Riuh rendah percakapan warganet di media sosial tentang Pemilu 2024 telah berkembang masif saat ini. Ini peluang sekaligus ancaman bagi kualitas pemilu. Perlu kebijakan pengawasan digital yang ketat dan terintegrasi.
Oleh
YAYAN HIDAYAT
·4 menit baca
Kompas
Heryunanto
Pesatnya penetrasi media sosial berpengaruh banyak terhadap perubahan interaksi sosial masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana percakapan yang berkembang di dunia maya memiliki relasi over-connected dengan interaksi sosial di dunia nyata. Bahkan, interaksi sosial yang berkembang di dunia nyata ditentukan oleh akumulasi percakapan di dunia maya.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi pengakses internet ketujuh terbesar dunia. Saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia mencapai 73,7 persen atau sekitar 196,7 juta pengguna, naik dari 64,8 persen dari tahun 2018. Adapun porsi terbesar pengguna internet tersebut terserap dalam bentuk media sosial sebesar 92 persen dengan intensitas penggunaan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi sebesar 90 persen. Artinya, setiap individu di Indonesia kurang lebih memiliki dua aplikasi media sosial di setiap perangkat.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kelas menengah jelas merupakan segmentasi terbesar dari pengguna internet karena mereka selalu ingin tersambung dengan berbagai macam media sosial. Kecenderungan yang terjadi dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah media sosial memiliki peranan penting dalam membentuk preferensi politik masyarakat.
Kecenderungan yang terjadi dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah media sosial memiliki peranan penting dalam membentuk preferensi politik masyarakat.
Polarisasi dukungan yang terjadi di dunia nyata adalah hasil akumulasi perang siber yang berlangsung di dunia maya. Bahkan, kedua pemilu itu disebut sebagai salah satu momentum keterbelahan publik karena ramainya perang siber di media sosial antarpendukung dengan memanfaatkan berbagai macam isu politik.
Penetrasi media sosial juga begitu kentara saat Pilkada Jakarta 2017, kita melihat perang narasi media sosial saat itu di dominasi oleh narasi polarisasi identitas yang dimainkan oleh buzzer (pendengung) ataupun influencer. Percakapan tersebut dengan cepat mempengaruhi preferensi politik warga Jakarta, bahkan memicu terjadinya mobilisasi aksi massa.
”Buzzer” dan percakapan Pemilu 2024
Riuh rendah percakapan warganet di media sosial tentang Pemilu 2024 bahkan telah berkembang masif saat ini. The Strategic Research and Consulting (TSRC) melakukan pemetaan narasi percakapan di media sosial Twitter pada 29 Agustus hingga 4 September 2021 dengan menggunakan kata kunci ”Pemilu 2024”. Hasilnya, terdapat 640 percakapan yang dimunculkan oleh 1.200 akun Twitter, dengan 35 persen atau 420 akun di antaranya merupakan buzzer. Pemetaan itu menemukan narasi dominan mengenai penundaan pemilu akibat pandemi Covid-19 (19 persen).
Selanjutnya percakapan terbanyak kedua adalah trust issue terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 (17 persen). Narasi yang dominan muncul adalah narasi ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Kemudian juga ada narasi ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu serta ajakan untuk golput.
Isu ketiga adalah percakapan tentang perpanjangan masa jabatan presiden (11 persen). Percakapan ini dominan muncul beriringan dengan isu penundaan Pemilu 2024.
Sementara isu-isu krusial yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 justru tidak banyak diperbincangkan warganet. Misalnya, percakapan mengenai daftar pemilih tetap (6 persen), pemilih dan pendidikan politik (6 persen), masa jabatan penyelenggara (5 persen), politik uang (4 persen), dan jadwal pemilu (3 persen).
Dari pemetaan percakapan tersebut dapat kita lihat bahwa isu-isu kontroversial berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024 hingga isu perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah isu yang muncul secara organik di media sosial, melainkan sengaja dimunculkan dan diamplifikasi sedemikian rupa dengan berbagai macam narasi oleh buzzer ataupun akun robot.
Proyeksi pengawasan media sosial
Tingkat ketergantungan rasionalitas publik terhadap peran buzzer ataupun influencer sangat besar seiring pesatnya perkembangan internet di Indonesia. Beberapa warganet bahkan menganggap informasi yang disampaikan buzzer adalah valid, kredibel, dan menjadi perbincangan hangat di dunia nyata.
Apalagi, preferensi warganet Indonesia masih berkarakter bounded rationality, yakni preferensi politik yang terbentuk karena keterbatasan akses yang dimiliki untuk memperoleh informasi. Kondisi itu membuat pembentukan preferensi politik warganet menjadi instan dan pragmatis, lebih cepat mempercayai informasi tanpa melakukan verifikasi kebenaran terlebih dahulu.
Pemilu 2024 kemungkinan hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Media sosial tetap menjadi salah satu sarana untuk mempengaruhi preferensi politik warga.
Pemilu 2024 kemungkinan hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Media sosial tetap menjadi salah satu sarana untuk mempengaruhi preferensi politik warga. Apalagi, jumlah pengguna media sosial pada 2024 diperkirakan mencapai angka 200 juta penduduk seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi peluang sekaligus ancaman bagi kualitas Pemilu 2024.
Pengawasan media sosial dalam Pemilu 2024 harus dimulai dari edukasi digital dan pendidikan politik yang masif. Sebab, kesadaran politik publik adalah kunci untuk meretas ancaman hoaks, perundungan siber (cyber bullying), dan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial.
Selanjutnya, penyelenggara pemilu harus memperketat regulasi pengawasan kampanye digital, baik dari akun-akun media sosial yang didaftarkan oleh kandidat hingga narasi-narasi politik yang dimunculkan pendukung salah satu kandidat dalam pemilu. Mekanisme sanksi tegas dalam bentuk kebijakan pengurangan jumlah suara hingga pembatalan proses pencalonan harus diberlakukan oleh penyelenggara pemilu jika terdapat kandidat ataupun pendukungnya yang melanggar.
Selain itu, penyelenggara pemilu harus membangun kolaborasi yang intens dengan platform media sosial, baik facebook, twitter, maupun platform lainnya, untuk memberikan sanksi tegas terhadap akun-akun yang berpotensi memunculkan narasi politik pemecah belah.
Kehendak untuk menciptakan ruang publik yang sehat perlu menjadi kesadaran dan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan pemilu. Komitmen tersebut harus diejawantahkan ke dalam kebijakan pengawasan digital yang ketat dan terintegrasi. Sebab, menciptakan ruang digital yang sehat saat ini menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan kualitas demokrasi di Indonesia.
Yayan Hidayat, Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC)
