Hanya bukti-bukti keberhasilanlah yang akan meyakinkan pemilih, bukan lagi sekadar janji.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
RUSMAN - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Dukuh Nglegok, Desa Segaran, Klaten, Jawa Tengah, 13 September 2021, dengan didampingi antara lain oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan warga bernama Joko Widodo (kanan).
Pemilihan Presiden 2024 akan berlangsung dua setengah tahun lagi. Tanggalnya pun belum ada kesepakatan. Namun, riak politik nasional mulai menghangat.
Survei Kepemimpinan Nasional yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan, sebanyak 37,2 persen responden belum menentukan pilihan calon presiden (capres). Masyarakat tampak belum terlalu fokus pada pemilihan presiden yang masih lama waktunya dan masih sibuk dengan pandemi Covid-19.
Kendati demikian, jika dibandingkan survei Agustus 2020, Januari 2021, dan April 2021, jumlah yang menjawab tidak tahu/tidak ada/tidak jawab/rahasia kian mengecil persentasenya.
Melihat nama-nama yang muncul di benak publik ketika diberi pertanyaan terbuka tentang pilihan presiden, sosok yang muncul masih sama, tertuju pada tokoh nasional yang banyak muncul di pemberitaan media. Akan tetapi, mulai terjadi perubahan basis dukungan politik. Situasi ini tentu akan mendorong partai politik yang mengusung kadernya atau perseorangan bergerak lebih kencang. (Kompas, 20/10/2021)
Dari sepuluh nama teratas yang muncul, sebagian besar merupakan tokoh di pemerintahan, yaitu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ataupun gubernur. Mereka yang di kabinet ialah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra (13,9 persen), Menteri Sosial Tri Rismaharini (4,9), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (4,6), dan Menko Polhukam Mahfud MD (1,9).
Mereka yang dari kepala daerah ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (13,9 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (9,6), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (5,1). Lainnya yang termasuk sepuluh teratas ialah mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (4,5 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (1,9), dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (1,1).
Situasi ini tentu akan mengganggu efektivitas pemerintahan ke depan. Padahal, tantangan besar masih menghadang di depan mata, yaitu pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir dan memicu krisis ekonomi berkepanjangan, yang melahirkan banyak penganggur dan membuat banyak rakyat jatuh ke lembah kemiskinan.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bersama Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu (kiri) serta Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra (kanan), meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, 28 Juni 2021.
Survei Kompas kali ini juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada di angka 66,4 persen. Angka itu memperlihatkan peningkatan dibandingkan Agustus 2020 (65,9) dan Januari 2021 (66,3), tetapi menurun 2,7 persen jika dibandingkan April 2021 (69,1).
Menghadapi situasi ini, Presiden Joko Widodo tentu perlu memastikan bahwa pemerintahannya dapat berjalan lebih efektif di waktu yang tersisa sehingga dapat meninggalkan kenangan sebagai presiden dua periode yang berhasil.
Bagi para gubernur yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di 2024, kerja keras di waktu tersisa pun menjadi keniscayaan. Hanya bukti-bukti keberhasilanlah yang akan meyakinkan pemilih, bukan lagi sekadar janji. Presiden meninggalkan legasi, para capres menunjukkan bukti-bukti.
