logo Kompas.id
OpiniEvaluasi Program Subsidi Pupuk
Iklan

Evaluasi Program Subsidi Pupuk

Kebijakan pemerintah terkait ”input” pertanian, terutama pupuk, perlu menargetkan reformasi secara fundamental. Subsidi pupuk bukanlah bansos, melainkan instrumen untuk mendorong investasi petani dan produktivitas.

Oleh
ADITYA ALTA
· 5 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/2xS--6jd8bAUdc_rXBXnOLne6m4=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F20211220-Opini-Digital-2_1640002122.jpg
Kompas

Heryunanto

Walau menyerap anggaran subsidi non-energi terbesar dengan rerata tahunan Rp 31,53 triliun pada 2015- 2020, subsidi pupuk tak mampu meningkatkan produksi komoditas pangan pokok, seperti beras. Untuk itu, jelas diperlukan reformasi kebijakan pupuk nasional secara fundamental, termasuk dengan mengevaluasi mekanisme subsidi dan merencanakan penghapusan bertahap.

Mekanisme alokasi subsidi dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan membayar selisih antara harga pokok penjualan (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang terjual kepada pelaksana subsidi pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Editor:
Sri Hartati Samhadi, Yohanes Krisnawan
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000