Musibah Lapas

Tampaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lapas hanya terjadi pada kasus narkoba dan kriminal umum, tidak pada warga binaan kasus korupsi. Ini mengusik rasa keadilan karena korupsi memicu kesenjangan.

KOMPAS/Divisi Humas Mabes Polri

Tim Disaster Victim Identification mengidentifikasi delapan jenazah, Senin (13/9/2021). Salah satunya jenazah warga negara Portugal. Dengan tambahan tersebut, sudah 18 jenazah teridentifikasi dari 41 korban tewas saat awal kejadian kebakaran Blok C2 Lapas Kelas I Tangerang.

Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, menjadi tragedi lapas kesekian kali selama enam tahun terakhir. Penyebab yang selalu dikemukakan pejabat terkait adalah kelebihan penghuni.

Sebagai contoh, kelebihan penghuni di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, mencapai 245 persen; Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, 282 persen; Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali, 387 persen; Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Sumbar, 308 persen; Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api, Riau, 927 persen.

Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang menewaskan 44 warga binaan yang menyerahkan tanggung jawab hidupnya kepada negara. Akan tetapi, sepertinya negara ini tidak menjalankan tanggung jawabnya.

Buktinya, upaya penambahan kapasitas lapas agar layak atau penambahan lapas baru tidak diprioritaskan menteri yang mengurusi ataupun pemerintah dan DPR yang bertanggung jawab menyediakan anggaran. Di sisi lain, eksekutif dan legislatif giat menelurkan undang-undang lengkap dengan sanksi pemenjaraan.

Dari pengamatan saya lewat media massa, tampaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas hunian lapas hanya terjadi kepada warga binaan kasus narkoba dan kriminal umum. Tidak pada warga binaan kasus korupsi. Ini mengusik rasa keadilan karena korupsi memicu kesenjangan ekonomi dan menyuburkan kriminalitas.

Saatnya pemerintah menaruh perhatian.

Teguh Mulyono

Jalan Satrio Wibowo Selatan, Surakarta 57142

Kebakaran Lapas

ISTIMEWA/KANWIL KEMENKUMHAM BALI

Dokumentasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Rabu (8/9/2021), mengenai pemeriksaan alat pemadam api di lapas dan rutan di Bali.

Kompas (Kamis, 9/9/2021) memberitakan kebakaran di Lapas Tangerang yang menewaskan 44 orang.

Sebaiknya di tempat tinggal yang banyak penghuninya ada prosedur operasi standar (SOP) jika terjadi kebakaran. Salah satunya dengan mengembangkan tim pemadam kebakaran internal dan ada latihan rutin.

Perlu dipikirkan pintu darurat pengungsian, detektor asap dan panas, hidran air yang otomatis menyemprot ke obyek panas, dan alat pemadam kebakaran kecil dalam ruangan. Juga pengecekan fungsi alarm kebakaran.

Tentu dengan tetap menjaga fungsi dan keamanan lapas dalam membatasi kebebasan penghuninya.

A Soeritno

Pulogadung, Jakarta Timur

Jangan Lengah

Jawa Tengah akhirnya terbebas dari PPKM level 4. Namun, ada 35 daerah di Jawa Tengah yang masih harus menjalankan perpanjangan PPKM level 2-3.

Berangsurnya penurunan level di daerah memang menjadi angin segar.

Selama ini, kita sangat berharap pandemi Covid-19 segera bisa berakhir agar roda ekonomi cepat pulih dan bangsa Indonesia bisa bangkit di semua sektor. Meski demikian, penurunan level kasus Covid-19 tidak kemudian berarti masyarakat daerah tersebut boleh tidak taat protokol kesehatan.

Protokol kesehatan penting sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Tentu kita tidak ingin kasus meningkat karena kelengahan kita sendiri.

Wening Cahyani

Seneng, Brangkal, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah

Urgensi Kritik

Di bawah ini tanggapan saya atas artikel Dony Kleden di harian Kompas (Kamis, 8/7/2021) berjudul ”Rasionalitas Kritik”.

