”The King Maker”

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Lukisan para presiden Republik Indonesia tergambar di sebuah tembok di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (18/8/2021). Survei Litbang Kompas pada April 2021 menunjukkan, masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan calon presiden (capres). Hingga tiga tahun menjelang pemilu, sekitar 21 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan capres. Angka pemilih yang belum menentukan pilihan itu tergolong tinggi karena lebih besar dari tingkat elektabilitas sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa kepemimpinan mendatang. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Tajuk Rencana Kompas (Selasa, 7/6/2022) berjudul ”Kekuasaan Bukanlah Segalanya” layak direnungkan oleh para pelaku politik yang tulus mencintai negara ini.

Paragraf Tajuk Rencana itu menyebutkan, ”Menjadi tugas elite politik (dengan catatan tambahan saya: yang berjiwa negarawan), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan khalayak untuk membangun literasi politik di negeri ini. Warga harus disadarkan, jangan mau dipermainkan siapa pun untuk kepentingan politik sesaat”.

Disebutkan pula, ”Kekuasaan hanya berarti kalau menyejahterakan seluruh rakyat negeri ini” (dengan catatan saya lagi: kesadaran yang hanya dimiliki negarawan).

Foto di halaman pertama Kompas edisi yang sama menampilkan dua pemimpin negara: Australia dan Indonesia bersepeda bersama. Langsung terpikir bahwa kebugaran pemimpin bangsa adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi.

Hal berikutnya adalah usia keduanya tidak terlalu muda, tetapi juga tidak terlalu tua. Memimpin negara lima tahun dengan berbagai kemungkinan peristiwa tak terduga adalah beban yang tidak ringan, telah kita saksikan dan alami bersama. Dalam hal ini, pandemi.

Maka, dalam belenggu keterbatasan, penting bagi rakyat untuk dapat memilih calon yang dianggap pantas. Bivitri Susanti (Kompas, 9/6/2022) dengan tepat menggambarkan situasi ketidakberdayaan rakyat. ”Setelah Orde Baru jatuh, kita tidak menyangka bahwa politik tetap milik elite. Bahkan, aktor-aktornya pun sesungguhnya tak banyak berubah, hanya bungkus partai dan cara-caranya yang berbeda. Jika cara-cara ini tidak dibongkar, praktik ini akan terus terjadi, seperti lingkaran setan yang membelenggu demokrasi”.

Semoga lahir dari partai seorang negarawan yang menyadari waktu terlalu pendek untuk mengubah situasi ini dengan drastis. Dia dapat mengubur ambisi pribadi menjadi peserta kontes pilpres, berupaya mencari dan mendukung orang yang tidak hanya mampu, tetapi memiliki kecintaan kepada NKRI. Dia harus dengan sadar menjadikan dirinya seorang king maker: menghasilkan calon nakhoda republik tercinta ini bagi kesejahteraan serta keadilan rakyat yang tidak mampu bersuara.

Hadisudjono Sastrosatomo Jl Pariaman, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta 12970

Desa Antikorupsi

HARIS FIRDAUS

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan sambutan dalam peluncuran program Desa Antikorupsi, Rabu (1/12/2021), di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Desa Antokorupsi diluncurkan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa.

Berita di media sosial menyebutkan, ada 10 provinsi yang desanya dimotori KPK menjadi desa antikorupsi. Salah satunya adalah desa/nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Akan tetapi, mengapa di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang notabene secara de jure dan de facto istimewa, nihil desa/kelurahan antikorupsi? Padahal, warga DIY di atas rata-rata dari sisi nilai luhur, termasuk tingkah lakunya.

Ada baiknya para petinggi di DIY bisa berinisiatif, mengajak desa/kelurahan mengikuti pelatihan antikorupsi dari biro hukum di tiap kabupaten/kota, syukur-syukur pelatihnya datang dari KPK.

Bahwa kemarin ada operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap bekas Wali Kota Yogyakarta, tentunya menjadi pukulan berat bagi para petinggi di DIY. Demikian juga dengan dugaan korupsi proyek renovasi Stadion Olahraga Mandala Krida. Alangkah baiknya jika kedua hal ini menjadi pendorong agar DIY bisa segera membangun kelurahan/desa antikorupsi, sekalipun berlangsung secara bertahap.

Semoga semangat antikorupsi ini semakin membumi di tanah air!

Setijono Widjojo Pasar Seni dan Kerajinan Km 15, Kulon Progo, DIY

Kabel Tembaga

Petugas mengganti jaringan kabel telepon, internet dan televisi berbayar di jalan Pramuka, Jakarta, Selasa (29/01/2019). Pengantian jaringan kabel dari kabel tembaga ke fiber optik tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas layanan.

Kami pelanggan telepon rumah (fixed line) Telkom dari 2006. Sejak 14 April 2022, telepon rumah kami tidak berfungsi. Setelah melapor ke 147, beberapa teknisi menawarkan peralihan dari jaringan tembaga ke fiber optik.

Kami memilih jaringan tembaga difungsikan lagi. Beberapa teknisi mengatakan jaringan tembaga sudah dimatikan. Namun, saat menelepon 147 lagi, petugas layanan mengatakan jaringan tembaga di wilayah kami tidak dimatikan, hanya perlu perbaikan.

Jika benar jaringan tembaga dimatikan, mengapa kami belum pernah menerima pemberitahuan resmi dari PT Telkom? Jika hal itu benar, seyogianya disampaikan oleh pejabat berwenang Telkom, bukan teknisi lapangan.

Fivin HoJl Pegangsaan Dua, Jakarta Utara