Tentu kita sangat berharap anak-anak bangsa bersemangat menekuni suatu bidang dan bekerja keras agar menghasilkan yang terbaik. Semoga suatu saat nanti akan ada anugerah Nobel untuk generasi unggul Indonesia.
Oleh
Diko Ahmad Riza Primadi
·4 menit baca
Selama satu minggu penuh, harian Kompas memublikasikan para peraih Hadiah Nobel 2021. Pemberitaan itu tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga membuka mata bahwa Hadiah Nobel layak diperjuangkan karena dapat mengangkat harkat martabat bangsa.
Hadiah Nobel sangat prestisius karena sosok penerimanya adalah manusia yang bekerja keras untuk mencapai keberhasilannya. Tidak didapat secara instan. Segalanya melalui proses panjang dan melelahkan.
Seperti halnya Abdulrazak Gurnah, novelis asal Tanzania yang menerima Hadiah Nobel Bidang Sastra 2021. Dia mulai menulis dalam pelarian pada usia 21 tahun karena gejolak politik di negerinya. Permenungan dan perjalanan getirnya mengantar ia meraih Nobel Sastra.
Lalu, kapan Hadiah Nobel untuk Indonesia? Sudah 76 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu pun orang Indonesia yang menerima penghargaan ini.
Seperti yang pernah diungkapkan Anton Kurnia dalam sketsa yang dimuat Kompas, ”Menggugat Hadiah Nobel Sastra”, para peraih Nobel dalam berbagai bidang masih didominasi orang Eropa dan Amerika Serikat.
Tentu kita sangat berharap anak-anak bangsa bersemangat menekuni suatu bidang dan bekerja keras agar menghasilkan yang terbaik. Semoga suatu saat nanti akan ada anugerah Nobel untuk generasi unggul Indonesia.
Diko Ahmad Riza Primadi
Lingkungan Bening, Sutojayan, Kabupaten Blitar
Tanggapan BPJS
Menanggapi Surat Kepada Redaksi di harian Kompas (Rabu, 13/10/2021) dengan judul ”Iuran BPJS” dari Pengurus Yayasan Pendidikan Permata Monika, kami sampaikan informasi berikut.
Sesuai amanah undang-undang, salah satu kewajiban pemberi kerja dalam program JKN-KIS adalah memberikan hak perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerjanya.
Sebagai penyelenggara Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan berupaya memastikan pemberi kerja memenuhi amanah perundang-undangan tersebut, antara lain dengan sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan kepatuhan pemberi kerja, termasuk badan usaha, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.
BPJS Kesehatan telah berdialog langsung dengan Yayasan Pendidikan Permata Monika mengenai kewajiban pemberi kerja dalam memberikan hak perlindungan kesehatan bagi pekerjanya. Yayasan Pendidikan Permata Monika juga telah menerima dan memahami penjelasan yang disampaikan BPJS Kesehatan dan secara bertahap akan menuntaskan kewajibannya sebagai pemberi kerja.
Dengan demikian, permasalahan ini telah selesai.
Mega Yudha Ratna Putra
Kepala BPJS Kesehatan KC Bekasi,
Jl Veteran 62, Margajaya, Bekasi Selatan
Tanggapan Palyja
Menanggapi surat pembaca di harian Kompas (Senin, 11/10/2021) berjudul ”Air untuk Semua” dari Bapak Julius Andri Pratama, kami sampaikan informasi berikut.
Berdasarkan permohonan sambungan dari pengurus RW 018 Kelurahan Cengkareng Timur dan pengelola Perumahan Golf Lake Residence, yaitu PT Kapela, kami menyampaikan bahwa area perumahan Golf Lake Residence belum masuk rencana perluasan jaringan Palyja.
Oleh karena itu, jika ada permohonan sambungan baru yang membutuhkan perluasan jaringan, biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon. Pemohon dapat menolak atau menyetujui dengan menandatangani surat persetujuan.
Perwakilan Perumahan Golf Lake Residence telah menandatangani surat persetujuan penyediaan layanan air bersih dengan tanggungan biaya pemasangan atau perluasan pipa jaringan oleh pemohon. Saat ini, di Perumahan Golf Lake Residence sudah ada jaringan sambungan Palyja.
Terima kasih atas kepercayaan kepada Palyja untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Lydia Astriningworo
Corporate Communications and Social Responsibility
Division Head
Solusi Konflik
Beberapa hari ini kita membaca tentang memanasnya hubungan China dengan AS karena konflik di Selat Taiwan. Indonesia dan negara-negara di Laut China Selatan, terutama di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, dengan cemas menanti solusi dari konflik ini.
Indonesia adalah negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif sehingga menginginkan perdamaian dunia. China, di bawah Xi Jinping, menabuh genderang perang karena janjinya untuk menyatukan seluruh China di bawah kepemimpinan RRC. Taiwan dianggap sebagai salah satu provinsi RRC.
Penduduk Taiwan tidak menginginkan integrasi dengan China karena melihat gejala otoritarianisme yang berlangsung di Hong Kong. Pelbagai pembatasan baru di China daratan juga mengindikasikan pembatasan kebebasan berekspresi dan hak-hak asasi manusia oleh Partai Komunis China.
Untuk menghindari konflik yang berkelanjutan, atau bahkan perang nuklir yang mengerikan, kita sebagai penduduk negara yang menginginkan perdamaian meminta kepada Presiden Xi Jinping untuk tak memaksakan integrasi Taiwan ke dalam RRC.
China harus pertama-tama menunjukkan komitmen mereka pada demokrasi, kesungguhan dari ”Satu negara, dua sistem” yang mereka gaungkan ketika Hong Kong kembali ke RRC tahun 1997.
Jika hal ini dilakukan para pemimpin China, wujud dari persatuan China mungkin tidak memerlukan konflik, tetapi akan terjadi lewat jalan damai.
Semoga kita terhindar dari bencana perang di lingkaran Asia dan Pasifik ini.
Eko Sri Wibowo
Pengusaha kopi di Malang,
Jl Siguragura Green Park, Malang 65149
Kartu Tol Tidak Terbaca
Saya mengendarai mobil kecil (city car). Saat mau masuk jalan tol, kartu e-toll tidak bisa di-tap atau tak bisa dibaca di gerbang tol khusus mobil penumpang (GTO mobil). Kejadian di Gerbang Tol Bekasi Barat pada Kamis (7/10/2021).
Saya membawa dua kartu dengan saldo cukup, tetapi keduanya tidak bisa dibaca.
Kartu e-toll saya tidak terbaca lagi pada Kamis (14/10/2021) di pintu tol Slipi 2 GTO mobil. Petugas tol mengarahkan saya untuk mundur. Karena tidak ada bantuan, saya pindah ke gerbang tol sebelah, yang biasa dilalui mobil besar, seperti bus dan truk. Kartu bisa dibaca dan gerbang terbuka.
Sepertinya pengelola tol perlu memperbarui alat pembaca kartu di gerbang tol.