Teknologi untuk Problem Pupuk Bersubsidi

kompas-photographer-name

Foto dokumentasi tahun 2013 menunjukkan petani beraktivitas di sawahnya yang berundak dengan sistem pengairan subak di Tegalalang, Ubud, Bali.

Tanggal 27 April 1952, saat peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (kini IPB), Bung Karno berpidato tentang pangan. Pangan sebagai soal hidup mati bangsa.

”Persediaan bahan makanan itu dapat kita tambah, tetapi tidak sekadar sinisme, tidak sekadar ’main politik’, melainkan dengan bekerja keras atas dasar mengerti jalan-jalannya memecahkan problem yang sulit ini,” ujar Bung Karno.

Pangan adalah salah satu hal utama dalam hidup ini. Bagi individu, kegagalan mendapatkan pangan berakibat kematian. Sementara bagi sebuah negara, kegagalan dalam menyuplai pangan dapat mengganggu stabilitas rakyat.

Dengan demikian, kita terkejut saat membaca liputan investigasi Kompas, Kamis (27/1/2022). Salah satu artikelnya berjudul, ”Tak Ada Pupuk Subsidi, Petani Tinggalkan Padi”. Petani beralih dari padi ke tanaman perkebunan. Tentu tidak akan ada yang melarang, tetapi jelas menjadi masalah apabila makin banyak petani beralih dari padi. Kita masih lebih banyak makan nasi, bukan roti atau kentang.

NIKSON SINAGA

Para pekerja membongkar pupuk yang tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (21/8/2021).

Problem pemupukan dulu juga telah disinggung Bung Karno. Namun, spesifik soal penyelewengan subsidi pupuk adalah problem yang kini disoroti Kompas, ini bukan problem baru, tetapi terus berulang.

Ditengarai, mulai dari produsen pupuk, distributor, kios resmi, sampai oknum petugas terlibat dalam sindikat ilegal. Kompas juga menemukan ada keluarga politisi di jalur distribusi pupuk bersubsidi.

Baca juga : Investigasi Pupuk Bersubsidi Kompas

Padahal, kata Bung Karno lagi, problem yang sulit itu tak sekadar dipecahkan dengan ”main politik”, tetapi dengan kerja keras. Bahkan, tidak cukup dengan kerja keras, tetapi juga dengan kerja cerdas, di antaranya dengan mengadopsi teknologi terkini.

Pemerintah India, ambil contoh, per Desember 2021 telah mengidentifikasi 44 area kunci yang diterapkan teknologi rantai blok. Salah satu area kunci itu, yang sedang dicoba diterapkan di Gujarat, adalah penerapan rantai blok untuk manajemen pupuk bersubsidi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suria, petani penggarap lahan, sedang mencabuti bibit padi dari lahan persemaian untuk ditanam di sawah di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu (10/10/2020).

Dengan teknologi rantai blok, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih transparan. Transaksi jual beli pupuk bersubsidi menjadi tercatat dan jejak transaksinya tidak dapat dimanipulasi sehingga mudah untuk diaudit kapan saja. Dengan teknologi, idealnya akurasi data petani penerima—yang ditengarai kerap ”dimainkan”—menjadi lebih pasti.

Teknologi rantai blok juga dapat untuk menelusuri jejak perjalanan pupuk itu. Perusahaan rintisan VeChain dari China, misalnya, menggunakan rantai blok untuk menelusuri perjalanan sebuah botol anggur. Dari kebun mana anggur itu dipetik, di mana proses produksinya, hingga jalur logistiknya.

Teknologi kiranya menjadi pemecahan atas problem pupuk bersubsidi. Dapat dimulai dari identifikasi lokasi dan luasan lahan yang mendapatkan pupuk subsidi. Teknologi rantai blok nantinya dapat diintegrasikan dengan sistem rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik (e-RDKK) dan penggunaan kartu tani. Penerapan teknologi maju sangat penting oleh karena penyimpangan program ini diduga terjadi dari hulu hingga hilir.

Jika teknologi telah diterapkan, kerja dari pengawasan distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih ringan. Tim pengawas pun dapat lebih fokus kepada fungsi penindakan untuk memastikan agar subsidi sungguh jatuh ke tangan yang berhak.