Bivitri Susanti pernah mengatakan, apa pun kebijakan pemerintah haruslah bertujuan menyejahterakan rakyat banyak. Memprihatinkan bahwa hal ini dicederai oleh mereka yang memperkaya diri saat memegang amanah.
Oleh
Hadisudjono Sastrosatomo
·3 menit baca
Setiap kebijakan pemerintah tentu ditunggu dengan harapan ada perbaikan kehidupan keseharian. Maka, reshuffle kabinet pun menjadi harapan rakyat untuk hidup lebih baik.
Meminjam ungkapan Budiman Tanuredjo (Kompas, 18/6/2022), jangan ada kesenjangan antara idealisme reshuffle dan praktik pelaksanaannya.
Meski sudah 61 tahun, beberapa petikan kalimat pidato inaugurasi Presiden Kennedy (20/1/1961) masih relevan bagi pengelola serta pelaku politik negeri ini. Misalnya, ”That here on earth God’s work must truly be our own.”
Ia menyadari bahwa hak asasi manusia bukanlah karena belas kasihan penguasa, melainkan hakiki karunia Tuhan. Para bapak bangsa Indonesia juga sudah merumuskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang ruhnya tidak jauh berbeda dengan pidato Kennedy.
Ungkapan Kennedy yang penting untuk menteri dan wakil menteri baru adalah, ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”
Bivitri Susanti pernah mengatakan, apa pun kebijakan pemerintah haruslah bertujuan menyejahterakan rakyat banyak. Memprihatinkan bahwa hal ini dicederai oleh mereka yang memperkaya diri saat memegang amanah.
Di pengujung usianya, Buya Syafii Maarif masih menulis keprihatinannya di harian Kompas (10/11/2021). ”Di dalam negeri masih ada masalah sosial, ekonomi, politik yang perlu dibenahi. Korupsi tetap menggurita, narkoba seperti tak terbendung, ulah oknum polisi dan aparat lain sangat menusuk perasaan, dan semua terus saja terjadi.”
Ikrar Nusa Bhakti menulis dalil Lord Acton dalam sebuah terbitan LIPI (24/8/2010). ”Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Tepat menggambarkan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Berat beban Presiden Jokowi menuntaskan berbagai masalah di negara ini.
Kembali ke reshuffle, ada yang menyebut perombakan kabinet ini sekadar melengkapi jatah partai pendukung pemerintah. Namun, tetap diperlukan kompetensi, rekam jejak, serta loyalitas dan komitmen pada visi Presiden.
Saya tutup tulisan ini juga dengan kalimat bijak Manuel L Quezon, ”My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins”.
Hadisudjono SastrosatomoJl Pariaman, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta 12970
Harapan kepada Mendag Baru
Perombakan kabinet kali ini memunculkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan baru. Di saat kondisi ekonomi global suram, kenaikan harga pangan dan energi jadi tantangan berat bagi siapa pun.
Apalagi banyak pejabat Kemendag sedang terkena perkara. Masih ditambah menghadapi Pilpres 2024 dan rencana pindah ke IKN di Kaltim yang tentu perlu persiapan.
Saya pernah menjadi karyawan Depdag (sekarang Kemendag), dari 8 Februari 1960 hingga akhir 1999. Hampir 40 tahun. Baik kantor pusat maupun kantor wilayah. Dari bidang pendataan, perencanaan, hingga pelaksanaan. Banyak hal yang bisa direnungkan.
Kemendag adalah instansi yang sangat berkaitan dengan banyak pihak. Dalam kebijakan tidak bisa lepas dari berbagai instansi. Bidang produksi, perhubungan, keuangan, dan lainnya. Dalam pelaksanaan terkait dengan pemda (provinsi, kabupaten/kota), pelaku usaha, dan konsumen. Juga dengan penegak hukum, khususnya dalam tertib niaga dan pelindungan konsumen.
Di samping urusan dalam negeri juga urusan luar negeri. Khususnya terkait ekspor impor yang tidak sedikit masalahnya. Semua membutuhkan perhatian dan kerja sama dengan siapa saja. Maka, Mendag harus mau dan mampu merangkul semua pihak.
Kita percaya pada pilihan Presiden Jokowi. Mendag sebaiknya bekerja, mampu meredam keresahan, dan membawa Indonesia melaju di atas gelombang perekonomian dunia yang tengah bergolak.