Intervensi faktor determinan derajat kesehatan masyarakat sangat ditentukan kehendak politik kekuasaan. Partai dan elite politik perlu memahami hal tersebut, juga bahwa derajat kesehatan itu penentu utama kualitas SDM.
Oleh
ZAENAL ABIDIN
·5 menit baca
HERYUNANTO
Tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun politik. Partai dan elite politik sudah mulai bersiap-siap untuk menentukan sikap dan langkah politik guna merebut simpati masyarakat. Di pihak lain, masyarakat pun harus lebih cerdas mencermati sejauh mana partai dan elite politik memperlihatkan keberpihakannya dalam politik dan kebijakan kesehatan di Indonesia.
Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal bagaimana pemerintah dan masyarakat kelabakan menghadapinya. Karena itu, partai dan elite politik yang akan bertarung tahun 2024 dan membentuk pemerintahan berikutnya wajib memahami betul bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia (HAM) sehingga mereka perlu memiliki keberpihakan dalam politik dan kebijakan kesehatan. Partai dan elite politik yang tidak memiliki keberpihakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak layak dipilih untuk mengelola dan memimpin negeri ini.
Keberpihakan partai dan elite politik menjelang 2024 dapat kita lihat dari kebijakan dan program yang ditawarkannya. Kebijakan dan program kesehatan yang ditawarkan pun masih perlu dicermati, apakah berbasis kebutuhan kesehatan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia. Kebijakan dan program yang berbasis kebutuhan dan tuntutan kesehatan ini yang kemudian menentukan peningkatan derajat kesehatan.
Berbicara derajat kesehatan, ingatakan kita hampir selalu tertuju kepada teori klasik HL Bloom (1974). Teori ini menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) perilaku atau gaya hidup (life style); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi derajat kesehatan individu dan masyarakat.
Lebih lanjut disebutkan bahwa faktor gaya hidup dan lingkungan memiliki daya ungkit sekitar 70 persen, sementara pelayanan kesehatan dan keturunan hanya 30 persen. Pesan yang ingin disampaikan adalah apabila ingin melakukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat atau bangsa, utamakanlah faktor yang memiliki daya ungkitnya paling besar, dalam hal ini perilaku dan lingkungan. Walau bukan berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak penting.
Pelayanan kesehatan tetap penting. Terkait pelayanan kesehatan ini rasanya masih relevan kita kembali tengok Deklarasi Alma Ata (1978). Disebutkan dalam deklarasi tersebut bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 sekurang-kurangnya melalui delapan pelayanan kesehatan dasar, yakni: a) pendidikan kesehatan, b) peningkatan penyediaan makanan dan gizi, c) penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi dasar, d) pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, e) imunisasi, f) pencegahan dan pemberantasan penyakit endemi, h) penyediaan obat esensial.
Intervensi faktor determinan derajat kesehatan di atas sangat ditentukan oleh kehendak politik kekuasaan. Peningkatan derajat kesehatan merupakan dampak dari proses panjang yang dipengaruhi oleh intervensi keputusan politik. Karena itu, partai dan elite politik perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai faktor determinan tersebut. Mereka juga perlu memahami bahwa derajat kesehatan adalah penentu utama kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara.
Peningkatan derajat kesehatan merupakan dampak dari proses panjang yang dipengaruhi oleh intervensi keputusan politik.
Menghadapi tahun politik 2024, masyarakat perlu mengingatkan partai dan elite politik agar menyajikan calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden/wakil presiden, calon bupati/wakil bupati, dan calon wali kota/wakil wali kota, yang memiliki wawasan politik kesehatan. Para calon ini perlu dibekali politik dan kebijakan kesehatan agar mampu berjuang dan beradu argumentasi di forum legislatif dan pemerintahan. Untuk membekalinya, partai politik dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang kesehatan.
Mengapa partai politik perlu diingatkan? Sebab, kewenangan untuk menyajikan calon legislatif dan eksekutif berada di tangan partai politik. Dalam teori ilmu politik kesehatan disebutkan bahwa faktor penentu derajat kesehatan itu mengikuti kehendak politik penguasa.
Artinya, apabila elite politik yang menjadi calon tersebut memiliki wawasan politik dan kebijakan kesehatan yang mumpuni maka harapan peningkatan derajat kesehatan dapat terwujud. Ketika derajat kesehatan meningkat maka nilai positiflah yang akan diterima partai dan elite politik. Tentu saja dengan menggunakan alokasi anggaran secara jujur, etis, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila rendah maka nilai negatif pula yang pantas disematkan kepadanya.
Kualitas sumber daya manusia
Kualitas sumber daya manusia sangat bengantung kepada asupan gizi dan status kesehatan. Karena itu tidak salah bila dikatakan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh derajat kesehatan rakyatnya. Tidak salah pula nasihat para alim ulama yang mengatakan, ”Hendaklah mensyukuri nikmat sehat walafiat sebab nikmat ini adalah anugerah Allah terbesar kedua setelah beriman kepada Allah sendiri.”
Setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pertama, asupan gizi dan kesehatan. Kedua, pendidikan dan latihan. Ketiga, kondisi lingkungan dan sosial budaya. Ketiga faktor ini sejalan dengan indeks berbasis komponen dasar kualitas hidup yang sering dipakai untuk mengukur capaian pembangunan manusia, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM).
Kualitas sumber daya manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh derajat kesehatan rakyatnya.
Asupan gizi dan kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuhkan asupan gizi seimbang. Demikian pula status kesehatan yang prima. Asupan gizi seimbang dan kondisi kesehatan yang prima memungkinkan setiap orang mampu hidup produktif secara sosial, ekonomis, dan spiritual.
Pendidikan dan latihan akan menstimulasi lahirnya sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Pendidikan dan latihan yang baik mampu menghasilkan berbagai keahlian dan keunggulan untuk bekerja dengan standar terbaik.
Lingkungan dan sosial budaya adalah faktor lain yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kondisi lingkungan fisik yang bersih sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Itulah sebabnya mengapa program lingkungan hidup bersih sangat penting dalam pembangunan berwawasan kesehatan. Adapun lingkungan sosial yang kondusif, misalnya tempat kerja yang adil dapat meningkatkan semangat dan kualitas kerja serta pendapatannya.
Sekalipun kesehatan adalah nikmat Allah dan HAM yang menjadi parameter keberpihakan politik kesehatan, namun tetap saja masyarakat perlu berjuang untuk memperolehnya. Tidak ada yang gratis. Masyarakat perlu memperjuangkan imunisasi universal sebagai public goods tanpa biaya, peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan, dan peningkatan anggaran promosi kesehatan.
Promosi kesehatan sangat penting sebab menyangkut intervensi terhadap semua determinan kesehatan, terutama deteminan perubahan perilaku. Dimensi perubahan perilaku tidak hanya terfokus pada perilaku masyarakat saja, tetapi terlebih perilaku elite politik dan pemerintah.
Karena itu, masyarakat harus memiliki agenda perjuangan dan advokasi kesehatan secara berkelanjutan sampai terjadinya perubahan paradigma dan perilaku, dari sakit ke sehat. Perjuangan dan advokasi untuk mewujudkan manusia Indonesia yang ”sehat jiwa dan badannya”. Wallahu a'lam bishawab.
Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Periode 2012-2015
