Menanti Vaksin PMK

Konsumen membutuhkan hewan kurban yang sehat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bagaimana caranya memperoleh hewan kurban yang sehat.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Seekor sapi di tempat penjualan hewan kurban di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/6/2022). Sapi yang dijual tersebut sudah divaksin dan menjalani karantina untuk pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK kini berkejaran waktu dengan ketersediaan hewan kurban. Idul Adha makin dekat, sementara vaksin belum tersedia.

Sejak wabah PMK di Jawa Timur pertama kali terungkap pada akhir April 2022, data siagapmk.id Kementerian Pertanian hingga pukul 15.15, Senin (13/6/2022), menunjukkan, penyakit itu menyebar ke 180 kabupaten/kota di 18 provinsi. Sebanyak 698 ekor ternak mati dan 109.236 ekor ternak belum sembuh.

Ternak yang masih tertular adalah 107.016 sapi, 1.546 kerbau, 239 kambing, dan 435 domba. Jenis hewan ini adalah jenis hewan kurban. Data itu juga menyebutkan belum ada hewan yang divaksinasi. Harian ini memberitakan, pemerintah sedang menyiapkan vaksin, baik vaksin impor maupun vaksin produksi dalam negeri.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas berjaga di pos pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 7 Juni 2022.

Baca juga: Warga Diminta Tidak Beli Ternak dari Luar Kota

Kementerian Pertanian akan mendatangkan tiga juta dosis vaksin dari Perancis untuk kebutuhan darurat. Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya menyiapkan produksi vaksin dalam negeri sebanyak 1 juta dosis hingga Desember 2022.

Kemampuan produksi Pusvetma jauh lebih kecil dibandingkan tahun 1980-an saat wabah PMK terjadi di Indonesia. Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, seperti dikutip Kompas, menyebutkan, tahun 1980-an produksi vaksin PMK bisa mencapai 5 juta dosis. Saat itu wabah PMK mendapat perhatian langsung dari Presiden Soeharto hingga bebas PMK tahun 1990. Seperti dicatat harian Kompas, 3 Agustus 1983, pada Mei 1983 wabah PMK mulai terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Presiden Soeharto terlambat mendapat laporan tentang wabah PMK, yaitu pada 1 Agustus 1983.

Presiden langsung memberikan dana bantuan presiden (banpres) sebesar Rp 420 juta untuk menambah dana pemberantasan penyakit ternak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana itu dipakai untuk mengimpor vaksin dari Australia, antibiotik, dan sarana lain untuk memberantas PMK. Program vaksinasi PMK diminta pada Agustus 1983 saat itu juga.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon menyiapkan obat untuk ternak sapi di Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (24/5/2022). Pemberian obat cacing serta vitamin itu untuk mencegah penyebaran PMK.

Baca juga: Penularan Meluas, 2.757 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Ditemukan di DIY

Saat ini, sebulan setelah Presiden Joko Widodo menerima laporan wabah PMK, vaksin itu masih dalam proses penyiapan. Konsumen membutuhkan hewan kurban sehat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bagaimana caranya memperoleh hewan kurban yang sehat.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (10/6/2022), meninjau kedatangan 553 sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kebutuhan hewan kurban di Jakarta dan sekitarnya. Pemasukan hewan kurban dari NTT disebabkan provinsi itu dinilai masih bebas PMK. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menambahkan, kebutuhan akan hewan kurban tahun ini di Indonesia 2,2 juta ekor.

Penyediaan hewan kurban akan menyebabkan lalu lintas ternak tak terhindarkan, yang akan menyebabkan penyebaran virus PMK sulit dikendalikan. Hal ini menjadi dilema, yaitu bagaimana menyediakan hewan kurban yang sehat dengan harga terjangkau, tetapi pada saat yang bersamaan penyebaran virus PMK tetap harus ditekan. Jika tidak, wabah PMK makin menjadi-jadi dan kerugian ekonomi semakin besar.