada sesama penegak hukum.

Peran media sangat penting untuk fungsi kontrol dan tetap dalam koridor. Yang terjadi saat ini, ada media elektronik ataupun cetak yang sedikit keluar garis dalam menggali dan menyajikan berita. Bahkan, ada media elektronik yang menjadikan ini semacam acara gosip dan mengundang narasumber yang tidak kredibel.

Koreksi juga perlu dilakukan terhadap Kompolnas dan Komnas HAM, yang terlalu dini berkesimpulan, seperti membenarkan skenario polisi. Bukankah tugas dan tanggung jawab lembaga independen seperti Kompolnas dan Komnas HAM menempatkan semua pihak setara?

Para komisioner pada dua lembaga tersebut mendadak menjadi selebritas baru, silih berganti muncul di media elektronik, memberikan pernyataan-pernyataan yang lebih bersifat normatif. LPSK terlihat lebih baik dalam menyikapi. Seharusnya Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK bekerja senyap, sesekali saja mengeluarkan pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Betapa besar uang rakyat yang harus dikeluarkan negara untuk menyelesaikan kasus yang sebetulnya sederhana. Menjadi tidak sederhana karena ada konspirasi untuk menutupi dan melindungi yang terlibat.

Semoga saja kita akan menyaksikan akhir peristiwa yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Rakyat Indonesia tidak bodoh dan jangan dibodohi!

Samesto NitisastroPraktisi SDM, Pesona Khayangan, Depok 16411

Terima Kasih

Musthafa Abd Rahman berpamitan dengan tulisan ”Tiga Dekade Merekam Denyut Timur Tengah” (Kompas, 8/8/2022) setelah tiga dekade bertugas sebagai wartawan Kompas di Kairo, Mesir. Tugasnya meliput seluruh wilayah Timur Tengah.

Saya mengucapkan terima kasih karena selama itu pula saya dapat mengikuti perkembangan di Timur Tengah dengan perspektif Indonesia.

Saya bisa membayangkan beratnya tugas tersebut, apalagi sampai tiga dekade di daerah yang terus bergolak, karena mencari sumber tepercaya tidaklah mudah. Menembus sumber berita tidak bisa dilakukan semua orang.

Selain mengurusi masalah kedinasan sebagai wartawan Kompas, ia tentu juga mengurus keluarganya.

Selain itu, saya juga berterima kasih kepada Kompas yang dengan jeli menempatkan wartawannya di Kairo. Walau secara formal pensiun dari Kompas, saya berharap masih bisa menikmati tulisan Musthafa Abd Rahman.

Mustakim, SHPondok Duta 1, Tugu, Cimanggis, Depok 16451

Balas Budi

Salah satu Dewi Kunti (tengah) yang dipentaskan dalam lakon Kresna Duta atau Duta Kresna di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat (16/11/2018) malam. Lakon ini adalah inisiatif dari Yayasan Paramarta Karya Budaya, Ikatan Ahli Sarjana Indonesia (IASI) Jerman, dan Diaspora Indonesia in Bremen.

Lakon Kresna Duta dipentaskan oleh Paguyuban Wayang Orang Ngesti Pandawa, Semarang, di TMII Jakarta, Minggu, 26 Juni 2022.

Ninok Leksono melaporkan hal itu menjadi ”Kresna dan Diplomasi Pamungkasnya” (Kompas, 6/7/2022). Meski sudah ditanggapi L Wilardjo (Kompas, 18/7/2022), lakon ini tetap menarik dibahas.

Memang benar ”Kresna Duta” merupakan lakon favorit karena beraroma asketis, yaitu pesan tentang kebenaran dan keadilan untuk mengembalikan separuh negeri Hastinapura dari Sata Kurawa, putra-putri Destrarata kepada Pandawa, kelima putra almarhum Pandudewanata.

Pemilihan Sri Kresna sebagai duta Pandawa sudah dengan perhitungan matang. Raja Dwuarawati ini, selain disegani karena dituakan oleh kedua belah pihak, juga dijuluki ”Jalma lipat seprapat tamat”, seorang cerdik cendekia yang dengan melihat sedikit gejala, sudah menangkap fakta keseluruhan, bahkan memprediksi masa depan.

Namun, ketika Sri Kresna datang ke Hastinapura menyampaikan hak Pandawa atas separuh negeri Hastina, ia ditanggapi dengan ”adigang, adigung, adiguna”. Menyombongkan kekuasaan, kedudukan, dan kepandaian oleh Prabu Duryudana sekaligus putra sulung para Kurawa.

Ia meninggalkan Sri Kresna dan Prabu Salya sendirian di pendapa agung Hastinapura. Suatu sikap penolakan atas hak Pandawa, yang memicu perang besar, Bharatayuda.

Dalam lakon ini ada tokoh lain, Adipati Karna. Ia saudara sekandung Pandawa, tetapi berpihak kepada Kurawa. Pilihan ini dinilai kontroversial, memunculkan berbagai opini.

Jika dirunut perjalanan hidup Karna, barangkali ini jawabannya. Memang Karna dan Pandawa lahir dari ibu yang sama, Kunthinalibrata. Akan tetapi, ayah Karna adalah Dewa Surya, sedangkan ayah para Pandawa adalah Prabu Pandu yang meninggal sebelum Pandawa dewasa.

Karna merasa senasib dengan Duryudana ketika mereka ditolak dan kalah dari Arjuna dalam sayembara memperebutkan putri Drupadi dari negeri Pancala.

