Dengarkan Aspirasi Publik

Rapat Paripurna RUU Daerah Otonomi Baru Papua, Kamis (30/6/2022) ini, semoga melahirkan keputusan prorakyat mengingat salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR dengan sejumlah pihak terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Dalam audiensi tersebut, Komisi II menerima aspirasi terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogoga dan Provinsi Papua Tengah, serta tentang partai lokal Papua.

Pembahasan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua memasuki tahap akhir setelah draf RUU masuk dalam kajian tim perumus dan tim sinkronisasi, Kamis (23/6) lalu. Setelah kerja perumusan dan sinkronisasi tuntas, draf tiga RUU DOB Papua akan diajukan ke rapat paripurna hari Kamis (30/6) ini. Ketiga RUU itu ialah RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Pembahasan RUU ini tergolong dinamis. Seperti diberitakan Kompas, Jumat (24/6), Majelis Rakyat Papua (MRP) berpendapat, pembahasan RUU DOB Papua terlalu cepat dan terburu-buru. MRP menilai, pembahasan sebaiknya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Silang pendapat yang mengiringi pembahasan RUU lazim terjadi. Dalam beberapa kasus, pemerintah dan DPR cukup bijak mendengar, menerima, menampung, dan mewujudkan usulan atau masukan masyarakat.

Namun, harus diakui, dalam sejumlah kesempatan lain, pembahasan dengan melibatkan publik kurang optimal. Pengalaman kita terkait proses penyelesaian UU Cipta Kerja layak menjadi studi kasus. Setelah diwarnai unjuk rasa yang meluas, terutama di Jakarta, bahkan disertai perilaku anarkistis, MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Baca juga: Pembahasan RUU DOB Papua Memasuki Tahap Akhir

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Warga suku Amungme saat mengambil makanan matang hasil dari upacara bakar batu di lapangan bekas pasar sentral Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (8/10/2021). Upacara bakar batu ini menjadi simbol kebersamaan dan keterbukaan dari warga Papua, khususnya suku Amungme atau suku asli pegunungan Mimika.

Seiring dengan itu, MK memberikan waktu dua tahun bagi reformasi struktural ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Salah satunya melalui optimalisasi partisipasi bermakna dalam Revisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apa makna partisipasi bermakna? Tiga persyaratan yang disebut MK dalam memahami partisipasi bermakna dalam pembuatan UU ialah publik berhak didengar pendapatnya, publik berhak dipertimbangkan pendapatnya, dan publik berhak diberi penjelasan mengenai sejauh mana pendapat mereka diakomodasi dalam UU.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) Mahkamah Konstitusi, yang membahas usulan kenaikan anggaran untuk peningkatan kapasitas gedung di MK untuk menghadapi perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2024.

Baca juga: Antisipasi Potensi Konflik Pascapengesahan Tiga RUU DOB Papua

Tiga prinsip partisipasi bermakna ini rasanya perlu terus dipahami bersama sebagai keniscayaan dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, termasuk pembahasan RUU. DPR bersama pemerintah perlu membuka telinga lebar-lebar dalam proses tersebut.

Penerimaan masukan publik secara maksimal setidaknya menjamin ketiadaan masalah saat undang-undang ditetapkan dan diterapkan. Andai ada masalah, tidak terlalu besar. Pada akhirnya, undang-undang yang disahkan setelah melalui pembahasan melibatkan publik diharapkan dapat bermuara pada kesejahteraan rakyat.