Di era digital, tantangan TNI bukan hanya pada perang konvensional, melainkan juga perang siber yang perlu jadi perhatian.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Anggota TNI berdiri di kendaraan taktis Anoa yang dipamerkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung pada Selasa, 5 Oktober 2021, masih dalam suasana pandemi.
Bagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, boleh jadi 5 Oktober 2021 adalah peringatan HUT TNI terakhir sebagai panglima. Pada November 2021, Marsekal Hadi akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itulah sangat wajar jika sebagian orang mulai menebak siapa yang akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Berbagai manuver dilakukan sejumlah pihak untuk mengusulkan atau menjagokan siapa yang pantas menjadi Panglima TNI. Semua orang punya argumen dan pertimbangan sendiri. Namun, manuver berlebihan dari sejumlah politisi justru bisa mengganggu soliditas di tubuh TNI dan menciptakan ruang politisasi dalam tubuh TNI.
Situasi ”terlalu politis” kurang baik bagi perkembangan TNI. Sejak reformasi 1998—TNI mundur dari politik praktis, tak punya perwakilan di lembaga perwakilan, tak punya hak memilih—TNI paling berhasil mereformasi dirinya. Citra positif publik terhadap TNI paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lain. TNI menjadi institusi paling dipercaya publik.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Warga berfoto di mobil tempur milik TNI yang dipamerkan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Persepsi baik publik pada TNI harus terus dijaga bersama. Dijaga publik, politisi, atau purnawirawan TNI. Purnawirawan TNI tetap harus bisa menjaga marwah TNI dan tidak sering mengumbar pernyataan yang bisa mengganggu soliditas TNI. Sinyalemen bisa disampaikan dalam forum yang bisa membangun kebersamaan dan kewaspadaan dalam tubuh TNI.
Secara teoretis, tiga kepala staf punya peluang sama untuk menjadi Panglima TNI. Biarlah Presiden Joko Widodo memilih dan mengusulkan kepada DPR. Tenggat yang kian mendekat dan masa reses DPR harus menjadi pertimbangan Presiden kapan akan mengusulkan Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi.
Pandemi belum berakhir. Kerja vaksinasi masih menjadi pekerjaan rumah. Selain komponen masyarakat lain, kerja bareng TNI-Polri dengan rantai komando yang jelas ikut membantu percepatan vaksinasi. Kekompakan TNI-Polri yang disimbolkan dengan kehadiran bersama Panglima TNI dan Kepala Polri adalah positif. Survei terakhir Indikator Politik Indonesia menyebutkan, mayoritas publik menangkap TNI-Polri kompak menjaga keamanan selama wabah.
ISTIMEWA
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) menghadiahkan kue kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat peringatan ke-75 Hari Bhayangkara, di Jakarta, 1 Juli 2021.
Sikap TNI yang selalu tegak lurus dan menjalankan politik negara harus selalu dirawat. Upaya gesekan di tingkat bawah harus diantisipasi agar tak kerap terjadi persinggungan antara anggota Polri dan TNI. Pemerintah perlu mempertimbangkan politik anggaran yang tetap bisa menjamin kekompakan TNI-Polri.
Di era yang serba tidak pasti, TNI profesional dengan alat utama sistem persenjataan dan kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian. Profesionalisme TNI yang menghormati hak asasi manusia akan menjadi kebanggaan bangsa. Di era digital, tantangan TNI bukan hanya pada perang konvensional, melainkan juga perang siber yang perlu jadi perhatian.
