logo Kompas.id
OpiniLubang Hitam Otonomi Daerah

Lubang Hitam Otonomi Daerah

Artikel ini menggali praktik otonomi daerah yang perlu diantisipasi karena terdapat berbagai pemahaman yang berpotensi mematikan otonomi daerah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan RI.

Oleh
IRFAN RIDWAN MAKSUM
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas

Heryunanto

Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia sejak Reformasi yang membawa keinginan untuk menata hubungan pusat-daerah sebagai antitesis otoritarianisme, kini justru terdapat pusaran yang mampu menyurutkan praktik otonomi daerah.

Pusaran tersebut terus-menerus membesar, seolah lubang hitam besar yang meluluhlantakkan dinamika ruang otonomi daerah sebagai jalan penataan hubungan pusat-daerah yang diinginkan bangsa Indonesia. Lubang hitam besar itu ditandai dengan dua undang-undang (UU) pengganti UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai tonggak masa Reformasi, yaitu UU No 32/2004 dan UU No 23/2014.

Editor:
Sri Hartati Samhadi, yohaneskrisnawan
Bagikan