Hari Ibu adalah tentang kebangkitan, tentang perjuangan perempuan. Untuk itu, kebijakan yang ramah dan melindungi perempuan perlu terus didorong. Hari Ibu harus dijadikan momentum mendorong pengesahan RUU TPKS.
Oleh
GKR HEMAS
·3 menit baca
Sesungguhnya, Hari Ibu adalah tentang kebangkitan, tentang perjuangan perempuan. Hari Ibu digagas dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada 22-27 Juli 1938 di Bandung. Dari Yogyakarta kegiatan itu bermula, melalui Kongres Perempuan I di Gedung Dalem Joyodipuro milik Raden Tumenggung Joyodipuro. Hari Ibu di tetapkan 22 Desember karena bertepatan dengan Kongres Perempuan I di Yogyakarta yang dilakukan pada 22-25 Desember 1928.
Kongres Perempuan adalah perlambang kebangkitan dan perjuangan kaum perempuan. Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta terinspirasi oleh perjuangan perempuan melawan penjajah pada abad ke-19. Hadir dalam kongres pertama ini wakil-wakil dari Boedi Oetomo, PNI, PSI, Jong Java, Muhammadiyah, dan organisasi pergerakan lainnya.
Sejarah itu perlu diungkit agar perempuan Indonesia paham substansi Hari Ibu. Dengan memahaminya, kita dapat menangkap semangatnya sehingga mampu mengelola momentum ini secara optimal bagi pemberdayaan kaum perempuan sendiri.
Dalam perspektif itu, kita punya banyak pekerjaan rumah mendorong kebijakan yang ramah dan melindungi perempuan. Faktanya, kebijakan atas perlindungan perempuan masih menemui jalan terjal dan bahkan tidak menjadi prioritas.
Buktinya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) gagal disahkan menjadi RUU inisiatif pada 2021. Sementara pada saat bersamaan kekerasan seksual menjadi realitas yang semakin mengerikan dan meneror hari-hari kita belakangan.
Kompas/Priyombodo
Instalasi pakaian kekerasan seksual menghiasi pagar gedung DPR, Jakarta, saat berlangsung unjuk rasa memperingati Hari Ibu, Rabu (22/12/2021). Pengunjuk rasa dari berbagai aliansi perempuan ini menuntut pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Awalnya, RUU TPKS bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Perubahan ini tidak sekadar ganti judul, tetapi dipandang mereduksi substansi. Hal itu tergambar dari penurunan jumlah pasal. Terdapat 128 pasal pada draf RUU PKS per September 2020, sementara draf RUU TPKS per 30 Agustus 2021 hanya memuat 43 pasal.
Kita berharap substansi penghapusan kekerasan seksual dalam RUU PKS tetap menjadi landasan RUU TPKS. Sebab, hilangnya substansi ini menjadi keresahan sejumlah aktivis pergerakan perempuan. Koalisi Masyarakat Sipil Antikekerasan Seksual, misalnya, menilai bahwa salah satu perbedaan elementar terletak pada bentuk kekerasan seksual.
Dalam draf sebelumnya, RUU PKS menetapkan bentuk kekerasan sebanyak sembilan jenis, yakni pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Adapun dalam draf RUU TPKS hanya menetapkan bentuk kekerasan sebanyak empat: pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Beberapa substansi lainnya juga menjadi kritik sejumlah aktivis perempuan.
Kita mendukung pengesahan RUU TPKS dan berharap dapat dilakukan sesegera mungkin.
Kita mendukung pengesahan RUU TPKS dan berharap dapat dilakukan sesegera mungkin. Namun, substansi kekerasan seksual, nomenklatur, ketentuan tindak pidana, dan lain-lain sebaiknya dirumuskan secara bersama antara DPR dan DPD dengan teman-teman pergerakan perempuan dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Itu penting agar kita mendapatkan produk legislasi yang berkualitas dan tepat sasaran.
Kompas
GKR Hemas
Hari Ibu harus dijadikan momentum mendorong pengesahan RUU TPKS lebih keras lagi. Hari Ibu adalah kesempatan membangunan tatanan kesetaraan dan keadilan jender bagi kita semua. Selamat Hari Ibu.