Alasan lain Karna berada di barisan Kurawa karena Duryudana memberinya kedudukan sebagai adipati di Awangga dan senapati di Hastinapura.

Karna membela Kurawa sampai titik darah penghabisan dalam Bharatayuda, sebagai ungkapan balas budi kepada Duryudana dan Kurawa.

Rafael SudarmadiSMK Ignatius, Semarang

Layanan Pelanggan

Kami pelanggan Indihome dengan nomor layanan 131163101785 (022 868135xx) dan menjadi pelanggan sejak masih Telkom Speedy, 2010.

Selama lebih dari 12 tahun berlangganan, koneksi tidak stabil. Membuat salah satu ujian akhir semester anak kami di ITB gagal karena koneksi payah pada 2021.

Jumat, 15 Juli 2022, kami komplain karena koneksi buruk ini. Melalui 147, saya diarahkan menelepon 1500250 karena segmen kami (juga seluruh Kotabaru Parahyangan) adalah bisnis. Namun, selalu muncul informasi bahwa nomor itu tidak terdaftar saat saya tiga kali menelepon.

Saya kembali telepon ke 147 dan meminta berbicara ke layanan pelanggan (CS). Namun, lagi-lagi setelah menunggu lebih dari 5 menit, tidak ada solusi selain menelepon ke nomor yang tidak terdaftar.

Sedemikian terbelakangkah sistem di Telkom untuk melayani pelanggan? Apakah pelanggan harus datang ke kantor Indihome saat pandemi?

Selain keluhan, saya juga ingin mengganti langganan kami dari Triple Play ke Two Play (internet + telepon) karena layanan standar TV kabel Indihome kurang menarik.

A PratomoJl Jingganagara, Kotabaru Parahyangan

Pesimisme Papua

Tampaknya muncul pesimisme penyelesaian Papua. Berita utama Kompas (Minggu, 17/7/2022) berjudul ”Kejahatan Luar Biasa KKB di Nduga” mewartakan bahwa selama 1 Januari-16 Juli 2022 terjadi 45 kasus serangan KKB. Korban tewas 35 orang di tujuh kabupaten.

Data lain, dalam rentang 2017-2022 terjadi lebih kurang 200 serangan, korban tewas lebih kurang 144 orang, Komnas HAM dan Amnesty International mengecam dan mendesak diusut tuntas.

Laode Ida dalam Opini Kompas (Senin, 25/7/2022), mempertanyakan mengapa pada rakyat Papua—yang berada di pangkuan Ibu Pertiwi selama 59 tahun (1963-2022)—hal ini masih terjadi?

Sebenarnya komitmen pemerintah pusat terhadap Papua cukup kuat. Misalnya, melalui otsus (jilid 1) selama 21 tahun, dikucurkan dana Rp 150 triliun. Cukup fantastis, termasuk kesempatan orang asli Papua (OAP) menjadi pejabat daerah.

Namun, dari berbagai analisis tentang Papua, termasuk Kompas, terdapat berbagai masalah dalam kebijakan dan implementasinya. Misal, pembangunan merusak hutan dan menimbulkan konflik lahan, serta terlalu ekonomisentris, mengabaikan rekognisi dan representasi orang Papua.

Terjadi marginalisasi penduduk lokal sehingga tidak ada perbaikan signifikan kesejahteraan. Sulit mencari representasi kepentingan OAP (fragmentasi kepentingan lokal garis suku dan etnis yang beragam) dan strategi keamanan kurang pas menyangkut para aktor KKB, tokoh Papua (tokoh adat, agama, kepala suku, pejabat pemerintah) tidak memiliki agenda untuk memengaruhi para aktor KKB agar patuh pada kebijakan dan aturan pemerintah.

Para aktor KKB sebenarnya warga lokal Papua. Sampai saat ini sikap Pemerintah Indonesia masih tidak mengakui sikap politik KKB sehingga dialog belum terwujud.

Perihal pembentukan daerah otonomi baru (DOB), Arya Fernandes di Kompas (Senin, 11/7/2022) menganggap DOB belum siap dan terancam gagal, antara lain, karena kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih terbatas, kurang dukungan dari aktor politik lokal, belum lagi rentan korupsi.

Karena itu, dibutuhkan komitmen yang sangat kuat sambil terus mengkaji ulang berbagai kebijakan yang pernah dibuat dan implementasinya.

Hasil survei Kompas (Senin, 18/7/2020), 65,2 persen anak muda Papua puas terhadap kinerja pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Semoga ini bisa menjadi model optimisme dalam penyelesaian Papua.

BharotoJl Kelud Timur I, Semarang

Hidup Sederhana

Lima mobil mewah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Di tengah tantangan perekonomian yang berat, sebaiknya kita membangun semangat berkorban dengan hidup sederhana. Tidak harus langkah besar, mulailah dengan menghemat pengadaan kendaraan dinas.

Mengapa mesti pakai mobil mewah, Toyota Land Cruiser V8, Lexus 570, dan lainnya, padahal hanya dipakai seliweran di tengah kota, bahkan masuk mal. Belum lagi biaya operasionalnya yang besar.

Tentunya suatu keteladanan dari atas akan berimbas ke bawah dan bisa berdampak sangat luas. Tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga dalam berperilaku lainnya.

Sutanto HarsonoJl Camar III, Bintaro Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan