logo Kompas.id
ā€ŗ
Opiniā€ŗMenggelorakan Kritik
Iklan

Menggelorakan Kritik

Kritik harus digelorakan. Para pejabat publik bersama masyarakat sipil memiliki tanggung jawab utama menggelorakan demokrasi, bukan menampilkan sikap antikritik dengan mengkriminalisasi pengkritik.

Oleh
Azyumardi Azra
Ā· 4 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/8Cy2XViAIkAydfRe5LHWPHTgAJk=/1024x1024/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkompas_tark_26493041_53_1.jpeg
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Azyumardi Azra

ā€œIf our democracy is to flourish, it must have criticism; if our government is to function, it must have dissentā€ (Henry Steele Commager, sejarawan prolifik 1902-1998, Fredom, Loyalty, Dissent, 1954).

Demokrasi Indonesia  pernah sangat mekar selama sekitar satu setengah dasawarsa sejak awal reformasi, liberalisasi politik, dan adopsi demokrasi liberal 1998-1999. Indonesia dengan bangga disebut banyak kalangan ā€™demokrasi ketiga terbesarā€™ di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Di masa itu, demokrasi Indonesia adalah full democracy, penuh energi dan warna.

Editor:
Antony Lee
Bagikan