Pemerintah perlu menyiapkan skenario jelas untuk menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan ini karena bisa berdampak sangat besar terhadap keamanan kawasan ASEAN.
Oleh
Diko Ahmad Riza Primadi
·3 menit baca
REUTERS/PHILIPPINES' DEPARTMENT OF NATIO
Sebuah foto dari Kementerian Pertahanan Filipina memperlihatkan jalur baru pantai di Pulau Thitu di area sengketa Laut China Selatan, awal Juni 2020.
Pemerintah tidak boleh gamang menghadapi peta politik dunia dan kawasan, terutama dalam kasus Laut China Selatan. Kita perlu waspada dan bersikap antisipatif karena menyangkut harkat dan martabat bangsa.
Beberapa hari lalu, ada kabar bahwa nelayan kita mendapati kapal perang China di wilayah perairan Indonesia. Kehadiran kapal perusak China, Kunming-172, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Senin (13/9/2021) adalah ancaman terhadap kedaulatan RI.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario jelas untuk menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan ini karena bisa berdampak sangat besar terhadap keamanan kawasan ASEAN.
Kita perlu melibatkan seluruh kekuatan bangsa dari unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, serta pengamat pertahanan dan masyarakat sipil untuk menggelar diplomasi tingkat tinggi. Menentukan posisi paling strategis bagi kepentingan NKRI, memperkuat daya tawar di kawasan sengketa, dan berkoalisi dengan sejumlah negara yang dirugikan klaim China atas Laut China Selatan.
Antisipasi harus dilakukan sejak dini jangan sampai kita mengulang kesalahan di awal pandemi Covid-19 ketika ada pejabat yang optimistis bahwa Indonesia tidak akan dilanda pandemi dan bebas Covid-19.
Diko Ahmad Riza Primadi
Lingkungan Bening, Sutojayan, Kabupaten Blitar
Klarifikasi Danone
Membaca artikel di Kompas cetak berjudul ”Mikroplastik di Air Galon” dan di Kompas.id berjudul ”Mikroplastik Ditemukan pada Air Galon Sekali Pakai” perlu diklarifikasi.
Artikel tersebut bersumber dari penelitian Greenpeace Indonesia dan Universitas Indonesia. Walaupun judul dan isi artikel menerangkan tentang penelitian galon sekali pakai berbahan PET, ilustrasi di artikel Kompas cetak dan foto di Kompas.id menggunakan produk air galon guna ulang yang berbahan polikarbonat. Produk tersebut bukan obyek dalam penelitian Greenpeace dan UI dimaksud.
Kami berharap Kompas bisa meralat foto tersebut menggunakan foto galon yang menjadi obyek penelitian.
Galon polikarbonat merupakan galon guna ulang yang telah lebih dari 40 tahun beredar dan dikonsumsi masyarakat secara aman. Galon guna ulang ini juga ramah lingkungan dan bisa digunakan puluhan kali melalui pengawasan kualitas ketat di pabrik.
Arif Mujahidin
Corporate Communications Director Danone Indonesia
Catatan Redaksi:
Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan.
Waspadai Penipuan
Dalam situasi sulit seperti ini, masih ada saja yang tega menipu orang miskin.
Tanggal 12 September 2021 pukul 16.00, oknum yang mengaku dari Kementerian Sosial akan mengirim dana Rp 3,6 juta kepada kami yang terdampak Covid-19.
Sehari sebelumnya, lewat akun Facebook (FB) atas nama Jamilah Astuti, berdomisili di Medan, saya mendapat kabar bahwa untuk mendapat bantuan terkait Covid-19 bisa menghubungi Kemensos dengan nomor WA 08782251105 dan 087890600343.
Saya mendaftarkan KTP saya dan mendapat balasan dari oknum yang mengaku orang Kemensos. Lewat petunjuk dia, saya diarahkan ke BRIlink untuk mengambil uang yang ditransfer. Akhirnya uang saya malah melayang Rp 3,6 juta.
Sebelumnya, saya tidak tahu apa itu BRIlink. Ternyata kode bantuan yang diberikan adalah kode pembayaran ke Tokopedia. Banyak teman saya yang juga terkena tipu dari nomor WA di atas.
Melalui rubrik Surat Kepada Redaksi ini, saya memohon kiranya kepada pihak Kemensos dan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, cyber crime, dan Kemenkominfo, untuk melacak nomor WA dan akun FB di atas.
Tolong segera menangkap para oknum yang masih berkeliaran menipu masyarakat. Mohon juga pihak Kemensos bisa mengedukasi jalur resmi bantuan terkait Covid-19.