Dony menulis, kritik tidak korelatif dengan tata krama dan kesopansantunan. Kritik hanya bisa dan menuntut dirinya untuk korelatif dengan responsibilitas.

Sebagai seorang seminaris dan rohaniwan, saya diwajibkan belajar filsafat setidaknya empat tahun. Apa yang akrab di telinga saya persis yang diutarakan Dony Kleden, yaitu kritik dan rasionalitas.

Dalam filsafat, rasio adalah pisau bedah dalam menganalisis dan mengkritisi fenomena-fenomena yang berkelindan dalam realitas.

Kritik secara etimologis memiliki akar kata Yunani, krinô, yang artinya ’membedakan, mempertimbangkan’. Dalam pengertian ini tersirat makna bagi individu untuk mempertanggungjawabkan setiap pernyataannya.

Dengan kata lain, individu tidak akan mengutarakan pendapat sekiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di situlah peran rasio. Rasio bertugas merumuskan pengenalan, membedakan makna kata (semantik), memecahkan kesukaran, dan menjawab pertanyaan yang muncul. Setelah melalui semua tahapan itu, barulah mengatakan sesuatu.

Memang kritik yang tidak korelatif dengan responsibilitas hanya akan menyebabkan pendangkalan dari esensi kritik itu sendiri. Dalam negara demokrasi, kritik (yang bertanggung jawab) harus dilihat sebagai kepedulian warga terhadap negara yang dicintainya. Kita memang masih harus belajar esensi dari kritik.

Yoga Febriano

Saperak, Sabau, Bengkayang, Kalimantan Barat

Baliho dan Pajak

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Baliho Ketua DPR yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, terpasang di Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Kamis (15/7/2021). Baliho dianggap sebagai medium yang efektif bagi politisi untuk memperkenalkan diri kepada publik. Namun, keberadaan baliho di ruang publik tidak mesti ditanggapi positif masyarakat. Maraknya baliho tidak terlepas dari hajatan pemilihan presiden pada 2024.

Promosi produk di beberapa tempat strategis berupa baliho ada pajak sangat besar dari dinas pajak terkait.

Ketika partai-partai politik memasang baliho para ketua partainya di pinggir jalan, tentu esensinya sama. Partai politik sedang jualan produk kepada masyarakat. Kelak, saat masyarakat memilih, harapannya mereka ingat dan akan memilih tokoh atau partai tersebut.

Pertanyaannya, apakah baliho tokoh partai politik itu juga membayar pajak sebagaimana halnya baliho produk? Saya memang tidak paham, tetapi menurut logika saya seharusnya sama.

Jika partai politik membayar pajak baliho-baliho tokoh partainya sesuai regulasi, ini tentu baik, bisa jadi pemasukan lain-lain (other income) dinas pajak.

Jika betul membayar, betapa banyak keuntungan yang negara dapatkan. Silakan saja memasang baliho sebanyak-banyaknya karena negara diuntungkan.

Namun, jika ternyata tidak membayar, tentunya perlu mendapat sanksi karena merupakan kecurangan masif yang membodohi masyarakat dan merugikan negara.

Semoga pemikiran saya ini menjadi perhatian penyelenggara negara dan warga masyarakat.

Sri Handoko

Tugurejo, Semarang

Keselamatan

Kompas anjurkan untuk fokus atasi pandemi, tunda manuver politik (Kompas, 16/6/2021). Ada juga foto antre vaksinasi massal (Kompas, 17/6). Ada moratorium politik berupa pergeseran dari politik kekuasaan menjadi politik keselamatan warga (Kompas, 19/6).

Kini, wajah bangsa sedang muram karena ancaman virus. Anak sekolah dari rumah, orangtua kerja dari rumah.

Tanpa pertolongan Tuhan, rakyat sungguh kewalahan, tenaga medis kelelahan. Mari terus memohon agar wabah berakhir, dengan tetap menaati protokol kesehatan.

Kita fokus pada pandemi.

Titi Supratignyo

Bendan Ngisor, Semarang