”Mengendarai” Multilateralisme ASEAN

Dalam tur lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan China ke Asia Tenggara, multilateralisme menjadi sebuah isu yang diangkat. Isu sama, tetapi beda kepentingan.

AP/POOL/STEFANI REYNOLDS

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (tengah, kiri) bercakap-cakap dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah, kanan) sebelum pertemuan di Nusa Dua, Bali, 9 Juli 2022.

Asia Tenggara dalam sepekan terakhir menjadi tujuan diplomasi menteri luar negeri negara-negara kekuatan utama dunia, termasuk Amerika Serikat dan China.

Setelah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) G20 di Bali, 8 Juli 2022, Menlu AS Antony Blinken terbang ke Thailand. Menlu China Wang Yi ke Jakarta, bertemu Presiden Joko Widodo, serta berpidato di Sekretariat ASEAN.

Salah satu topik yang diangkat kedua diplomat itu dalam beberapa kesempatan adalah multilateralisme. Blinken menyebut isu itu, antara lain, dalam wawancara dengan wartawan di Bali. Mantra yang sama dilontarkan Wang dalam pidatonya di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Senin (11/7/2022). Mendengar satu kata terlontar dari diplomat AS dan China, semestinya berbagai bentuk rivalitasnya tak sulit diselesaikan.

Baca juga : Bicara Lima Jam, Menlu AS-China Sepakat Bersaing Penuh Tanggung Jawab

Multilateralisme kerap diartikan sebagai pendekatan yang mengutamakan keterlibatan banyak negara dalam menangani isu dan masalah internasional serta penghormatan terhadap aturan dan norma yang disepakati masyarakat internasional. Istilah itu biasa dibedakan dengan unilateralisme atau kebijakan sepihak oleh satu negara dan bilateralisme atau pendekatan melalui kerja sama dua negara.

AFP/TANG CHHIN SOTHY

Suasana pertemuan para menteri luar negeri Asosiasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (17/2/2022).

Dalam konteks ASEAN, baik AS maupun China sama-sama menggunakan pendekatan multilateralisme, setidaknya dalam retorikanya. Wang, misalnya, berkali-kali menyatakan dukungan China terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara.

Begitu pula AS. Dalam wawancara di Jakarta, Rabu (13/7), Asisten Deputi Bidang Asia Timur dan Pasifik di Departemen Luar Negeri AS, Robert Harris, juga mengakui sentralitas ASEAN sebagai jembatan perdamaian di kawasan.

Baca juga : China Intensif Tempel Indonesia dan ASEAN

Namun, jika dicermati, bahasa multilateralisme oleh kedua negara itu tak lepas dari kepentingan yang mereka usung. Wang melontarkan ”multilateralisme sejati”, pendekatan yang mengutamakan pembangunan dan kerja sama saling menguntungkan. Istilah ini dihadapkan dengan ”mentalitas Perang Dingin” atau pembentukan blok politik tertutup yang—meski dia tidak menyebut—semua tahu itu menyasar AS. Wang juga menyatakan terang-terangan, China merangkul ASEAN.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Lim Jock Hoi (kedua dari kiri) memberi salam kepal kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kelima dari kanan) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Bagi AS, yang disampaikan Harris, multilateralisme ASEAN mesti diwujudkan dalam menangani isu kawasan, salah satunya isu Laut China Selatan (LCS). Dengan multilateralisme, semua negara ASEAN bersatu—bukan dengan cara bilateral—menggugat klaim China di perairan itu. Washington siap memasok bukti dan landasan hukumnya. Multilateralisme seperti ini tidak diharapkan China, yang memilih jalan bilateralisme dalam menyelesaikan isu LCS.

Baca juga : Menguatkan Multilateralisme ASEAN

Bagi ASEAN, perbedaan kepentingan dalam mendorong isu multilateralisme bukan hal baru. Hal ini bisa menaikkan posisi tawar dalam berhadapan dengan AS atau China. Mana yang lebih pintar, lebih gesit, dan lebih klop dengan kebutuhan, itulah yang akan disambut ASEAN. Ini tantangan bagi AS dan China, siapa di antara mereka yang paling relevan dengan ASEAN.